Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Plt Gubernur DKI, Sumarsono Terima Aduan Sengketa Tanah hingga Persoalan Rumah Tangga

Kompas.com - 02/02/2017, 16:26 WIB
David Oliver Purba

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pada Oktober 2016, Sumarsono menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Sejak saat itu, hampir setiap pagi Sumarsono menerima aduan dari masyarakat.

Sumarsono mengungkapkan, aduan warga yang paling banyak dia terima adalah mengenai sengketa tanah. Sejumlah warga, kata Sumarsono, meminta bantuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

"Soal tanah, paling tinggi juga (pengaduannya). Biasanya sudah inkrah kasus hukum tapi pemda lambat bayar. Atau kejelasan status. Tanah rakyat diserobot pihak lain atau tanah orang lain diduduki orang lain," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).

(Baca: Sumarsono Akui Sulitnya Selesaikan Pencatatan Aset Pemprov DKI)

Selain itu, Sumarsono mengatakan bahwa aduan dari pekerja harian lepas (PHL) merupakan aduan terlama yang dia terima. Pada Januari 2017, banyak PHL yang mengadu kepada Sumarsono soal kontrak mereka yang tak diperpanjang dan dugaan adanya kecurangan dalam sistem perekrutan.

"Kalau minggu lalu minggu-minggu PHL (mengadu). Ini kan dipecat udah lama (kerja) dan dia nggak terima. Saya dengerin beberapa menit. PHL paling lama (pengaduannya)," ujar Sumarsono.

Masalah sewa rumah susun juga menjadi persoalan yang paling banyak diadukan kepada Sumarsono.

Keluhan yang dia dapat terkait konflik Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) serta penghuni rusunawa yang tak bisa membayar uang sewa rusun mereka.

Warga yang minta pekerjaan hingga kursi roda juga sempat dilayani Sumarsono. Menurut Sumarsono, yang unik adalah saat ada warga yang mengadu soal rumah tangganya.

"Ada yang mengadu masalah perceraian. Konsultasi suaminya marah sampai ditelantarkan, ada yang bilang nggak dapat duit dari suami.  Anaknya nggak sekolah, pokoknya ada intimidasi," ujar Sumarsono.

(Baca: Sumarsono: Pilkada DKI Serasa Pilpres)

Ada juga undangan-undangan untuk menghadiri acara keagaman dan sunatan yang diterima. Seluruh persoalan itu, lanjut dia, langsung ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

Sumarsono memberikan batas waktu tiga hari bagi dinas untuk menindaklanjuti pengaduan-pengaduan itu.

"Tindak lanjut biasanya ke kepala dinas, jadi nggak hanya lisan, jadi putusannya di dinas masing-masing," ujar Sumarsono.

Kompas TV Menelisik Kebijakan Plt Gubernur DKI Jakarta
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Kagetnya Pengendara Mobil yang Tiba-tiba 'Kejatuhan' Sosok Wanita Tak Dikenal dari Flyover Ancol

Kagetnya Pengendara Mobil yang Tiba-tiba "Kejatuhan" Sosok Wanita Tak Dikenal dari Flyover Ancol

Megapolitan
Anaknya Diduga Terseret Kasus Perundungan, Selebritas VR Tak Buka Medsos 2 Pekan

Anaknya Diduga Terseret Kasus Perundungan, Selebritas VR Tak Buka Medsos 2 Pekan

Megapolitan
Kuasa Hukum: Siskaeee Enggak Bisa Tidur di Sel Gegara Dengar Banyak Suara

Kuasa Hukum: Siskaeee Enggak Bisa Tidur di Sel Gegara Dengar Banyak Suara

Megapolitan
Selebritas VR Nyatakan Berempati pada Kasus Perundungan Siswa Binus School Serpong

Selebritas VR Nyatakan Berempati pada Kasus Perundungan Siswa Binus School Serpong

Megapolitan
Penyidik Ubah 'Password' E-mail dan Instagram Aiman, Peneliti: Harus Hargai Privasi!

Penyidik Ubah "Password" E-mail dan Instagram Aiman, Peneliti: Harus Hargai Privasi!

Megapolitan
Saat Nyanyian Para Tahanan Mampu Kecoh Polisi agar Bisa Kabur dari Polsek Tanah Abang, Sang Istri Diduga Terlibat

Saat Nyanyian Para Tahanan Mampu Kecoh Polisi agar Bisa Kabur dari Polsek Tanah Abang, Sang Istri Diduga Terlibat

Megapolitan
Sebut Ahli yang Dihadirkan Aiman Witjaksono Tidak Relevan, Polda Metro Enggan Bertanya

Sebut Ahli yang Dihadirkan Aiman Witjaksono Tidak Relevan, Polda Metro Enggan Bertanya

Megapolitan
Beli Beras 50 Kilogram Rp 700.000, Pengusaha Warteg: Dulu Rp 500.000 Masih Dapat

Beli Beras 50 Kilogram Rp 700.000, Pengusaha Warteg: Dulu Rp 500.000 Masih Dapat

Megapolitan
Transjakarta Rute Pulogadung-Kantor Wali Kota Jakut Mulai Beroperasi Hari Ini

Transjakarta Rute Pulogadung-Kantor Wali Kota Jakut Mulai Beroperasi Hari Ini

Megapolitan
Kisah Andi Teguhkan Hati Cari Kerja Berdasar Restu Orangtua

Kisah Andi Teguhkan Hati Cari Kerja Berdasar Restu Orangtua

Megapolitan
BNN Musnahkan 42 Kg Narkotika, Ada Sabu dan 'Cannabinoid' Sintetis

BNN Musnahkan 42 Kg Narkotika, Ada Sabu dan "Cannabinoid" Sintetis

Megapolitan
Di Sidang Aiman, Ahli Hukum Pers: Wartawan Punya Hak Tolak demi Lindungi Narasumber

Di Sidang Aiman, Ahli Hukum Pers: Wartawan Punya Hak Tolak demi Lindungi Narasumber

Megapolitan
Harga Bahan Pokok Melonjak, Omzet Pedagang Warteg Merosot

Harga Bahan Pokok Melonjak, Omzet Pedagang Warteg Merosot

Megapolitan
Dalam Sidang Aiman, Pakar Hukum Sebut Surat Penyitaan Seharusnya Ditandatangani Ketua PN

Dalam Sidang Aiman, Pakar Hukum Sebut Surat Penyitaan Seharusnya Ditandatangani Ketua PN

Megapolitan
Ular Sanca 2 Meter Masuk Kandang Ayam Milik Warga di Sindangbarang Bogor

Ular Sanca 2 Meter Masuk Kandang Ayam Milik Warga di Sindangbarang Bogor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com