Fraksi Nasdem Nilai Aksi DPRD DKI Boikot Rapat Picu Kegaduhan

Kompas.com - 20/02/2017, 06:40 WIB
Juru bicara pasangan Ahok-Djarot yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/1/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaJuru bicara pasangan Ahok-Djarot yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/1/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyatakan fraksinya menolak aksi boikot yang dilakukan empat fraksi di DPRD DKI Jakarta. Aksi boikot dilakukan untuk meminta kepastian terkait status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Pokoknya Fraksi Nasdem menolak pemboikotan atau rencana mogok kerja seperti itu," ujar Bestari ketika dihubungi, Minggu (19/2/2017).

Bestari menilai aksi boikot tersebut sangat tidak bijak karena akan menimbulkan kegaduhan dan memperburuk citra DPRD DKI. Menurut Bestari, sejumlah anggota DPRD DKI menggunakan alasan yang provokatif dalam melakukan boikot tersebut.

"Itu adalah hal yang tercela lho, membuat kegaduhan," ujar Bestari.

(Baca: Saat DPRD DKI Boikot Rapat karena Ahok)

Bestari pun berpendapat aksi boikot yang dilakukan Fraksi PKS, Gerindra, PPP, dan PKB itu politis serta berkaitan dengan Pilkada DKI 2017.

"Janganlah DPRD ditunggangi kepentingan politik hanya untuk pemenangan cagub cawagub apalagi harus mengorbankan kepentingan masyarakat Jakarta," ucap Bestari.

Aksi boikot dilakukan empat fraksi di DPRD DKI dengan menolak rapat bersama jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI. Aksi itu dilakukan untuk menuntut kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama kepada Kementerian Dalam Negeri.

Mereka mempertanyakan Basuki atau Ahok yang diperbolehkan aktif kembali sebagai gubernur padahal statusnya saat ini adalah terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

Pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.

Empat fraksi itu berencana melakukan boikot hingga ada keputusan resmi dari Kemendagri atas aktifnya Ahok sebagai Gubernur DKI.

(Baca: Aksi Boikot DPRD DKI Dinilai Akan Merugikan Kepentingan Publik)

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontroversi Pernyataan Sekda DKI soal Banjir Dinikmati, Dinilai Tak Punya Empati hingga Tutupi Kesalahan Anies

Kontroversi Pernyataan Sekda DKI soal Banjir Dinikmati, Dinilai Tak Punya Empati hingga Tutupi Kesalahan Anies

Megapolitan
Demo Ojek Online di DPR, Menolak Pembatasan Jalan hingga Sweeping Pengemudi

Demo Ojek Online di DPR, Menolak Pembatasan Jalan hingga Sweeping Pengemudi

Megapolitan
Kronologi Perampokan Toko Emas di Pasar Pecah Kulit, Mengasak 4 Kg Emas hingga Tembak Petugas Sampah

Kronologi Perampokan Toko Emas di Pasar Pecah Kulit, Mengasak 4 Kg Emas hingga Tembak Petugas Sampah

Megapolitan
BMKG: Sabtu Pagi, Jakarta Hujan Lokal

BMKG: Sabtu Pagi, Jakarta Hujan Lokal

Megapolitan
Kerugian Toko Emas Tamansari akibat Disatroni Maling Belum Dapat Pastikan

Kerugian Toko Emas Tamansari akibat Disatroni Maling Belum Dapat Pastikan

Megapolitan
Soal Banjir Dinikmati, PSI DKI Nilai Pernyataan Sekda Menyakiti Hati Masyarakat

Soal Banjir Dinikmati, PSI DKI Nilai Pernyataan Sekda Menyakiti Hati Masyarakat

Megapolitan
Lurah Pastikan Suplai Logistik Pengungsi Banjir Cipinang Melayu Memadai

Lurah Pastikan Suplai Logistik Pengungsi Banjir Cipinang Melayu Memadai

Megapolitan
Polisi Kejar Perampok Bersenjata yang Satroni Toko Emas di Pasar Pecak Kulit

Polisi Kejar Perampok Bersenjata yang Satroni Toko Emas di Pasar Pecak Kulit

Megapolitan
Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Megapolitan
Banjir Makin Tinggi, Warga Cipinang Melayu Kembali Penuhi Posko Pengungsian

Banjir Makin Tinggi, Warga Cipinang Melayu Kembali Penuhi Posko Pengungsian

Megapolitan
Masker Ilegal di Cakung Didistribusikan ke Rumah Sakit

Masker Ilegal di Cakung Didistribusikan ke Rumah Sakit

Megapolitan
Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

Megapolitan
Banjir Lagi di Cipinang Melayu, Warga Mulai Mengungsi

Banjir Lagi di Cipinang Melayu, Warga Mulai Mengungsi

Megapolitan
Saudi Larang Umrah Sementara, 48 Jemaah Asal Bekasi Batal Berangkat

Saudi Larang Umrah Sementara, 48 Jemaah Asal Bekasi Batal Berangkat

Megapolitan
Drainase Buruk hingga Persoalan Mandeknya Normalisasi Bakal Jadi Prioritas Pansus Banjir Jakarta

Drainase Buruk hingga Persoalan Mandeknya Normalisasi Bakal Jadi Prioritas Pansus Banjir Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X