Beda dengan Ahok dan Anies, Begini Pandangan Agus soal KJP

Kompas.com - 28/12/2016, 20:19 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono saat berkampanye di Rawa Badak Selatan, Rabu (28/12/2016). Dia sempat menyapa warga dari atas motor bebek. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaCalon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono saat berkampanye di Rawa Badak Selatan, Rabu (28/12/2016). Dia sempat menyapa warga dari atas motor bebek.
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, memiliki pandangan berbeda dengan dua pesaingnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan, mengenai kebijakan tarik tunai Kartu Jakarta Pintar ( KJP).

Selama memimpin Jakarta, Ahok menerapkan sistem non-tunai untuk KJP. Sementara itu, Anies berjanji, warga dapat menarik tunai KJP pada tahun ajaran baru.

Lantas, bagaimana pandangan Agus mengenai hal tersebut?

"Saya tidak ingin terburu-buru menyatakan (KJP dapat ditarik) tunai atau non tunai," kata Agus, di Sunter Jaya, Jakarta Utara, Rabu (28/12/2016).

(Baca juga: Dukung Anies, Ibu yang Pernah Dimarahi Ahok Ini Harap KJP Dapat Ditarik Tunai)

Putra sulung Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, tersebut berpandangan hal itu merupakan masalah teknis.

Oleh karena itu, kata dia, masih diperlukan kajian untuk menentukan apakah dana KJP hanya dapat digunakan secara non-tunai atau dapat ditarik tunai.

"Yang jelas (KJP) harus sesuai peruntukannya. Kami harus mencegah penggunaan KJP di luar peruntukan sebenarnya," kata Agus.

Ia berjanji akan meningkatkan besaran dana KJP jika nantinya dia bersama Sylviana Murni terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur periode mendatang.

Sebab, lanjut dia, peningkatan pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup warga. "Kami semangatnya justru meyakinkan itu (KJP) bisa diterima dengan baik dan tepat sasaran," kata Agus.

(Baca juga: Ahok: KJP untuk Mahasiswa Rp 18 Juta dan Boleh Tarik Kontan )

Program KJP merupakan program jaminan pendidikan kepada peserta didik. Semua siswa yang kurang mampu mendapatkan dana pendidikan dari KJP.

Ahok memberlakukan sistem non-tunai pada KJP untuk menanggulangi penyalahgunaan dana. Sebab, dana KJP tersebut seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan sekolah.

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Megapolitan
DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

Megapolitan
KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

Megapolitan
Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Megapolitan
Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Megapolitan
Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Megapolitan
Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Megapolitan
Dilecehkan di Bandara Soetta Setelah Rapid Test, Korban Mengaku Trauma Mendalam

Dilecehkan di Bandara Soetta Setelah Rapid Test, Korban Mengaku Trauma Mendalam

Megapolitan
Viral, Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat di Kramat Pela

Viral, Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat di Kramat Pela

Megapolitan
Cuitan Pelecehan Seksual di Bandara Soetta, Polres Bandara Belum Terima Laporan

Cuitan Pelecehan Seksual di Bandara Soetta, Polres Bandara Belum Terima Laporan

Megapolitan
Tawuran di Pulogadung Tewaskan Seorang Pelajar, Satu Pelaku Ditangkap

Tawuran di Pulogadung Tewaskan Seorang Pelajar, Satu Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Tanggapi Kritik soal Jenazah Saefullah Dibawa ke Balai Kota, Ketua DPRD: Semua Taat Protokol

Tanggapi Kritik soal Jenazah Saefullah Dibawa ke Balai Kota, Ketua DPRD: Semua Taat Protokol

Megapolitan
UPDATE 18 September: Bertambah 41 Kasus Positif dan 15 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

UPDATE 18 September: Bertambah 41 Kasus Positif dan 15 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Jalur Pedestrian di Seputar Istana Bogor Ditutup pada Akhir Pekan untuk Hindari Keramaian

Jalur Pedestrian di Seputar Istana Bogor Ditutup pada Akhir Pekan untuk Hindari Keramaian

Megapolitan
Ojol di Kota Tangerang Didenda Rp 100.000 jika Langgar Protokol Kesehatan

Ojol di Kota Tangerang Didenda Rp 100.000 jika Langgar Protokol Kesehatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X