Anies: Masalah pada Transportasi Massal, Sudah 30-40 Tahun Rutenya Tak Berubah

Kompas.com - 16/12/2016, 19:21 WIB
Anies Baswedan mendatangi Kantor Greenpeace Indonesia di Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016) Kompas.com/David Oliver PurbaAnies Baswedan mendatangi Kantor Greenpeace Indonesia di Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016)
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI nomor pemilih tiga, Anies Baswedan, berencana menyesuaikan rute transportasi massal yang ada di Jakarta.

Anies menyampaikan, penyesuaian itu dilakukan karena jalur transportasi massal yang ada saat ini dinilainya tak lagi relevan dengan sebaran penduduk Jakarta.

Adapun penyesuaian itu seperti penambahan rute yang menjangkau hingga ke permukiman warga.

(Baca juga: Anies Janji Kelola Anggaran Pemprov DKI secara Transparan)

Anies menilai, jalur transportasi yang digunakan saat ini adalah jalur untuk kondisi 30 tahun sampai 40 tahun yang lalu. 

Harusnya, kata Anies, jalur transportasi disesuaikan dengan sebaran penduduk Jakarta yang semakin padat dan menyebar.

"Salah satu masalah di transportasi massal, sudah 30-40 tahun rute-rute kendaraan massal tidak alami perubahan signifikan, sementara pertumbuhan penduduk Jakarta berubah," ujar Anies usai mendatangi Kantor Greenpeace Indonesia, di Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016).

Adapun efek dari penggunaan jalur lama itu, kata Anies, membuat masyarakat sulit menjangkau transportasi tersebut.

Ia khawatir kondisi ini akan mendorong masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi.

Untuk mengimbangi penyesuaian rute tersebut, Anies berencana menambah bus rapid transit (BRT) serta memanfaatkan angkutan kota agar menjangkau ke pedalaman permukiman warga.

Anies juga akan memanfaatkan mass rapid transit (MRT) yang tengah dikerjakan. Anies mengatakan, semua rute tersebut akan saling terintegrasi.

(Baca juga: Greenpeace Indonesia Tanyakan Sikap Anies soal Proyek Reklamasi)

Adapun biaya yang akan diterapkan sebagai ongkos transportasi massal di Jakarta sebesar Rp 5.000. Dengan biaya itu, masyarakat bisa naik dan turun di mana saja.

"Intinya kami ingin buat rute transportasi massal yang mencerminkan rutinitas penduduk dan volumenya hari ini. Keputusan rute kan dari pemerintah, tetapi swasta yang mengajukan, tetapi tidak ada masterplan pengembangan rute saat ini," ujar Anies.

Kompas TV Anies Harap Proses Hukum Ahok Berjalan Adil

 

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD Bekasi: Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis Dampak dari Data Kemiskinan yang Buruk

DPRD Bekasi: Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis Dampak dari Data Kemiskinan yang Buruk

Megapolitan
Balita Jadi Pengemis Meninggal Dunia, DPRD: Tak Ada Keterbukaan Data Orang Miskin

Balita Jadi Pengemis Meninggal Dunia, DPRD: Tak Ada Keterbukaan Data Orang Miskin

Megapolitan
Rizieq Belum Pastikan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Besok

Rizieq Belum Pastikan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Besok

Megapolitan
Rizieq Shihab Disebut Dites Swab oleh MER-C, Organisasi Apa Itu?

Rizieq Shihab Disebut Dites Swab oleh MER-C, Organisasi Apa Itu?

Megapolitan
PN Jaksel Dibuka Lagi Setelah Ditutup 5 Hari karena Ditemukan Kasus Covid-19

PN Jaksel Dibuka Lagi Setelah Ditutup 5 Hari karena Ditemukan Kasus Covid-19

Megapolitan
Damkar Jaktim Punya Aplikasi Go-Damkar untuk Percepat Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Damkar Jaktim Punya Aplikasi Go-Damkar untuk Percepat Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Megapolitan
[Update 29 November]: Bertambah 34, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tercatat 2.870

[Update 29 November]: Bertambah 34, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tercatat 2.870

Megapolitan
Satgas Covid-19 Kota Bogor Pertimbangkan Cabut Laporan Polisi terhadap RS Ummi

Satgas Covid-19 Kota Bogor Pertimbangkan Cabut Laporan Polisi terhadap RS Ummi

Megapolitan
Cerita Merekam Adegan Seks Sendiri dari Para Pelaku…

Cerita Merekam Adegan Seks Sendiri dari Para Pelaku…

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Diketahui Tertular dari Staf

Wagub DKI Positif Covid-19, Diketahui Tertular dari Staf

Megapolitan
Terus Melonjak, Depok Catat 2.093 Warga Masih Positif Covid-19

Terus Melonjak, Depok Catat 2.093 Warga Masih Positif Covid-19

Megapolitan
Kontroversi Seputar Tes Swab Covid-19 Rizieq Shihab

Kontroversi Seputar Tes Swab Covid-19 Rizieq Shihab

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK]: Tersangkut Kerumunan Massa Rizieq, 2 Pejabat DKI Dicopot| Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

[POPULER JABODETABEK]: Tersangkut Kerumunan Massa Rizieq, 2 Pejabat DKI Dicopot| Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Megapolitan
BMKG: Jakarta Hari Ini Dipreksi Hujan Seharian

BMKG: Jakarta Hari Ini Dipreksi Hujan Seharian

Megapolitan
Kasus Tes Swab Rizieq Shihab, RS Ummi Akui Ada Kelemahan di Sistem Internal dan Meminta Maaf

Kasus Tes Swab Rizieq Shihab, RS Ummi Akui Ada Kelemahan di Sistem Internal dan Meminta Maaf

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X