Kompas.com - 28/12/2016, 20:19 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono saat berkampanye di Rawa Badak Selatan, Rabu (28/12/2016). Dia sempat menyapa warga dari atas motor bebek. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaCalon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono saat berkampanye di Rawa Badak Selatan, Rabu (28/12/2016). Dia sempat menyapa warga dari atas motor bebek.
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, memiliki pandangan berbeda dengan dua pesaingnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan, mengenai kebijakan tarik tunai Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Selama memimpin Jakarta, Ahok menerapkan sistem non-tunai untuk KJP. Sementara itu, Anies berjanji, warga dapat menarik tunai KJP pada tahun ajaran baru.

Lantas, bagaimana pandangan Agus mengenai hal tersebut?

"Saya tidak ingin terburu-buru menyatakan (KJP dapat ditarik) tunai atau non tunai," kata Agus, di Sunter Jaya, Jakarta Utara, Rabu (28/12/2016).

(Baca juga: Dukung Anies, Ibu yang Pernah Dimarahi Ahok Ini Harap KJP Dapat Ditarik Tunai)

Putra sulung Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, tersebut berpandangan hal itu merupakan masalah teknis.

Oleh karena itu, kata dia, masih diperlukan kajian untuk menentukan apakah dana KJP hanya dapat digunakan secara non-tunai atau dapat ditarik tunai.

"Yang jelas (KJP) harus sesuai peruntukannya. Kami harus mencegah penggunaan KJP di luar peruntukan sebenarnya," kata Agus.

Ia berjanji akan meningkatkan besaran dana KJP jika nantinya dia bersama Sylviana Murni terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur periode mendatang.

Sebab, lanjut dia, peningkatan pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup warga. "Kami semangatnya justru meyakinkan itu (KJP) bisa diterima dengan baik dan tepat sasaran," kata Agus.

(Baca juga: Ahok: KJP untuk Mahasiswa Rp 18 Juta dan Boleh Tarik Kontan )

Program KJP merupakan program jaminan pendidikan kepada peserta didik. Semua siswa yang kurang mampu mendapatkan dana pendidikan dari KJP.

Ahok memberlakukan sistem non-tunai pada KJP untuk menanggulangi penyalahgunaan dana. Sebab, dana KJP tersebut seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan sekolah.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku Kurang Pengetahuan, JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal Minta Maaf

Mengaku Kurang Pengetahuan, JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal Minta Maaf

Megapolitan
Kelurahan Cipete Selatan Data Penghuni Kos dan Kontrakan yang Kembali dari Mudik

Kelurahan Cipete Selatan Data Penghuni Kos dan Kontrakan yang Kembali dari Mudik

Megapolitan
John Kei Nilai Jaksa Tak Hiraukan Fakta Persidangan

John Kei Nilai Jaksa Tak Hiraukan Fakta Persidangan

Megapolitan
Korban Pemerkosaan Maling di Bekasi Alami Trauma Berat sampai Takut Tidur Sendiri

Korban Pemerkosaan Maling di Bekasi Alami Trauma Berat sampai Takut Tidur Sendiri

Megapolitan
Video ART Aniaya Majikan di Cengkareng Viral di Medsos

Video ART Aniaya Majikan di Cengkareng Viral di Medsos

Megapolitan
Bacakan Nota Pembelaan, John Kei: Saya Sudah Bertobat, Saya Bukan John Kei yang Dulu

Bacakan Nota Pembelaan, John Kei: Saya Sudah Bertobat, Saya Bukan John Kei yang Dulu

Megapolitan
KA Lokal Walahar dan Jatiluhur Kembali Beroperasi Mulai 18 Mei 2021

KA Lokal Walahar dan Jatiluhur Kembali Beroperasi Mulai 18 Mei 2021

Megapolitan
Dituntut 18 Tahun Penjara, John Kei: Saya Dizalimi, Saya Tidak Bersalah...

Dituntut 18 Tahun Penjara, John Kei: Saya Dizalimi, Saya Tidak Bersalah...

Megapolitan
TMII Dibuka Kembali, Pengunjung Dibatasi 50 Persen dari Kapasitas Maksimal

TMII Dibuka Kembali, Pengunjung Dibatasi 50 Persen dari Kapasitas Maksimal

Megapolitan
Pemprov DKI Tempel Stiker di Rumah Pemudik, Ini Penjelasan Wagub

Pemprov DKI Tempel Stiker di Rumah Pemudik, Ini Penjelasan Wagub

Megapolitan
Kedatangan Pemudik di Bojong Nangka Tangerang Dipantau secara Daring

Kedatangan Pemudik di Bojong Nangka Tangerang Dipantau secara Daring

Megapolitan
Wagub DKI Minta Maaf soal Video Paduan Suara di Ruang Utama Masjid Istiqlal

Wagub DKI Minta Maaf soal Video Paduan Suara di Ruang Utama Masjid Istiqlal

Megapolitan
Taman Mini Indonesia Indah Dibuka Kembali, Warga KTP Non-DKI Boleh Datang

Taman Mini Indonesia Indah Dibuka Kembali, Warga KTP Non-DKI Boleh Datang

Megapolitan
Larangan Mudik Berakhir, Stasiun Pasar Senen Ramai Calon Penumpang

Larangan Mudik Berakhir, Stasiun Pasar Senen Ramai Calon Penumpang

Megapolitan
Taman Impian Jaya Ancol Kembali Dibuka, Pengelola Perketat Pengawasan Prokes

Taman Impian Jaya Ancol Kembali Dibuka, Pengelola Perketat Pengawasan Prokes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X