Bawaslu DKI: Dugaan Pelanggaran Pilkada Makin Banyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, mengatakan, semakin banyak dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu DKI menjelang pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2017 pada 15 Februari mendatang.

"Memang dalam pelaksanaan pilkada, dalam detik-detik pencoblosan bahkan setelah pencoblosan, itu makin banyak laporan yang kami terima," ujar Jufri di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2017).

Jufri mengatakan, dugaan pelanggaran yang paling banyak diterima Bawaslu DKI Jakarta selama masa kampanye terkait dengan perusakan alat peraga kampanye dan penghalangan kampanye. Hingga saat ini, Bawaslu DKI sudah menerima 76 laporan dugaan pelanggaran, baik dari tim kampanye pasangan cagub-cawagub, masyarakat, maupun temuan Bawaslu dan Panwaslu.

"Sudah ada 76 laporan yang kami terima maupun yang kami temukan. Sebagian sudah diputuskan dan sebagian masih dalam proses penanganan," kata Jufri.

Jufri mengatakan, Bawaslu DKI Jakarta selalu menindaklanjuti semua temuan dan laporan yang diterima sesuai dengan aturan yang ada.

Bawaslu DKI sebelumnya telah menangani 74 dugaan pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu hingga 31 Desember 2016. Dari 74 dugaan pelanggaran tersebut, 25 di antaranya dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran, 40 kasus merupakan pelanggaran administrasi dan diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2 kasus dinyatakan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu, 1 kasus pelanggaran kode etik, dan 6 kasus pelanggaran lainnya.

Dugaan pelanggaran tersebut terkait isu SARA, iklan kampanye, kampanye di tempat ibadah, penolakan/gangguan kampanye, dan penggunaan fasilitas negara.

Ada pula dugaan pelibatan anak-anak, keterlibatan aparatur sipil negara, izin kampanye, kode etik, daftar pemilih, kampanye di luar jadwal, politik uang, dan perusakan alat peraga kampanye (APK).