Anies Sebut Pembangunan dengan Dana di Luar APBD Rawan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memiliki pandangan sendiri soal pembangunan infrastruktur dengan dana di luar anggaran pemerintah. Menurut dia, pembangunan dengan dana di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah/negara (APBD/APBN) rawan korupsi.

"Berbagai model pembiayaan yang tak melalui prosedur yang benar, harus dihentikan. Ruang yang memungkinkan terjadi korupsi tinggi. Belum terjadi ya, dan itu harus kita ubah," kata Anies di Semanan, Jakarta Barat, Senin (26/12/2016).

Saat ini, Anies melihat, tak sedikit program oleh Pemprov DKI Jakarta tidak memakai dana dari APBD. Pembangunan itu memakai dana kompensasi dari pengembang.

Menurut Anies, program yang kerap menggunakan dana kompensasi seperti pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan jalan. Menurutnya, kebijakan itu merupakan sumber masalah.

"Kalau tidak gunakan dua itu, gimana pertanggungjawaban dan auditnya," kata Anies. (Baca: Pendukung Bela Kebijakan Ahok soal Pembangunan Jakarta Berasal dari CSR)

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu mengatakan ke depan harus ada pengelolaan secara benar soal dana kompensasi tersebut. Dana kompensasi itu harus masuk ke Pemprov DKI Jakarta dan baru didistribusikan untuk pembangunan.

Sebab, ia menilai pola pemberian dana kompensasi saat ini sulit untuk dimintai pertanggungjawaban.

"Ke depan, kami akan tertib gunakan APBD dan APBN, karena yang dikerjakan program pemerintah," kata dia. (Baca: Ahok dan Sebutan "Gubernur Agung Podomoro")