Djarot Pertanyakan Konsistensi Anies soal Reklamasi Teluk Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat, menanyakan sikap calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan, terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Pertanyaan itu diungkapkan pada segmen keempat debat publik kedua di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017) malam.

"Pak Anies, saya kemarin mendengar ada inkonsistensi terkait kebijakan program reklamasi. Di satu sisi, Pak Anies menyampaikan reklamasi nanti akan dikaji, di satu sisi nanti akan dihentikan. Tolong jelaskan ke kami kalau kebijakan bagaimana untuk mengkaji dan bagaimana untuk menghentikan," kata Djarot.

Pertanyaan Djarot dijawab oleh pasangan Anies, Sandiaga Uno. Menurut Sandi, masalah reklamasi pada dasarnya merupakan masalah keadilan.

Adapun kebijakan reklamasi yang dijalani pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot dianggap Sandi tidak terbuka dan tidak berkeadilan, bahkan jauh dari komitmen transparansi.

"Di mana nelayan tidak pernah dipikirkan dampaknya. Sudah ada bukti di pengadilan dan sudah divonis. Bagi kami, ini adalah harga mati bahwa kami harus hadirkan kembali keadilan di Jakarta," tutur Sandi.

Selain itu, Sandi juga menyinggung dalam program reklamasi, pasti ada sengketa. Penyelesaian sengketa itu ditempuh melalui sebuah badan yang aturannya tertuang dalam Undang-Undang.

Proses penyelesaian sengketa itu yang disebut Sandi harus berpihak pada masyarakat, terutama nelayan sebagai pihak yang paling terdampak dari kebijakan reklamasi.

Anies ikut menekankan tujuan reklamasi dengan mempertanyakan reklamasi untuk siapa. Jika untuk kepentingan publik, maka tidak ada masalah. Namun, ketika reklamasi lebih condong pada kepentingan pihak pengembang atau kegiatan komersial, maka itu jadi pertanyaan besar.

"Ada belasan hingga 20.000 nelayan di pesisir utara Jakarta yang kini hidupnya berubah karena reklamasi. Kami akan melakukan semua agar warga Jakarta terlindungi," ujar Anies.