Sandiaga Nilai Peningkatan Alokasi Anggaran DPRD Belum Jadi Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan keadaan ekonomi di Jakarta saat ini masih ada stagnasi dan tergolong kurang baik. Sehingga ia melihat alokasi yang harus ditingkatkan adalah pemberdayaan ekonomi rakyat dan pendidikan, daripada untuk DPRD DKI Jakarta.

"Saya melihat memang tunjangan (anggota DPRD) tersebut belum menjadi prioritas sekarang," kata Sandiaga di Jakarta Timur, Kamis (28/12/2016).

Sandiaga menilai peningkatan alokasi anggaran pemberdayaan ekonomi untuk memastikan biaya hidup tak melonjak dan penciptaan lapangan kerja. Bila terpilih nanti, Sandiaga akan fokus untuk memastikan peningkatan biaya hidup.

Salah satunya dengan mengalokasikan untuk kerjasama dengan para petani untuk penurunan harga bahan pokok di Jakarta.

"Saya lebih baik anggaran yang tak berlalu berlimpah itu dianggarkan kepada memastikan amannya pasokan bahan-bahan pokok sembako Jakarta," kata dia.

Adapun pada APBD DKI 2017, terdapat beberapa alokasi anggaran untuk anggota DPRD DKI pada pos Sekretariat Dewan. Alokasi tersebut di antaranya untuk medical check up bagi pimpinan dan anggota dewan sebesar Rp 1.378.000.000 dan asuransi kendaraan dinas anggota DPRD DKI sebesar Rp 860.771.692.

Penyediaan jasa pengemudi hingga Rp 4 miliar. Kemudian pemeliharaan rumah dinas sebesar Rp 279.928.396. Selanjutnya, ada anggaran bernama penyediaan kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dewan sebesar Rp 394.697.160. (Baca: Usai Dievaluasi Kemendagri, Nilai APBD DKI Tetap Rp 70,19 Triliun)

Ada pula anggaran perbaikan rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sebesar Rp 1.443.117.109. Rumah dinas itu terletak di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Selain itu, ada anggaran lainnya, seperti penyediaan alat tulis kantor, mebel, perlengkapan kerja, makanan dan minuman, serta penyediaan telepon, air, listrik, dan internet (TALI).

Kemudian, pengadaan pakaian dinas dan atributnya bagi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 1.387.779.250. Belakangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret anggaran untuk sopir, anggaran BBM, asuransi, serta perawatan untuk kendaraan dinas.