Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga: Pak Djarot Kan Bukan Ahli Hukum, Selayaknya Jangan Komentar

Kompas.com - 27/03/2017, 16:27 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menanggapi santai pernyataan rivalnya dalam Pilkada DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, yang menilai dirinya minta keringanan ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penggelapan.

Menurut Sandi, dia berhak untuk tidak menghadiri undangan klarifikasi dari polisi karena belum masuk materi pemeriksaan.

"Yang kami terima adalah undangan untuk klarifikasi. Pak Djarot kan bukan ahli hukum, selayaknya jangan berkomentar terhadap permasalahan hukum. Tapi ya enggak apa-apa, namanya juga politik. Dia berhak berkomentar, enggak usah baper. Kami OK OCE banget kok," kata Sandi usai memberi pelatihan OK-OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship) di Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2017).

(Baca juga: Sandiaga Pastikan Penuhi Undangan Polda Metro Berikutnya)

Sandi menyampaikan, ketidakhadirannya pada undangan dari Polda Metro Jaya telah dikonsultasikan ke tim hukumnya.

Kemudian, agenda kegiatannya yang padat membuat Sandi akhirnya memutuskan untuk tidak hadir saat itu.

Namun, jika ada undangan berikutnya dari Polda Metro Jaya, Sandi berjanji akan datang.

"Kalau ada surat undangan kedua untuk klarifikasi, pasti saya datang. Saya sudah minta izin, karena saya tidak mau ini jadi polemik berkepanjangan," kata Sandi.

Terlepas dari kasus hukumnya, Sandi berpendapat, menjelang hari pemungutan suara pada 19 April 2017 mendatang, semakin banyak komentar dan pernyataan negatif yang dilayangkan kepadanya dan Anies Baswedan. Terhadap itu, Sandi mengaku siap menghadapi hal tersebut.

Djarot siang tadi mengatakan bahwa semua proses hukum harus dihadapi.

(Baca juga: Djarot Heran Sandiaga Minta Keringanan Kasusnya di Polisi)

Dia mencontohkan dirinya yang mengikuti proses hukum dalam kasus penghadangan beberapa bulan lalu.

"Apa berat banget (sampai) minta keringanan? Ya enggak tahulah itu (urusan) yang bersangkutan. Saya cuma sampaikan negara kita itu negara hukum," ujar Djarot di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com