Buntut Pendataan dan Pemasangan Stiker oleh Relawan Agus-Sylvi

Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada), perangkat kelurahan dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

"Kami lagi kaji, di undang-undang atau aturan perda, petugas jumantik ada enggak aturan yang menyatakan dia perangkat kelurahan. Kalau perangkat kelurahan kan tidak boleh. Sanksinya di Pasal 189. Kami kaji dulu apakah unsur-unsurnya terpenuhi," ucap Sahrozi.

Adapun Pasal 189 dalam undang-undang tersebut mengatur sanksi pidana apabila pasangan calon dengan sengaja melibatkan aparatur sipil negara, petugas BUMN/BUMD, polisi, TNI, kepala desa, dan/atau perangkat desa.

Sanksi pidananya yakni hukuman 1-6 bulan penjara dan/atau denda Rp 600.000 sampai Rp 6 juta bagi pasangan calon yang bersangkutan.

Sementara itu, Agus tak tahu menahu soal adanya relawan yang merupakan petugas jumantik kelurahan memasang stiker dirinya dan Sylvi di rumah warga. "Saya belum tahu soal masalah itu," ujar Agus, Senin (2/1/2017).

(Baca juga: Ditanya soal Relawannya yang Memasang Stiker di Rumah Warga, Ini Kata Agus)