Kompas.com - 28/12/2016, 21:45 WIB
Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meninjau inspeksi Kali Ciliwung di Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu (28/12/2016). Nursita SariGubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meninjau inspeksi Kali Ciliwung di Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu (28/12/2016).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku telah menyetujui kenaikan anggaran hasil penyesuaian untuk transpor anggota DPRD DKI sebelum ia cuti kampanye untuk mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ahok menyebut kenaikan uang transpor per hari yang disetujuinya itu sesuai dengan peraturan yang ada.

"Kalau per harinya pasti masuk akal. Saya enggak mungkin berani memberikan uang per hari melampaui peraturan karena ada menteri keuangan segala macam. Kalau melampaui, saya salah," ujar Ahok di Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu (28/12/2016).

Meski telah menyetujui kenaikan anggaran transpor anggota DPRD, Ahok menyebut anggaran itu tidak harus digunakan maksimal.

"Itu kan ada penyesuaian, jumlahnya berapa, 'Masa sekali jalan (uang transpor) Rp 100.000, kan enggak cukup', kita naikin, oke, tetapi bukan berati kamu (anggota DPRD) bikin berhari-hari jalan-jalan kan enggak mungkin," kata dia.

(Baca juga: Ini Alasan Kemendagri Coret Anggaran Gaji Sopir DPRD DKI)

Ahok meminta anggota DPRD DKI tidak tidak terlalu banyak melakukan perjalanan kunjungan kerja yang membutuhkan uang transpor. Sebabnya, anggota DPRD telah memiliki mobil dinas.

"Masa kerjanya jalan-jalan mulu. Dia kan Jakarta, mobil dinas ada, sopir ada. Apa perlu kamu keliling jalan-jalan, nah itu saya enggak tahu," ucap Ahok.

Menurut Ahok, jumlah perjalanan kunjungan kerja DPRD DKI itu seharusnya bisa dicek di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

DPRD DKI Jakarta mengesahkan APBD DKI Jakarta 2017 dengan nilai Rp 70,19 triliun, tepatnya Rp 70.191.958.203.554,00, pada 19 Desember lalu.

Jumlah ini lebih kecil dibanding nilai RAPBD 2017 sebesar Rp 70,28 triliun. Pada dokumen APBD DKI 2017, tercantum pemeliharaan rumah dinas anggota dewan sebesar Rp 279.928.396.

Selanjutnya ada anggaran penyelenggaraan penyediaan kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dewan sebesar Rp 394.697.160.

Ada pula anggaran perbaikan rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 1.443.117.109.

(Baca juga: Kemendagri Coret Anggaran Renovasi Kolam di DPRD DKI Sebesar Rp 579 Juta)

Kemudian, anggaran pelaksanaan reses DPRD sebesar Rp 38 miliar pada tahun 2017 atau sebesar Rp 38.090.397.114.

Kunjungan kerja sister city anggota DPRD DKI sebesar Rp 2.073.162.000. Penerimaan tamu luar negeri bagi anggota dan pimpinan dewan sebesar Rp 405.925.000 serta kunjungan kerja komisi-komisi DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 12.575.710.000.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus KDRT Serpong: Suami Paksa Istri Pompa ASI, Lakukan Kekerasan hingga Larang Bertemu Anak

Kasus KDRT Serpong: Suami Paksa Istri Pompa ASI, Lakukan Kekerasan hingga Larang Bertemu Anak

Megapolitan
Kapten Fierda Panggabean dan Tragedi Merpati CN-235 di Gunung Puntang

Kapten Fierda Panggabean dan Tragedi Merpati CN-235 di Gunung Puntang

Megapolitan
2 Peristiwa Kebakaran Terjadi di Jakarta Rabu Dini Hari

2 Peristiwa Kebakaran Terjadi di Jakarta Rabu Dini Hari

Megapolitan
Menelusuri Masjid Jami Tangkuban Perahu di Setiabudi

Menelusuri Masjid Jami Tangkuban Perahu di Setiabudi

Megapolitan
Depok 13 Pekan Bertahan di Zona Oranye Covid-19

Depok 13 Pekan Bertahan di Zona Oranye Covid-19

Megapolitan
Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19, Selasa Kemarin

Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19, Selasa Kemarin

Megapolitan
Depok Catat 10 Kematian akibat Covid-19, Jumlah Terbanyak dalam Sehari

Depok Catat 10 Kematian akibat Covid-19, Jumlah Terbanyak dalam Sehari

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cara Ganti E-KTP yang Hilang atau Rusak bagi Warga Luar Domisili

[POPULER JABODETABEK] Cara Ganti E-KTP yang Hilang atau Rusak bagi Warga Luar Domisili

Megapolitan
[Update 20 April]: Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang Sebanyak 26, Pasien Aktif 216

[Update 20 April]: Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang Sebanyak 26, Pasien Aktif 216

Megapolitan
Warga Depok Diminta Tak Mengendurkan Protokol Kesehatan Saat Ramadhan

Warga Depok Diminta Tak Mengendurkan Protokol Kesehatan Saat Ramadhan

Megapolitan
[Update 20 April]: Tangsel Catat 10.672 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat Sebanyak 578

[Update 20 April]: Tangsel Catat 10.672 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat Sebanyak 578

Megapolitan
Ruhana Kuddus, Wartawati Pertama yang Gencar Menentang Poligami, Nikah Dini dan Dominasi Laki-laki

Ruhana Kuddus, Wartawati Pertama yang Gencar Menentang Poligami, Nikah Dini dan Dominasi Laki-laki

Megapolitan
BMKG: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Berawan, Kecuali Bogor

BMKG: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Berawan, Kecuali Bogor

Megapolitan
Remaja Diperkosa Anak Anggota DPRD lalu Dijual, Praktisi Hukum Pidana: Berdamai Tak Bisa Hentikan Penyidikan

Remaja Diperkosa Anak Anggota DPRD lalu Dijual, Praktisi Hukum Pidana: Berdamai Tak Bisa Hentikan Penyidikan

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 21 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X