Kompas.com - 12/04/2017, 23:30 WIB
Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat serta pasangan kandidat nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Debat Publik Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4/2017). Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan dilaksanakan 19 April 2017 mendatang. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat serta pasangan kandidat nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Debat Publik Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4/2017). Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan dilaksanakan 19 April 2017 mendatang.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membantah bahwa peta reklamasi Teluk Jakarta yang ada pada Keppres Nomor 52 Tahun 1995 berbeda dengan reklamasi kini.

Perbedaan itu sebelumnya disampaikan oleh calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menjawab pertanyaan Ahok mengenai rencana pembatalan reklamasi Teluk Jakarta oleh pasagan Anies-Sandiaga Uno jika mereka terpiliha pada Pilkada DKI 2017.

"Saya kira jangan membohongi. Gambar peta reklamasi bukan dari saya," kata Ahok, dalam debat kandidat yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (12/4/2017) malam.

Ahok menjelaskan, pulau reklamasi berubah akibat terkena air panas dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dari 18 pulau reklamasi, kata Ahok, ada 1,5 pulau yang dipotong karena terdampak arus air panas PLTU.

Selanjutnya, Ahok menjabarkan mengenai kegunaan reklamasi. Menurut Ahok, seluruh sertifikat pulau reklamasi atas nama Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, kata dia, hampir 48 persen pulau reklamasi digunakan untuk kebutuhan fasos-fasum DKI Jakarta. Lima persen tanah yang dijual oleh pengembang, kata dia, dapat dipergunakan untuk nelayan .

Sebanyak 15 persen kontribusi dari penjualan akan diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan. Ahok menyatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mendapat Rp 158 triliun dalam 10 tahun dari reklamasi Teluk Jakarta.

"Lalu kami bisa menyelesaikan semua rusun, konsep nelayan, tanggul utara, bangun LRT. Jadi mau apalagi manfaat atas reklamasi ini?" kata Ahok.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ahok Cecar Anies soal Rencana Pembatalan Reklamasi Teluk Jakarta



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revitalisasi Monas ala Anies, Saat Pohon Rindang Berganti Jadi Lantai Beton nan Gersang

Revitalisasi Monas ala Anies, Saat Pohon Rindang Berganti Jadi Lantai Beton nan Gersang

Megapolitan
Apa Saja yang Perlu Disiapkan selama Isolasi Mandiri Pasien Covid-19?

Apa Saja yang Perlu Disiapkan selama Isolasi Mandiri Pasien Covid-19?

Megapolitan
Usulan Revisi Tarif Parkir di Jakarta: Mobil Maksimal Rp 60.000 per Jam, Motor Rp 18.000

Usulan Revisi Tarif Parkir di Jakarta: Mobil Maksimal Rp 60.000 per Jam, Motor Rp 18.000

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Adik yang Bunuh dan Kubur Kakaknya di Bawah Ubin Kontrakan Dituntut Mati | Kado Ulang Tahun Ke-494 Jakarta

[POPULER JABODETABEK] Adik yang Bunuh dan Kubur Kakaknya di Bawah Ubin Kontrakan Dituntut Mati | Kado Ulang Tahun Ke-494 Jakarta

Megapolitan
Covid-19 di Depok Lampaui Puncak Gelombang Pertama, RS Nyaris Penuh dalam 2 Pekan Saja

Covid-19 di Depok Lampaui Puncak Gelombang Pertama, RS Nyaris Penuh dalam 2 Pekan Saja

Megapolitan
Duduk Perkara Heboh Kabar Pasien Covid-19 di Depok Gelar Hajatan Saat Isolasi Mandiri

Duduk Perkara Heboh Kabar Pasien Covid-19 di Depok Gelar Hajatan Saat Isolasi Mandiri

Megapolitan
Sepertiga Pasien Covid-19 di Depok Warga Sukmajaya, Cimanggis, dan Tapos

Sepertiga Pasien Covid-19 di Depok Warga Sukmajaya, Cimanggis, dan Tapos

Megapolitan
Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Kini 1.911 Orang

Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Kini 1.911 Orang

Megapolitan
Sebagian Jabodetabek Diprakirakan Hujan Ringan Hari Ini

Sebagian Jabodetabek Diprakirakan Hujan Ringan Hari Ini

Megapolitan
Damkar Tebet Evakuasi Jenazah di Sungai Ciliwung

Damkar Tebet Evakuasi Jenazah di Sungai Ciliwung

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Larang Anak Masuk Tempat Umum

Kasus Covid-19 Melonjak, Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Larang Anak Masuk Tempat Umum

Megapolitan
Polisi Upayakan Mediasi pada Kasus Roy Suryo dan Lucky Alamsyah

Polisi Upayakan Mediasi pada Kasus Roy Suryo dan Lucky Alamsyah

Megapolitan
Sentra Vaksinasi Covid-19 Smesco Naikkan Target Peserta Jadi 5.000 Orang Per Hari

Sentra Vaksinasi Covid-19 Smesco Naikkan Target Peserta Jadi 5.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Ibu Korban Penembakan di Taman Sari Berharap Pelaku Ditangkap dan Dipenjara

Ibu Korban Penembakan di Taman Sari Berharap Pelaku Ditangkap dan Dipenjara

Megapolitan
Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X