Kompas.com - 03/01/2017, 09:57 WIB
Sekelompok orang penolak calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkampanye di Jalan Tipar Timur, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (2/1/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaSekelompok orang penolak calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkampanye di Jalan Tipar Timur, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (2/1/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Penghadangan kampanye kembali menimpa calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dalam kampanyenya pada penghujung 2016 dan awal 2017 diwarnai penolakan oleh segelintir pihak.

Pada 30 Desember 2016 lalu, kampanye Ahok di Jatipadang yang awalnya berlangsung kondusif mendadak ramai. Hal ini disebabkan karena kedatangan pria yang mengaku sebagai Ketua Front Pembela Islam (FPI) Pasar Minggu Heri Annudin.

Dia berteriak memanggil nama Ahok dan menyebut akan warga setempat menolak kedatangan gubernur petahana itu. Dia terlibat perdebatan dengan Ahok yang tengah berbincang dengan warga yang menetap di bantaran Kali Serua.

Heri Annudin menyebut tak ada koordinasi RT/RW untuk penyelenggaraan kampanye Ahok di sana. Menurut dia, Ahok sebelumnya harus berkoordinasi dengan RT/RW setempat.

"Enggak perlu (koordinasi RT/RW untuk kampanye). Kalau kamu menolak, boleh saja, kami juga bisa gugat," kata Ahok saat itu kepada Heri Annudin.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, saat berkampanye di Jalan Tipar Timur, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (2/1/2017).
Selain dengan Ahok, Heri Annudin juga sempat debat dengan warga setempat dan relawan tim pemenangan Ahok.

Atas penghadangan ini, Ahok tak berniat melaporkan Heri Annudin ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Sebab, Ahok tetap dapat berkampanye meskipun dihadang Heri Annudin.

"Kalau dia bilang, 'saya tolak anda kampanye di tempat ini', kami lapor," kata Ahok.

Adapun di dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota diatur tentang pelarangan bagi setiap orang untuk mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye.

Pelaku penghalang kampanye terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda maksimal Rp 6 juta.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Anak 6 Tahun Usai Disetubuhi Tukang Siomay, Celana Dalam Dicuci Pelaku, Airnya Diminum

Cerita Anak 6 Tahun Usai Disetubuhi Tukang Siomay, Celana Dalam Dicuci Pelaku, Airnya Diminum

Megapolitan
UPDATE 29 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 77,9 Persen

UPDATE 29 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 77,9 Persen

Megapolitan
UPDATE 29 Januari: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 5.765 Orang

UPDATE 29 Januari: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 5.765 Orang

Megapolitan
Bocah 6 Tahun di Jagakarsa Disetubuhi Tukang Siomay

Bocah 6 Tahun di Jagakarsa Disetubuhi Tukang Siomay

Megapolitan
Kelenteng Petak Sembilan Rayakan Imlek Tanpa Kembang Api dan Barongsai Sejak Pandemi

Kelenteng Petak Sembilan Rayakan Imlek Tanpa Kembang Api dan Barongsai Sejak Pandemi

Megapolitan
Pekerja Bangunan Tewas Tersengat Listrik Saat Bikin Garasi Rumah di Cilandak

Pekerja Bangunan Tewas Tersengat Listrik Saat Bikin Garasi Rumah di Cilandak

Megapolitan
Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik dengan Tersangka Ayu Thalia Dibawa ke Kejaksaan Pekan Depan

Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik dengan Tersangka Ayu Thalia Dibawa ke Kejaksaan Pekan Depan

Megapolitan
Ketiga Jenazah Korban Kebakaran di Tebet Telah Diurus Keluarga

Ketiga Jenazah Korban Kebakaran di Tebet Telah Diurus Keluarga

Megapolitan
Penyebab Kebakaran di Tebet Belum Bisa Dipastikan, Dugaan Sementara Korsleting Listrik

Penyebab Kebakaran di Tebet Belum Bisa Dipastikan, Dugaan Sementara Korsleting Listrik

Megapolitan
Jelang Perayaan Imlek, Kelenteng Petak Sembilan Batasi Kapasitas Pengunjung 50 Persen

Jelang Perayaan Imlek, Kelenteng Petak Sembilan Batasi Kapasitas Pengunjung 50 Persen

Megapolitan
BOR Capai 54 Persen, Tempat Isolasi Terpusat di Jakarta Harus Diperbanyak

BOR Capai 54 Persen, Tempat Isolasi Terpusat di Jakarta Harus Diperbanyak

Megapolitan
Polisi Kembali Tangkap Satu Pengeroyok Kakek 89 Tahun, Total Ada 6 Tersangka

Polisi Kembali Tangkap Satu Pengeroyok Kakek 89 Tahun, Total Ada 6 Tersangka

Megapolitan
Kebakaran 4 Rumah di Tebet Tewaskan 3 Orang, Korban Sempat Dibangunkan Tetangga

Kebakaran 4 Rumah di Tebet Tewaskan 3 Orang, Korban Sempat Dibangunkan Tetangga

Megapolitan
Masyarakat Diminta Tidak Anggap Enteng Flu, Bisa Jadi Itu Gejala Omicron

Masyarakat Diminta Tidak Anggap Enteng Flu, Bisa Jadi Itu Gejala Omicron

Megapolitan
514.910 Orang di DKI Jakarta Sudah Dapat Vaksin Booster Covid-19

514.910 Orang di DKI Jakarta Sudah Dapat Vaksin Booster Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.