Kompas.com - 09/03/2017, 06:13 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat menghadiri sebuah acara pengajian yang diadakan Relawan Nusantara (Rela NU) di Jalan Warung Silah, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2017). Kompas.com/Alsadad RudiWakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat menghadiri sebuah acara pengajian yang diadakan Relawan Nusantara (Rela NU) di Jalan Warung Silah, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Gubernur non-aktif DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, aksi boikot DPRD DKI Jakarta terhadap rapat-rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Djarot, hal itu terlihat setelah dia dan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) cuti kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 kemudian rencana aksi boikot itu dicabut.

"Jadi kelihatan toh sebetulnya, lah iya lah. Kan saya bilang, ini kan persoalannya selalu dikaitkan dengan Pilkada," ujar Djarot di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2017).

(Baca: Ahok Cuti Kampanye, DPRD DKI Cabut Aksi Boikot)

Djarot mengatakan, aksi boikot tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta. Sebab, DPRD seharusnya hanya fokus untuk memecahkan persoalan-persoalan warga di DKI Jakarta.

"Harusnya apa pun itu tanggung jawab parlemen DPRD untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga. Terbukti toh, dipikir-pikir kalau caranya seperti ini saya pikir tidak sehat dan tidak bagus," kata Djarot.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik sebelumnya memastikan aksi boikot terhadap rapat-rapat dengan SKPD Pemprov DKI Jakarta dicabut. Keputusan mencabut aksi boikot itu dipastikan setelah Ahok diwajibkan cuti pada masa kampanye putaran kedua.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Aksi boikot cabut, iya dong," ujar Taufik, Senin (6/3/2017).

(Baca: Setelah Berhenti Boikot, DPRD Rapat soal MRT dengan Pemprov DKI)

Taufik mengatakan DPRD DKI sebelumnya hanya meminta kejelasan dari Kementerian Dalam Negeri terkait status pejabat yang menempati posisi sebagai gubernur DKI. Taufik mengatakan aktifnya Ahok sebagai gubernur tidak dilengkapi dengan surat pernyataan dari Kemendagri kepada DPRD DKI.

Karena itu, empat fraksi di DPRD DKI Jakarta melakukan boikot, yakni Fraksi Partai Gerindra, PKS, PKB, dan PPP. DPRD pertama kali mengadakan rapat bersama Pemprov DKI Jakarta setelah mencabut boikot di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Rapat itu membahas permohonan persetujuan pembiayaan proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta jalur Selatan-Utara atau Koridor Lebak Bulus-Ancol Timur. Rapat itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Tri Wicaksana, dan pihak PT MRT.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

Megapolitan
Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Megapolitan
Soal Penyebab Kecelakaan 'Adu Banteng' di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Soal Penyebab Kecelakaan "Adu Banteng" di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Megapolitan
Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Megapolitan
Motor 'Adu Banteng', Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Motor "Adu Banteng", Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Megapolitan
Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Megapolitan
Polisi: Pria yang Coba Kabur dari Polda Metro Jaya Belum Berstatus Tersangka

Polisi: Pria yang Coba Kabur dari Polda Metro Jaya Belum Berstatus Tersangka

Megapolitan
Ganjil Genap Tempat Wisata, Pengendara Boleh Turunkan Pengunjung di Akses Menuju Pintu Masuk

Ganjil Genap Tempat Wisata, Pengendara Boleh Turunkan Pengunjung di Akses Menuju Pintu Masuk

Megapolitan
Hari Pertama Diberlakukan, Masih Banyak Warga Belum Tahu Ada Ganjil Genap di Tempat Wisata

Hari Pertama Diberlakukan, Masih Banyak Warga Belum Tahu Ada Ganjil Genap di Tempat Wisata

Megapolitan
Polisi Tindak Pengendara dengan Knalpot Bising Saat 'Crowd Free Night'

Polisi Tindak Pengendara dengan Knalpot Bising Saat "Crowd Free Night"

Megapolitan
Pemprov DKI Susun Grand Design Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Pemprov DKI Susun Grand Design Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Megapolitan
Polisi Tilang 314 Kendaraan dalam Crowd Free Night Semalam

Polisi Tilang 314 Kendaraan dalam Crowd Free Night Semalam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.