Pertanyakan Status Ahok, Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra DPRD DKI Boikot Rapat dengan SKPD

Kompas.com - 13/02/2017, 16:19 WIB
Anggota DPRD DKIJakarta dari Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra melakukan boikot terhadap Pemprov DKI Jakarta. DPRD menolak rapat dengan Pemprov DKI sebelum ada kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubenur DKI Jakarta, Senin (13/2/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaAnggota DPRD DKIJakarta dari Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra melakukan boikot terhadap Pemprov DKI Jakarta. DPRD menolak rapat dengan Pemprov DKI sebelum ada kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubenur DKI Jakarta, Senin (13/2/2017)
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta melakukan aksi boikot terhadap Pemprov DKI Jakarta. Aksi boikot itu dengan menolak melakukan rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Triwisaksana mengatakan, aksi boikot itu dilakukan untuk menuntut kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden RI Joko Widodo.

Triwisaksana menjelaskan, harus ada status yang jelas karena status Ahok yang saat ini juga sebagai terdakwa pada kasus dugaan penodaan agama. Pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.

"Selama tidak ada statusnya, kami tidak akan mau membahas apa pun, tidak ada rapat kerja, tidak ada kegiatan lain-lain dengan eksekutif," ujar Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

Selain Fraksi PKS, tiga fraksi lainnya yang sepakat melakukan boikot yaitu PPP, PKB, dan Gerindra.

Triwisaksana menambahkan, kejelasan status Ahok diperlukan untuk menentukan apakah nantinya kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok, seperti pergub, cacat hukum atau tidak. Dia menilai, serah terima jabatan (sertijab) yang dilakukan Ahok dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tak menjelaskan apa pun terkait status Ahok.

Guna mempercepat kejelasan status itu, DPRD DKI Jakarta akan segera menyurati Kemendagri dan Presiden Jokowi untuk meminta status Ahok sebagai Gubernur DKI dipertegas.

"Kan kami takutnya cacat hukum, makanya menurut kami lebih baik dijelaskan. Ya kan kami tanya ke Kemendagri nanti jawabannya apa, itu saja. Kalau non-aktif kan ya tinggal pilih Plt-nya siapa," ujar Triwisaksana.

Sumarsono yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Orda) DKI Jakarta menjelaskan, Kemendagri masih menunggu sidang tuntutan Ahok sebelum menentukan apakah Ahok dinonaktifkan atau tidak sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra Kini di Koalisi Jokowi, Cawagub DKI dari PKS Diyakini Bakal Terjungkal

Gerindra Kini di Koalisi Jokowi, Cawagub DKI dari PKS Diyakini Bakal Terjungkal

Megapolitan
Fraksi PSI: Kontraktor Revitalisasi Monas Kurang Meyakinkan

Fraksi PSI: Kontraktor Revitalisasi Monas Kurang Meyakinkan

Megapolitan
Warga Harapan Mulya Bekasi Kebanjiran karena Gorong-gorong Mampet

Warga Harapan Mulya Bekasi Kebanjiran karena Gorong-gorong Mampet

Megapolitan
Diduga Tersambar Kereta, Mayat Tergeletak Dekat Stasiun Taman Kota

Diduga Tersambar Kereta, Mayat Tergeletak Dekat Stasiun Taman Kota

Megapolitan
Dua Calon Baru Diajukan, DPRD Janji Kebut Pemilihan Wagub DKI

Dua Calon Baru Diajukan, DPRD Janji Kebut Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa Orangtua hingga Guru Siswi SMP yang Lompat dari Lantai 4 Sekolah

Polisi Periksa Orangtua hingga Guru Siswi SMP yang Lompat dari Lantai 4 Sekolah

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemilik Klinik Suntik Stem Cell Ilegal di Kebayoran Lama

Polisi Tangkap Pemilik Klinik Suntik Stem Cell Ilegal di Kebayoran Lama

Megapolitan
Gerindra dan PKS Serahkan Nama Dua Calon Wagub DKI ke Gubernur Anies

Gerindra dan PKS Serahkan Nama Dua Calon Wagub DKI ke Gubernur Anies

Megapolitan
Polisi Sebut Motor Pengemudi Ojol yang Dirampas 10 Debt Collector Belum Sampai di Gudang Leasing

Polisi Sebut Motor Pengemudi Ojol yang Dirampas 10 Debt Collector Belum Sampai di Gudang Leasing

Megapolitan
Hujan 3 Jam, Perumahan di Harapan Mulya Bekasi Kebanjiran

Hujan 3 Jam, Perumahan di Harapan Mulya Bekasi Kebanjiran

Megapolitan
Politisi Gerindra Riza Patria Siap Tinggalkan DPR jika Jadi Calon Wagub DKI

Politisi Gerindra Riza Patria Siap Tinggalkan DPR jika Jadi Calon Wagub DKI

Megapolitan
Kejar 10 Orang yang Rampas Motor Pengemudi Ojol, Polisi Libatkan Pihak Leasing

Kejar 10 Orang yang Rampas Motor Pengemudi Ojol, Polisi Libatkan Pihak Leasing

Megapolitan
Pelecehan Seksual di Jatinegara Terekam CCTV, Mondar-mandir Cari Mangsa di Gang Rawan Kriminal

Pelecehan Seksual di Jatinegara Terekam CCTV, Mondar-mandir Cari Mangsa di Gang Rawan Kriminal

Megapolitan
Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Megapolitan
Siwi Sidi Laporkan Akun @digeeembok, Polisi akan Periksa 11 Saksi Termasuk Staf Garuda Indonesia

Siwi Sidi Laporkan Akun @digeeembok, Polisi akan Periksa 11 Saksi Termasuk Staf Garuda Indonesia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X