Kompas.com - 28/12/2016, 20:19 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono saat berkampanye di Rawa Badak Selatan, Rabu (28/12/2016). Dia sempat menyapa warga dari atas motor bebek. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaCalon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono saat berkampanye di Rawa Badak Selatan, Rabu (28/12/2016). Dia sempat menyapa warga dari atas motor bebek.
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, memiliki pandangan berbeda dengan dua pesaingnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan, mengenai kebijakan tarik tunai Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Selama memimpin Jakarta, Ahok menerapkan sistem non-tunai untuk KJP. Sementara itu, Anies berjanji, warga dapat menarik tunai KJP pada tahun ajaran baru.

Lantas, bagaimana pandangan Agus mengenai hal tersebut?

"Saya tidak ingin terburu-buru menyatakan (KJP dapat ditarik) tunai atau non tunai," kata Agus, di Sunter Jaya, Jakarta Utara, Rabu (28/12/2016).

(Baca juga: Dukung Anies, Ibu yang Pernah Dimarahi Ahok Ini Harap KJP Dapat Ditarik Tunai)

Putra sulung Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, tersebut berpandangan hal itu merupakan masalah teknis.

Oleh karena itu, kata dia, masih diperlukan kajian untuk menentukan apakah dana KJP hanya dapat digunakan secara non-tunai atau dapat ditarik tunai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang jelas (KJP) harus sesuai peruntukannya. Kami harus mencegah penggunaan KJP di luar peruntukan sebenarnya," kata Agus.

Ia berjanji akan meningkatkan besaran dana KJP jika nantinya dia bersama Sylviana Murni terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur periode mendatang.

Sebab, lanjut dia, peningkatan pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup warga. "Kami semangatnya justru meyakinkan itu (KJP) bisa diterima dengan baik dan tepat sasaran," kata Agus.

(Baca juga: Ahok: KJP untuk Mahasiswa Rp 18 Juta dan Boleh Tarik Kontan )

Program KJP merupakan program jaminan pendidikan kepada peserta didik. Semua siswa yang kurang mampu mendapatkan dana pendidikan dari KJP.

Ahok memberlakukan sistem non-tunai pada KJP untuk menanggulangi penyalahgunaan dana. Sebab, dana KJP tersebut seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan sekolah.

Kompas TV AHY: Cari Solusi Cerdas agar Kampung Pulo Tak Digusur
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRL Tabrak Motor di Jakarta Pusat, Pemotor Selamat karena Berhasil Menghindar

KRL Tabrak Motor di Jakarta Pusat, Pemotor Selamat karena Berhasil Menghindar

Megapolitan
Fakta Kontroversi Nopol RFS di Mobil Rachel Vennya, Disebut Pelat Khusus tapi Dibantah Polisi

Fakta Kontroversi Nopol RFS di Mobil Rachel Vennya, Disebut Pelat Khusus tapi Dibantah Polisi

Megapolitan
Ayu Ting Ting Kembali Laporkan Pemilik Akun Instagram @gundik_empaeng, Kali Ini soal UU ITE

Ayu Ting Ting Kembali Laporkan Pemilik Akun Instagram @gundik_empaeng, Kali Ini soal UU ITE

Megapolitan
Selesai Diotopsi, 2 Korban Tewas akibat Kecelakaan Bus Transjakarta Diserahkan ke Pihak Keluarga

Selesai Diotopsi, 2 Korban Tewas akibat Kecelakaan Bus Transjakarta Diserahkan ke Pihak Keluarga

Megapolitan
KPAD: Baru 10 dari 26 Kasus Pelecehan Seksual di Kota Bekasi yang Disidangkan

KPAD: Baru 10 dari 26 Kasus Pelecehan Seksual di Kota Bekasi yang Disidangkan

Megapolitan
Serikat Buruh Minta UMP DKI Jakarta Tahun 2022 Naik Jadi Rp 5,3 Juta

Serikat Buruh Minta UMP DKI Jakarta Tahun 2022 Naik Jadi Rp 5,3 Juta

Megapolitan
5 Korban Kecelakaan Transjakarta Masih Dirawat Inap di RS Polri, Ada yang Luka di Kepala hingga Patah Tulang

5 Korban Kecelakaan Transjakarta Masih Dirawat Inap di RS Polri, Ada yang Luka di Kepala hingga Patah Tulang

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual di Kota Bekasi Mayoritas Berusia Remaja

Korban Pelecehan Seksual di Kota Bekasi Mayoritas Berusia Remaja

Megapolitan
Pasca-kecelakaan Maut di Cawang, PT Transjakarta Akan Perketat Evaluasi Operator

Pasca-kecelakaan Maut di Cawang, PT Transjakarta Akan Perketat Evaluasi Operator

Megapolitan
Rumah Dinas Penjaga SDN 12 Cawang Hangus Terbakar Saat Ditinggal Nyapu Penghuninya

Rumah Dinas Penjaga SDN 12 Cawang Hangus Terbakar Saat Ditinggal Nyapu Penghuninya

Megapolitan
Berlaku Mulai Hari Ini di Jakarta, Mobil Tak Lulus Uji Emisi Ditilang Rp 500.000, Motor Rp 250.000

Berlaku Mulai Hari Ini di Jakarta, Mobil Tak Lulus Uji Emisi Ditilang Rp 500.000, Motor Rp 250.000

Megapolitan
KPAD Kota Bekasi Terima 26 Laporan Pelecehan Seksual Sepanjang 2021

KPAD Kota Bekasi Terima 26 Laporan Pelecehan Seksual Sepanjang 2021

Megapolitan
Persatuan RS Tak Terima Disebut Ambil Untung Besar dari Tes PCR

Persatuan RS Tak Terima Disebut Ambil Untung Besar dari Tes PCR

Megapolitan
Serikat Buruh Geruduk Balai Kota DKI Jakarta, Minta Kepastian Kenaikan UMP

Serikat Buruh Geruduk Balai Kota DKI Jakarta, Minta Kepastian Kenaikan UMP

Megapolitan
Sidang Lanjutan Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, 7 Saksi Beri Kesaksian secara Virtual

Sidang Lanjutan Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, 7 Saksi Beri Kesaksian secara Virtual

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.