Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Integrasi dengan Transjakarta, Angkutan KWK Untung atau Buntung?

Kompas.com - 03/04/2017, 11:17 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono membandingkan kondisi Koperasi Wahana Kalpika (KPK) sebelum dan sesudah integrasi dengan bus Transjakarta.

Perbandingan ini, kata Sumarsono, akan memberi gambaran mengenai keuntungan yang diperoleh KWK yang terintegrasi dengan bus Transjakarta.

"Sebelum kerjasama atau terintegrasi, KWK bisa mendapatkan Rp 1.260.000 tiap minggu dengan asumsi satu hari itu sekitar Rp 180.000," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (3/4/2017).

Pendapatan itu diperoleh KWK pada jam-jam sibuk yaitu 05.00 WIB-09.00 WIB dan pukul 16.00 WIB-20.00 WIB. Integrasi bus Transjakarta dengan KWK dilakukan pada jam-jam tersebut.

Baca: Integrasi KWK-Transjakarta Dimulai, Sumarsono Naik Angkot ke Balai Kota

Sesudah integrasi, KWK akan mendapatkan Rp 206.000 per hari. Itu merupakan tarif flat yang dibayarkan PT Transjakarta kepada KWK.

"Berarti kalau satu minggu itu ketemu nilai Rp 1.442.000," ujar Sumarsono.

Sumarsono mengatakan ada tambahan pendapatan Rp 182.000 per minggu untuk KWK setelah terintegrasi dengan PT Transjakarta. Itu pun baru hitungan untuk satu angkutan.

Sumarsono mengatakan KWK memiliki sekitar 6.000 angkutan yang beroperasi. Terkait integrasi ini, PT Transjakarta mengekuarkan kartu baru berwarna biru yang bisa dibeli di tiap halte.

Warga yang memiliki kartu integrasi bus Transjakarta dan KWK itu bisa naik angkutan KWK gratis ke halte bus Transjakarta tujuan mereka. Kartu tersebut bisa dibeli dengan harga Rp 15.000 untuk pemakaian satu bulan.

Baca: Jika Angkotnya Gratis, Sopir KWK Dapat Uang dari Mana?

Setelah itu, kartu bisa diperpanjang kembali dengan membayar Rp 15.000. Kartu tersebut hanya bisa dipakai pukul 05.00 WIB-09.00 WIB dan pukul 16.00 WIB-20.00 WIB. Di luar itu, jam itu, warga tidak bisa menggunakan kartu untuk naik angkot gratis.

Warga yang tidak memiliki kartu juga tetap harus membayar pada jam-jam itu. Saat ini, ada 10 rute KWK yang sudah terintegrasi dengan bus Transjakarta yaitu Tanjung Priuk-Balakturi, Kelapa Gading-Terminal Rawamangun, Semper-Tipar Cakung, Pulogadung-Pejuang Jaya, Rawamangun-Klender, Terminal Cililitan-Condet, Cililitan Munjul, Pondok Labu-Pasar Kebayoran Lama, Lebak Bulus-Petukanhan, dan Rawa Buaya-Grogol.

Sumarsono mengatakan angkutan KWK ini bisa digunakan masyarakat sebagai angkutan penumpang menuju halte Transjakarta.

Baca: Angkot KWK yang Terintegrasi Transjakarta Dilarang Ngetem

"Saya kira dengan peluncuran ini, sebagai Plt Gubernur, satu PR saya yang dititipkan kepada saya oleh Gubernur non-aktif Pak Ahok sudah saya kerjakan yaitu untuk menyelesaikan integrasi KWK dan Transjakarta," ujar Sumarsono.

Ketua Umum KWK La Ode Djeni Hasmar mengatakan ada sebanyak 6.350 angkutan KWK yang akan terintegrasi dengan bus Transjakarta. Dia mengatakan program integrasi ini memberikan keuntungan bagi KWK.

"Alhamdulillah, bahwa ini kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Kalau hanya yang untung KWK, enggak mungkin Transjakarta mau," ujar La Ode.

Kompas TV Jalan Layang Ciledug-Tendean Beroperasi Mulai Juni 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com