Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/12/2016, 08:39 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor dua, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan seorang pemimpin tidak boleh berpihak dan punya kepentingan. Salah satu yang dicontohkannya adalah memiliki bisnis. Ia menyampaikannya saat acara "Rosi dan Kandidat Pemimpin Jakarta" di Kompas TV, Kamis (15/12/2016) malam.

Turut serta hadir dalam acara tersebut cawagub Ahok, Djarot Saiful Hidayat dan pasangan pesaingnya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Pemimpin tidak boleh ada bisnis, nanti masalah. Kalau kamu ada bisnis mobil murah, maka kamu akan mulai membatasi bukan mobil murahnya, tapi mobil mewah. Supaya mobil murahnya bisa laku dijual," kata Ahok.

Sebagai informasi, Sandiaga memang punya wacana untuk membatasi jumlah mobil mewah di Jakarta jika nantinya terpilih. Karena ia melihat jalan-jalan protokol di Jakarta lebih banyak dilalui mobil mewah hingga akhirnya kerap menimbulkan kemacetan.

Meski akan membatasi mobil mewah, Sandiaga menyatakan akan tetap mendukung pemasaran mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC). Karena ia menilai LCGC merupakan program pemerintah demi mendukung terciptanya lapangan pekerjaan.

"Mungkin, secara jumlah, LCGC lebih banyak, tetapi enggak banyak jalan. Malah mobil-mobil mewah itu yang (saat penerapan kebijakan) ganjil genap selalu mondar-mandir. Mereka dimiliki oleh orang-orang berduit," kata Sandi seusai menemui warga RW 03 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (1/11/2016) malam. (Baca: Penjelasan Sandiaga soal Rencana Membatasi Mobil Mewah di Jakarta)

Grup Saratoga yang didirikan Sandiaga memiliki perusahaan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. Perusahaan tersebut menjadi diler resmi kedua penjualan merk mobil Nissan-Datsun.

Kompas TV Rosi dan Kandidat Pemimpin Jakarta
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beda Pengakuan Pencaplokan Lahan di Pluit Versi Jakpro dengan Pemilik Ruko, Siapa Berbohong?

Beda Pengakuan Pencaplokan Lahan di Pluit Versi Jakpro dengan Pemilik Ruko, Siapa Berbohong?

Megapolitan
Jadwal Kereta Terakhir dari Manggarai ke Bekasi Terbaru 2023

Jadwal Kereta Terakhir dari Manggarai ke Bekasi Terbaru 2023

Megapolitan
Luhut Bakal Hadiri Sidang Haris-Fatia 8 Juni, Kuasa Hukum: Tak Ada Tugas Negara

Luhut Bakal Hadiri Sidang Haris-Fatia 8 Juni, Kuasa Hukum: Tak Ada Tugas Negara

Megapolitan
Jadwal Kereta Pertama dari Bekasi ke Manggarai Terbaru 2023

Jadwal Kereta Pertama dari Bekasi ke Manggarai Terbaru 2023

Megapolitan
Cegah Pencaplokan Lahan Terulang, Jakpro Diminta Tingkatkan Pengawasan Aset

Cegah Pencaplokan Lahan Terulang, Jakpro Diminta Tingkatkan Pengawasan Aset

Megapolitan
Diklaim Tak Izin Jakpro, Pemilik Ruko di Pluit asal Pakai Lahan Saluran Air dan Badan Jalan

Diklaim Tak Izin Jakpro, Pemilik Ruko di Pluit asal Pakai Lahan Saluran Air dan Badan Jalan

Megapolitan
Jakarta Kekurangan Alat Pantau Kualitas Udara, Greenpeace: Pemprov DKI Lalai

Jakarta Kekurangan Alat Pantau Kualitas Udara, Greenpeace: Pemprov DKI Lalai

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Luhut Berencana Hadiri Sidang Haris-Fatia pada 8 Juni

Kuasa Hukum Sebut Luhut Berencana Hadiri Sidang Haris-Fatia pada 8 Juni

Megapolitan
Kurangi Macet di Condet, GIS Dorong Muridnya Naik Mobil Jemputan

Kurangi Macet di Condet, GIS Dorong Muridnya Naik Mobil Jemputan

Megapolitan
Satpol PP Jakbar Minta Kontraktor Bongkar Sendiri Tower BTS Tak Berizin di Taman Semanan Indah

Satpol PP Jakbar Minta Kontraktor Bongkar Sendiri Tower BTS Tak Berizin di Taman Semanan Indah

Megapolitan
Jakpro Tegaskan Lahan yang Dicaplok Ruko di Pluit Bukan Badan Jalan

Jakpro Tegaskan Lahan yang Dicaplok Ruko di Pluit Bukan Badan Jalan

Megapolitan
Terungkap di Sidang Perdana, Pesan Suara Mario Dandy dan Teka-teki yang Teriak 'Free Kick'

Terungkap di Sidang Perdana, Pesan Suara Mario Dandy dan Teka-teki yang Teriak "Free Kick"

Megapolitan
Segel Tower BTS Tak Berizin di Taman Semanan Indah, Satpol PP: Pembangunan Tak Boleh Dilanjut

Segel Tower BTS Tak Berizin di Taman Semanan Indah, Satpol PP: Pembangunan Tak Boleh Dilanjut

Megapolitan
GIS Tak Bisa Paksa Murid Ikut Jemputan Sekolah demi Kurangi Macet Condet

GIS Tak Bisa Paksa Murid Ikut Jemputan Sekolah demi Kurangi Macet Condet

Megapolitan
Dituding Biang Macet di Condet, Manajemen GIS: Kami Enggak Defensif, Kami Evaluasi...

Dituding Biang Macet di Condet, Manajemen GIS: Kami Enggak Defensif, Kami Evaluasi...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com