Kompas.com - 13/02/2017, 16:19 WIB
Anggota DPRD DKIJakarta dari Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra melakukan boikot terhadap Pemprov DKI Jakarta. DPRD menolak rapat dengan Pemprov DKI sebelum ada kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubenur DKI Jakarta, Senin (13/2/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaAnggota DPRD DKIJakarta dari Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra melakukan boikot terhadap Pemprov DKI Jakarta. DPRD menolak rapat dengan Pemprov DKI sebelum ada kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubenur DKI Jakarta, Senin (13/2/2017)
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta melakukan aksi boikot terhadap Pemprov DKI Jakarta. Aksi boikot itu dengan menolak melakukan rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Triwisaksana mengatakan, aksi boikot itu dilakukan untuk menuntut kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden RI Joko Widodo.

Triwisaksana menjelaskan, harus ada status yang jelas karena status Ahok yang saat ini juga sebagai terdakwa pada kasus dugaan penodaan agama. Pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.

"Selama tidak ada statusnya, kami tidak akan mau membahas apa pun, tidak ada rapat kerja, tidak ada kegiatan lain-lain dengan eksekutif," ujar Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

Selain Fraksi PKS, tiga fraksi lainnya yang sepakat melakukan boikot yaitu PPP, PKB, dan Gerindra.

Triwisaksana menambahkan, kejelasan status Ahok diperlukan untuk menentukan apakah nantinya kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok, seperti pergub, cacat hukum atau tidak. Dia menilai, serah terima jabatan (sertijab) yang dilakukan Ahok dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tak menjelaskan apa pun terkait status Ahok.

Guna mempercepat kejelasan status itu, DPRD DKI Jakarta akan segera menyurati Kemendagri dan Presiden Jokowi untuk meminta status Ahok sebagai Gubernur DKI dipertegas.

"Kan kami takutnya cacat hukum, makanya menurut kami lebih baik dijelaskan. Ya kan kami tanya ke Kemendagri nanti jawabannya apa, itu saja. Kalau non-aktif kan ya tinggal pilih Plt-nya siapa," ujar Triwisaksana.

Sumarsono yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Orda) DKI Jakarta menjelaskan, Kemendagri masih menunggu sidang tuntutan Ahok sebelum menentukan apakah Ahok dinonaktifkan atau tidak sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kompas TV APBD Jakarta Tanggung Biaya Sopir Anggota Dewan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembeli Tiket Formula E Jakarta Mayoritas WNA, Ada dari Asia, Eropa, hingga Amerika

Pembeli Tiket Formula E Jakarta Mayoritas WNA, Ada dari Asia, Eropa, hingga Amerika

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Jakarta Barat Beraksi Siang Hari, Targetnya Anak-anak

Komplotan Pencuri Motor di Jakarta Barat Beraksi Siang Hari, Targetnya Anak-anak

Megapolitan
Pengungsi Korban Kebakaran Pasar Gembrong Akan Direlokasi ke Rusun Cipinang Besar Utara Pekan Depan

Pengungsi Korban Kebakaran Pasar Gembrong Akan Direlokasi ke Rusun Cipinang Besar Utara Pekan Depan

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Ormas Lakukan Intimidasi di Kranji: Semua Warga Resah

Polisi Selidiki Dugaan Ormas Lakukan Intimidasi di Kranji: Semua Warga Resah

Megapolitan
Panitia Pelaksana Formula E Sebut Tiket VIP Habis Terjual

Panitia Pelaksana Formula E Sebut Tiket VIP Habis Terjual

Megapolitan
Parkir Sembarangan, Sepuluh Mobil di Pademangan Timur Dicabut Pentil

Parkir Sembarangan, Sepuluh Mobil di Pademangan Timur Dicabut Pentil

Megapolitan
Hujan Deras Sore Ini, Pohon Tumbang di Duren Sawit Timpa Kabel Listrik

Hujan Deras Sore Ini, Pohon Tumbang di Duren Sawit Timpa Kabel Listrik

Megapolitan
Panitia Formula E Jakarta Berharap BUMN Jadi Sponsor

Panitia Formula E Jakarta Berharap BUMN Jadi Sponsor

Megapolitan
M Taufik Disebut Beri Sinyal Hendak Keluar, Ini Kata Politisi Gerindra...

M Taufik Disebut Beri Sinyal Hendak Keluar, Ini Kata Politisi Gerindra...

Megapolitan
Kapasitas Ditingkatkan 20 Persen, Jumlah Penumpang di Stasiun Tangerang Meningkat

Kapasitas Ditingkatkan 20 Persen, Jumlah Penumpang di Stasiun Tangerang Meningkat

Megapolitan
Anies Perpanjang Masa Jabatan Pengurus RT dan RW di Jakarta Jadi 5 Tahun

Anies Perpanjang Masa Jabatan Pengurus RT dan RW di Jakarta Jadi 5 Tahun

Megapolitan
Alasan Pemilik Truk Buang Tinja di Jalan Ahmad Yani Matraman, Ogah Bayar Retribusi

Alasan Pemilik Truk Buang Tinja di Jalan Ahmad Yani Matraman, Ogah Bayar Retribusi

Megapolitan
Polisi Gelar Perkara Kasus Kebakaran Gedung Cyber untuk Tetapkan Tersangka

Polisi Gelar Perkara Kasus Kebakaran Gedung Cyber untuk Tetapkan Tersangka

Megapolitan
Komplotan Pencuri di Jakarta Barat Diringkus Polisi, 14 Unit Sepeda Motor Diamankan

Komplotan Pencuri di Jakarta Barat Diringkus Polisi, 14 Unit Sepeda Motor Diamankan

Megapolitan
Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker, Ini Kata Wali Kota Depok

Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker, Ini Kata Wali Kota Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.