Mengenai kekhawatiran terganggunya roda pemerintahan, Ikrar menyebutkan bahwa hal tersebut sangat tergantung dari jumlah anggota DPR yang setuju dengan gerakan tersebut.
Suara "netizen"
Di luar ruangan Dewan, rupanya tidak semua warga tertarik membahas pemboikotan di DPRD ini. Pantauan di media sosial Twitter sekitar pukul 11.30 kemarin, dari 1.000 "kicauan" yang ditarik dengan frasa kunci "Pemerintahan Ahok" dan "DPRD Jakarta", persoalan boikot oleh parlemen ini tidak muncul sebagai kata-kata terkait. Pemboikotan oleh empat fraksi itu baru muncul dalam frasa kunci "Boikot Ahok".
Di antara pusaran isu politik dan hukum serta pembicaraan sebagian warga yang cenderung memercayai dominannya aspek politik, di situlah isu pemboikotan oleh DPRD DKI Jakarta terus berputar.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Februari 2017, di halaman 27 dengan judul "Di Antara Bandul Hukum dan Politik".
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.