Kompas.com - 02/02/2017, 13:44 WIB
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyoroti sulitnya pencatatan aset milik Pemprov DKI Jakarta. Soni, sapaan Sumarsono mengatakan, salah satu alasan sulitnya melakukan inventarisasi aset milik Pemrpov DKI karena sebelumnya, pencatatan aset dilakukan secara manual, tapi saat ini seluruhnya harus diolah dalam sistem e-aset.

Pencatatan aset milik Pemprov DKI, kata Soni merupakan salah satu masalah yang paling sulit dibanding penggunaan anggaran APBD DKI.

"Di pemerintahan yang paling sulit adalah aset, bukan soal penyaluran dan pencairan, tapi soal aset yang memang paling sulit. Ini warisan memang dari masa-masa lalu. E-aset adalah aplikasi yang paling sulit di antara asepek yang lainnya," ujar Soni di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).

Soni menjelaskan, sampai saat ini Pemprov DKI masih berusaha menyelesaikan inventarisasi aset. Namun, hal itu memerlukan waktu yang cukup lama.

"Selain e-budgeting, e-aset juga sudah harus dimulai. Tapi kan nggak semudah itu . E budgeting dan e-aset di Indonesia belum ada yang bisa menyelesaikan, dan Jakarta harus memelopori. Maunya 2016 (selesai), tapi belum," ujar Soni.

(Baca: Pemprov DKI Bentuk Tim Pencatatan Aset)

Secara terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menjelaskan permasalahan aset masih dirapatkan oleh tim panitia khusus (pansus) aset di DPRD. Pansus tersebut, lanjut dia, menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait sengketa aset.

Sengketa yang dimaksud yaitu sengketa aset tanah antara pemprov dan masyarakat, atau sengketa antara masyarakat dan pihak pengembang dalam sebuah proyek pembangunan.

"Masalah aset ini, asetnya pemda dicomot masyarakat, masyarakat dicomot pemda. Kami mau beresin. Ada pansus aset. Ini harus tuntas, harus beres nggak bisa nggak beres," ujar Prasetio.

Menurut data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD (sebelum berubah menjadi BPAD), pada Agustus 2016 tercatat aset milik Pemprov DKI mencapai separuh dari total nilai sekitar Rp 363 triliun.

Pemprov DKI sebelumnya menargetkan seluruh aset bisa tercatat di e-aset hingga akhir 2016. Namun, hingga awal 2017 pencatatan aset tak kunjung selesai.

(Baca: Inventarisasi Aset Pemprov DKI Sempat Terkendala Pencatatan Manual)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Digugat Warga Bekasi Rp 3 Miliar, Tiktok Tak Hadir pada Sidang Perdana

Digugat Warga Bekasi Rp 3 Miliar, Tiktok Tak Hadir pada Sidang Perdana

Megapolitan
Polisi Telusuri Dugaan 'QR Code' Situs Judi pada Mainan Anak di Tangerang

Polisi Telusuri Dugaan "QR Code" Situs Judi pada Mainan Anak di Tangerang

Megapolitan
Penampakan Puing-puing Trotoar di Jalan Margonda Raya Depok yang Berserakan hingga Dikeluhkan Pejalan Kaki

Penampakan Puing-puing Trotoar di Jalan Margonda Raya Depok yang Berserakan hingga Dikeluhkan Pejalan Kaki

Megapolitan
Sidang Kasus Investasi Bodong KSP Indosurya, Korban Mengaku Dijanjikan Keuntungan 12 Persen

Sidang Kasus Investasi Bodong KSP Indosurya, Korban Mengaku Dijanjikan Keuntungan 12 Persen

Megapolitan
Unjuk Rasa Usai, Massa Mahasiswa Tinggalkan Kawasan Depan Gedung DPR

Unjuk Rasa Usai, Massa Mahasiswa Tinggalkan Kawasan Depan Gedung DPR

Megapolitan
Aksi Pasukan Basmalah Polda Metro Kawal Demo, Lantunkan Doa hingga Asmaul Husna

Aksi Pasukan Basmalah Polda Metro Kawal Demo, Lantunkan Doa hingga Asmaul Husna

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Pak Jokowi Cerita, Kok Banjir Jakarta Enggak Selesai-selesai...

Ketua DPRD DKI: Pak Jokowi Cerita, Kok Banjir Jakarta Enggak Selesai-selesai...

Megapolitan
Atasi Banjir di Tangsel, Pemkot Akan Bangun Turap hingga Drainase di 15 Titik

Atasi Banjir di Tangsel, Pemkot Akan Bangun Turap hingga Drainase di 15 Titik

Megapolitan
Anies Akan Purnatugas, Bagaimana Nasib Formula E Musim Depan?

Anies Akan Purnatugas, Bagaimana Nasib Formula E Musim Depan?

Megapolitan
Massa Petani Bubar Setelah 200 Orang Perwakilan Diizinkan Masuk Gedung DPR untuk Sampaikan Tuntutan

Massa Petani Bubar Setelah 200 Orang Perwakilan Diizinkan Masuk Gedung DPR untuk Sampaikan Tuntutan

Megapolitan
Empat Orang Saksi Diperiksa Polisi Terkait Penemuan Granat Asap dan Amunisi di Kontrakan di Bekasi

Empat Orang Saksi Diperiksa Polisi Terkait Penemuan Granat Asap dan Amunisi di Kontrakan di Bekasi

Megapolitan
Soal Calon Penjabat Gubernur DKI, Ketua DPRD: 3 Nama itu Baik Semua

Soal Calon Penjabat Gubernur DKI, Ketua DPRD: 3 Nama itu Baik Semua

Megapolitan
Warga Bekasi Gugat TikTok Rp 3 Miliar, Berawal Akun Diblokir karena Unggahan Kritik Pemerintah

Warga Bekasi Gugat TikTok Rp 3 Miliar, Berawal Akun Diblokir karena Unggahan Kritik Pemerintah

Megapolitan
Hati-hati, Ada 'QR Code' Situs Judi Online pada Mainan Anak

Hati-hati, Ada "QR Code" Situs Judi Online pada Mainan Anak

Megapolitan
Antre Pertalite Bisa 30 Menit, Warga Beralih ke SPBU Swasta hingga Bensin Eceran

Antre Pertalite Bisa 30 Menit, Warga Beralih ke SPBU Swasta hingga Bensin Eceran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.