Mantan Kadis: Pembangunan Perumahan oleh Pemda Sudah Lama Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Bahri Anwar berbagi pandangan mengenai program DP 0 rupiah yang menjadi salah satu program perumahan rakyat milik pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Adapun Bahri sudah pensiun sehingga tidak lagi berstatus sebagai PNS DKI. Bahri mengatakan, sejak dulu Pemprov DKI sudah membuat program demi masyarakat.

"Dalam hal ini, pembangunan perumahan oleh pemda sudah lama dan pembangunannya itu sendiri untuk masyarakat. Artinya dibiayai betul untuk masyarakat," ujar Bahri dalam diskusi yang digelar tim Anies-Sandi di kawasan Menteng, Senin (10/4/2017).

(Baca juga: Saran Pengamat kepada Anies-Sandi untuk Menjaga Stok Rumah Murah)

Bahri merasa heran saat ini program yang baik untuk masyarakat malah dipandang negatif.

Apalagi dengan mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa memberi subsidi untuk program DP 0 rupiah.

"Jadi kalau dibilang pembangunan perbaikan kesejahteraan masyarakat tidak bisa disubsidi pemerintah, itu ada apa?" ujar Bahri.

Dalam program rumah DP 0 persen yang diusungnya, Anies-Sandi berjanji membiayai pembayaran DP bagi warga yang membutuhkan hunian dengan harga tak lebih dari Rp 350 juta.

Program ini pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan sistem kredit kepemilikan rumah (KPR) pada umumnya yang menerapkan DP 30 persen. DP tersebut harus dibayarkan calon pemilik rumah ke bank.

(Baca juga: "Pemerintah kalau Niatnya Merumahkan Rakyat, Ya Bisa DP 0 Rupiah")

Kewajiban untuk membayar DP inilah yang nantinya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI.

Adapun kriteria warga yang berhak mengikuti program DP 0 adalah warga ber-KTP DKI dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta.

Untuk mencegah adanya warga dadakan dari luar Jakarta, hanya warga yang sudah tinggal minimal lima tahun saja yang berhak ikut.