Kompas.com - 28/12/2016, 20:19 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono saat berkampanye di Rawa Badak Selatan, Rabu (28/12/2016). Dia sempat menyapa warga dari atas motor bebek. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaCalon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono saat berkampanye di Rawa Badak Selatan, Rabu (28/12/2016). Dia sempat menyapa warga dari atas motor bebek.
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, memiliki pandangan berbeda dengan dua pesaingnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan, mengenai kebijakan tarik tunai Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Selama memimpin Jakarta, Ahok menerapkan sistem non-tunai untuk KJP. Sementara itu, Anies berjanji, warga dapat menarik tunai KJP pada tahun ajaran baru.

Lantas, bagaimana pandangan Agus mengenai hal tersebut?

"Saya tidak ingin terburu-buru menyatakan (KJP dapat ditarik) tunai atau non tunai," kata Agus, di Sunter Jaya, Jakarta Utara, Rabu (28/12/2016).

(Baca juga: Dukung Anies, Ibu yang Pernah Dimarahi Ahok Ini Harap KJP Dapat Ditarik Tunai)

Putra sulung Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, tersebut berpandangan hal itu merupakan masalah teknis.

Oleh karena itu, kata dia, masih diperlukan kajian untuk menentukan apakah dana KJP hanya dapat digunakan secara non-tunai atau dapat ditarik tunai.

"Yang jelas (KJP) harus sesuai peruntukannya. Kami harus mencegah penggunaan KJP di luar peruntukan sebenarnya," kata Agus.

Ia berjanji akan meningkatkan besaran dana KJP jika nantinya dia bersama Sylviana Murni terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur periode mendatang.

Sebab, lanjut dia, peningkatan pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup warga. "Kami semangatnya justru meyakinkan itu (KJP) bisa diterima dengan baik dan tepat sasaran," kata Agus.

(Baca juga: Ahok: KJP untuk Mahasiswa Rp 18 Juta dan Boleh Tarik Kontan )

Program KJP merupakan program jaminan pendidikan kepada peserta didik. Semua siswa yang kurang mampu mendapatkan dana pendidikan dari KJP.

Ahok memberlakukan sistem non-tunai pada KJP untuk menanggulangi penyalahgunaan dana. Sebab, dana KJP tersebut seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan sekolah.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Megapolitan
[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

Megapolitan
Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Megapolitan
Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Megapolitan
Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Megapolitan
Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Megapolitan
Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Megapolitan
Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Sehari Disuruh Layani 5 Pria

Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Sehari Disuruh Layani 5 Pria

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Adzan Subuh di Tangerang Raya, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Adzan Subuh di Tangerang Raya, 20 April 2021

Megapolitan
Seorang Ibu Diusir Suami dan Dilarang Bertemu Anaknya, Sudah Lapor Polisi hingga Surati Jokowi

Seorang Ibu Diusir Suami dan Dilarang Bertemu Anaknya, Sudah Lapor Polisi hingga Surati Jokowi

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 20 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X