Kompas.com - 09/03/2017, 06:13 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat menghadiri sebuah acara pengajian yang diadakan Relawan Nusantara (Rela NU) di Jalan Warung Silah, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2017). Kompas.com/Alsadad RudiWakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat menghadiri sebuah acara pengajian yang diadakan Relawan Nusantara (Rela NU) di Jalan Warung Silah, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Gubernur non-aktif DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, aksi boikot DPRD DKI Jakarta terhadap rapat-rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Djarot, hal itu terlihat setelah dia dan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) cuti kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 kemudian rencana aksi boikot itu dicabut.

"Jadi kelihatan toh sebetulnya, lah iya lah. Kan saya bilang, ini kan persoalannya selalu dikaitkan dengan Pilkada," ujar Djarot di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2017).

(Baca: Ahok Cuti Kampanye, DPRD DKI Cabut Aksi Boikot)

Djarot mengatakan, aksi boikot tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta. Sebab, DPRD seharusnya hanya fokus untuk memecahkan persoalan-persoalan warga di DKI Jakarta.

"Harusnya apa pun itu tanggung jawab parlemen DPRD untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga. Terbukti toh, dipikir-pikir kalau caranya seperti ini saya pikir tidak sehat dan tidak bagus," kata Djarot.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik sebelumnya memastikan aksi boikot terhadap rapat-rapat dengan SKPD Pemprov DKI Jakarta dicabut. Keputusan mencabut aksi boikot itu dipastikan setelah Ahok diwajibkan cuti pada masa kampanye putaran kedua.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Aksi boikot cabut, iya dong," ujar Taufik, Senin (6/3/2017).

(Baca: Setelah Berhenti Boikot, DPRD Rapat soal MRT dengan Pemprov DKI)

Taufik mengatakan DPRD DKI sebelumnya hanya meminta kejelasan dari Kementerian Dalam Negeri terkait status pejabat yang menempati posisi sebagai gubernur DKI. Taufik mengatakan aktifnya Ahok sebagai gubernur tidak dilengkapi dengan surat pernyataan dari Kemendagri kepada DPRD DKI.

Karena itu, empat fraksi di DPRD DKI Jakarta melakukan boikot, yakni Fraksi Partai Gerindra, PKS, PKB, dan PPP. DPRD pertama kali mengadakan rapat bersama Pemprov DKI Jakarta setelah mencabut boikot di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Rapat itu membahas permohonan persetujuan pembiayaan proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta jalur Selatan-Utara atau Koridor Lebak Bulus-Ancol Timur. Rapat itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Tri Wicaksana, dan pihak PT MRT.

Kompas TV Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Senin (13/2) pagi kembali berkantor di Balai Kota. Sebelum mengikuti sidang kasus dugaan penodaan agama, Ahok menyempatkan diri menemui warga Jakarta yang biasanya menyampaikan sejumlah laporan. Ahok juga sempat berfoto bersama dengan warga. Namun, kembalinya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah berakhirnya cuti kampanye pilkada dipersoalkan karena status Ahok sebagai terdakwa. Dalam perbincangan program Kompas Petang, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat Ahok seharusnya nonaktif. Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpandangan berbeda. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyatakan status Ahok sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama tak serta merta menjadi dasar penonaktifan. Pro kontra yang muncul soal Ahok harus dinonaktifkan atau tidak tak terlepas adanya perbedaan tafsir dari undang-undang nomor 23 tentang kepala daerah. Pasal 83 undang undang ini menyebut, kepala daerah yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, mengancam keamanan negara atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun diberhentikan sementara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Gunakan Alat 3D Laser Scanner buat Ungkap Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang

Polisi Gunakan Alat 3D Laser Scanner buat Ungkap Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang

Megapolitan
Harap Begal yang Tewaskan Suaminya Dihukum, Istri: Cukup Saya yang Rasakan, Jangan Ada Orang Lain

Harap Begal yang Tewaskan Suaminya Dihukum, Istri: Cukup Saya yang Rasakan, Jangan Ada Orang Lain

Megapolitan
Langgar Ganjil Genap di Fatmawati, Lebih dari 30 Mobil Ditilang

Langgar Ganjil Genap di Fatmawati, Lebih dari 30 Mobil Ditilang

Megapolitan
Pelanggar Ganjil Genap Mulai Kena Sanksi Tilang, Ini Besaran Dendanya

Pelanggar Ganjil Genap Mulai Kena Sanksi Tilang, Ini Besaran Dendanya

Megapolitan
Suaminya Tewas Dibacok Begal di Cakung, Istri: Dia Izin Beli Bensin, lalu Tak Ada Kabar

Suaminya Tewas Dibacok Begal di Cakung, Istri: Dia Izin Beli Bensin, lalu Tak Ada Kabar

Megapolitan
Dulu Dicibir Mirip Toren Air, Tugu Pamulang Siap Disulap Jadi Mewah, Begini Desainnya. . .

Dulu Dicibir Mirip Toren Air, Tugu Pamulang Siap Disulap Jadi Mewah, Begini Desainnya. . .

Megapolitan
Sopir Taksi Online Tabrak 2 Penjambretnya hingga Tewas, Apakah Bisa Dipidana?

Sopir Taksi Online Tabrak 2 Penjambretnya hingga Tewas, Apakah Bisa Dipidana?

Megapolitan
Tarif Tes PCR Kini Rp 275.000, Warga: Kalau Bisa Murah, Kenapa Dulu Harganya Mahal Banget?

Tarif Tes PCR Kini Rp 275.000, Warga: Kalau Bisa Murah, Kenapa Dulu Harganya Mahal Banget?

Megapolitan
Wagub DKI Minta Dugaan Penggelapan Rp 264,5 Juta oleh Kelurahan Duri Kepa Diselesaikan secara Kekeluargaan

Wagub DKI Minta Dugaan Penggelapan Rp 264,5 Juta oleh Kelurahan Duri Kepa Diselesaikan secara Kekeluargaan

Megapolitan
Cerita Haru Korban Kecelakaan Bus Transjakarta: Saya Peluk Seorang Bapak, Kita Masih Selamat . . .

Cerita Haru Korban Kecelakaan Bus Transjakarta: Saya Peluk Seorang Bapak, Kita Masih Selamat . . .

Megapolitan
Truk Tabrak Truk di Tol JORR Arah Cakung, Sopir Tewas

Truk Tabrak Truk di Tol JORR Arah Cakung, Sopir Tewas

Megapolitan
Warga Korban Penggusuran Proyek Rusun Petamburan Adukan Anies ke Ombudsman

Warga Korban Penggusuran Proyek Rusun Petamburan Adukan Anies ke Ombudsman

Megapolitan
Pengerukan Kali Rawa Rengas Cakung untuk Cegah Banjir Terkendala Bantaran Diokupasi Warga

Pengerukan Kali Rawa Rengas Cakung untuk Cegah Banjir Terkendala Bantaran Diokupasi Warga

Megapolitan
Ini Kata Polisi soal Alasan Rachel Vennya Pakai Nopol RFS

Ini Kata Polisi soal Alasan Rachel Vennya Pakai Nopol RFS

Megapolitan
Tewas dalam Kecelakaan Bus Transjakarta, Dadan Terpental Jauh dari Kursi

Tewas dalam Kecelakaan Bus Transjakarta, Dadan Terpental Jauh dari Kursi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.