Pertanyakan Status Ahok, Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra DPRD DKI Boikot Rapat dengan SKPD

Kompas.com - 13/02/2017, 16:19 WIB
Anggota DPRD DKIJakarta dari Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra melakukan boikot terhadap Pemprov DKI Jakarta. DPRD menolak rapat dengan Pemprov DKI sebelum ada kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubenur DKI Jakarta, Senin (13/2/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaAnggota DPRD DKIJakarta dari Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra melakukan boikot terhadap Pemprov DKI Jakarta. DPRD menolak rapat dengan Pemprov DKI sebelum ada kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubenur DKI Jakarta, Senin (13/2/2017)
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta melakukan aksi boikot terhadap Pemprov DKI Jakarta. Aksi boikot itu dengan menolak melakukan rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Triwisaksana mengatakan, aksi boikot itu dilakukan untuk menuntut kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden RI Joko Widodo.

Triwisaksana menjelaskan, harus ada status yang jelas karena status Ahok yang saat ini juga sebagai terdakwa pada kasus dugaan penodaan agama. Pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.

"Selama tidak ada statusnya, kami tidak akan mau membahas apa pun, tidak ada rapat kerja, tidak ada kegiatan lain-lain dengan eksekutif," ujar Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

Selain Fraksi PKS, tiga fraksi lainnya yang sepakat melakukan boikot yaitu PPP, PKB, dan Gerindra.

Triwisaksana menambahkan, kejelasan status Ahok diperlukan untuk menentukan apakah nantinya kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok, seperti pergub, cacat hukum atau tidak. Dia menilai, serah terima jabatan (sertijab) yang dilakukan Ahok dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tak menjelaskan apa pun terkait status Ahok.

Guna mempercepat kejelasan status itu, DPRD DKI Jakarta akan segera menyurati Kemendagri dan Presiden Jokowi untuk meminta status Ahok sebagai Gubernur DKI dipertegas.

"Kan kami takutnya cacat hukum, makanya menurut kami lebih baik dijelaskan. Ya kan kami tanya ke Kemendagri nanti jawabannya apa, itu saja. Kalau non-aktif kan ya tinggal pilih Plt-nya siapa," ujar Triwisaksana.

Sumarsono yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Orda) DKI Jakarta menjelaskan, Kemendagri masih menunggu sidang tuntutan Ahok sebelum menentukan apakah Ahok dinonaktifkan atau tidak sebagai Gubernur DKI Jakarta.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSUD Kota Tangerang Kembali Layani Pasien Umum

RSUD Kota Tangerang Kembali Layani Pasien Umum

Megapolitan
Ada Sosok Pendekar Wanita di Balik Nama Poris Plawad

Ada Sosok Pendekar Wanita di Balik Nama Poris Plawad

Megapolitan
Kelurahan Kelapa Gading Timur Terima Bantuan Alat Semprot Disinfektan

Kelurahan Kelapa Gading Timur Terima Bantuan Alat Semprot Disinfektan

Megapolitan
Polisi: Tidak Ada Pernyataan Ahok Memaafkan Pelaku Pencemaran Nama Baiknya

Polisi: Tidak Ada Pernyataan Ahok Memaafkan Pelaku Pencemaran Nama Baiknya

Megapolitan
1.000 Relawan Covid-19 dari Dua Kecamatan di Jakarta Utara Terima Kartu BPJS Ketenagakerjaan

1.000 Relawan Covid-19 dari Dua Kecamatan di Jakarta Utara Terima Kartu BPJS Ketenagakerjaan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Juga Curi Barang Berharga Korban

Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Juga Curi Barang Berharga Korban

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Akui Sudah Siapkan Palu Sebelum Temui Korban

Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Akui Sudah Siapkan Palu Sebelum Temui Korban

Megapolitan
Jelang 17 Agustus, Pedagang Bendera Merah Putih Gelar Lapak di Pasar Minggu

Jelang 17 Agustus, Pedagang Bendera Merah Putih Gelar Lapak di Pasar Minggu

Megapolitan
Sebelum Ditangkap, Pelaku Pencemaran Nama Baik Ahok Sempat Ubah Nama Akun Instagramnya

Sebelum Ditangkap, Pelaku Pencemaran Nama Baik Ahok Sempat Ubah Nama Akun Instagramnya

Megapolitan
Polisi: Laporan terhadap Anji dan Hadi Pranoto Naik ke Tahap Penyidikan

Polisi: Laporan terhadap Anji dan Hadi Pranoto Naik ke Tahap Penyidikan

Megapolitan
Puluhan Pengurus Rumah Ibadah di Cilincing Jalani Swab Test Massal

Puluhan Pengurus Rumah Ibadah di Cilincing Jalani Swab Test Massal

Megapolitan
HUT Ke-75 RI, Pemprov DKI Bakal Kumandangkan Lagu Indonesia Raya Serentak di Berbagai Wilayah

HUT Ke-75 RI, Pemprov DKI Bakal Kumandangkan Lagu Indonesia Raya Serentak di Berbagai Wilayah

Megapolitan
UPDATE 6 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15, Totalnya Kini 612

UPDATE 6 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15, Totalnya Kini 612

Megapolitan
Lawan Pembunuhnya, Wanita yang Tewas di Margonda Residence Dipukul Berkali-kali

Lawan Pembunuhnya, Wanita yang Tewas di Margonda Residence Dipukul Berkali-kali

Megapolitan
Santri dan ASN DKI yang Karantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Santri dan ASN DKI yang Karantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X