Bantah Tiru Program Anies, Ahok Jelaskan Konsep Skema Hunian Miliknya

Kompas.com - 09/04/2017, 14:53 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi pengarahan kepada kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Minggu (9/4/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi pengarahan kepada kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Minggu (9/4/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menolak apabila konsep 4 skema hunian miliknya disebut meniru program DP rumah nol rupiah milik pasangan calon, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Menurut Ahok, skema ini sebenarnya sudah ada sebelum program DP 0 rupiah.

"Justru saya bilang, kami sudah duluan jauh sebelum dia (Anies-Sandi) ngomong itu. Kamu baca saja koran, saya tawarin 2,5 persen itu dari tahun-tahun lalu," ujar Ahok di kawasan Tebet, Minggu (9/4/2017).

(Baca juga: Punya 4 Skema Hunian, Ahok-Djarot Dinilai Meniru Anies-Sandi)

Ahok pun menjelaskan 4 skema hunian yang menjadi program dia dan cawagub, Djarot Saiful Hidayat.

Ahok mengatakan, skema hunian pertama adalah untuk warga dengan penghasilan sesuai upah minimum provinsi (UMP).

"Kalau gaji kamu Rp 3 jutaan atau UMP, kamu terima rumah subsidi kami saja deh. Enggak sewa itu," ujar Ahok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, rusun subsidi untuk warga berpenghasilan UMP boleh ditempati seumur hidup.

Skema hunian kedua adalah untuk warga berpenghasilan Rp 5 juta sampai Rp 7 juta. Ahok mengatakan, penghasilan sebesar itu juga belum cukup untuk membeli rumah di Jakarta.

"Makanya kami sediakan yang harga kos," ujar Ahok.

Ia juga mengatakan, suami-istri yang bekerja mungkin masih bisa membeli rumah. Jika gaji keduanya mencapai Rp 10 juta hingga Rp 13 juta, rumah masih bisa terbeli.

Namun, jenis rumah yang tersedia di Jakarta kebanyakan dalam bentuk apartemen. Sementara itu, apartemen memiliki harga Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.

"Kecuali kami yang jual. Tanah enggak dihitung, cuma bangunan saja Rp 300 juta," ujar Ahok.

(Baca juga: Anies: Pak Basuki Itu Gubernur Berapa Tahun? Kenapa Baru Bikin Skema Hunian?)

Skema keempat adalah untuk mereka yang memiliki tanah. Ahok menawarkan untuk membeli tanah mereka untuk dibangun apartemen.

Nantinya, pemilik tanah boleh memiliki beberapa unit rusun, sesuai dengan proporsi yang diatur oleh pemerintah, yaitu 2,5 kali dari total tanah.

Misalnya orang tersebut memiliki tanah 100 meter persegi, Pemprov DKI Jakarta akan menggantinya menjadi 250 meter persegi dalam bentuk unit-unit rusun.

"Nah itu semua mulai kami tawarkan," ujar Ahok.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Mercy Lawan Arah di Tol JORR, Tabrak Dua Mobil, Sopir Diduga Pikun

Kronologi Mercy Lawan Arah di Tol JORR, Tabrak Dua Mobil, Sopir Diduga Pikun

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tambah 3 Kasus Covid-19 di Depok, Nihil Kasus Sembuh dan Kematian

UPDATE 28 November: Tambah 3 Kasus Covid-19 di Depok, Nihil Kasus Sembuh dan Kematian

Megapolitan
Misteri Aksi Penembakan di Exit Tol Bintaro yang Tewaskan Satu Orang...

Misteri Aksi Penembakan di Exit Tol Bintaro yang Tewaskan Satu Orang...

Megapolitan
Buruh Akan Kepung Balai Kota Hari Ini, Minta Anies Cabut Keputusan UMP DKI 2022

Buruh Akan Kepung Balai Kota Hari Ini, Minta Anies Cabut Keputusan UMP DKI 2022

Megapolitan
Gara-gara “Salam dari Binjai”, Pohon Pisang Milik Warga Depok Dirusak oleh Para Bocah

Gara-gara “Salam dari Binjai”, Pohon Pisang Milik Warga Depok Dirusak oleh Para Bocah

Megapolitan
Peringatan Dini BMKG untuk Jabodebek: Waspada Potensi Hujan Lebat, Petir, dan Angin Kencang

Peringatan Dini BMKG untuk Jabodebek: Waspada Potensi Hujan Lebat, Petir, dan Angin Kencang

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tangsel Catat Penambahan 4 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 28 November: Tangsel Catat Penambahan 4 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Salah Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Meninggal Dunia

Salah Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Meninggal Dunia

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Dosis Kedua di DKI Jakarta 100,5 Persen

Capaian Vaksinasi Dosis Kedua di DKI Jakarta 100,5 Persen

Megapolitan
UPDATE 28 November: DKI Jakarta Tambah 51 Kasus Covid-19

UPDATE 28 November: DKI Jakarta Tambah 51 Kasus Covid-19

Megapolitan
Tarif TransPakuan Berlaku Mulai Januari 2022

Tarif TransPakuan Berlaku Mulai Januari 2022

Megapolitan
Pelaku Mutilasi di Bekasi Buang Jasad Korban di Lokasi Terpisah untuk Hilangkan Jejak

Pelaku Mutilasi di Bekasi Buang Jasad Korban di Lokasi Terpisah untuk Hilangkan Jejak

Megapolitan
Tersangka Mutilasi di Bekasi Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Membunuh

Tersangka Mutilasi di Bekasi Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Membunuh

Megapolitan
Komisi D Dorong Pemprov DKI Prioritaskan Uji Emisi Kendaraan Umum

Komisi D Dorong Pemprov DKI Prioritaskan Uji Emisi Kendaraan Umum

Megapolitan
Motif Pelaku Mutilasi di Bekasi, Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Motif Pelaku Mutilasi di Bekasi, Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.