Disebut Pecahkan Rekor Penggusuran, Begini Reaksi Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, langsung tersenyum saat awak media menanyakan mengenai rilis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tentang penggusuran tahun 2016 di Ibu Kota.

Berdasarkan rilis tersebut, Pemprov DKI Jakarta pada masa pemerintahan Ahok disebut melakukan penggusuran dengan korban paling banyak.

"Sekarang begini, minimal itu (penggusuran) juga membuktikan salah satu cara menurunkan (titik) lokasi banjir," kata Ahok, kepada awak media, di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2017).

Menurut Ahok, yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta itu bukan penggusuran, melainkan relokasi.

Sebab, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta baru akan menertibkan permukiman di bantaran kali setelah unit rusun bagi warga tercukupi.

Ahok mengatakan, sebelum ada program normalisasi sungai dan penertiban, ada 2.200 titik banjir di Jakarta. Setelah adanya normalisasi sungai, Ahok mengklaim, titik banjir di Jakarta tinggal 80.

"Saya sudah tegaskan, tidak ada cara lain memindahkan orang yang tinggal di aliran sungai. Hasilnya apa, semua orang Jakarta, kalau mereka ngomong nurani, mengakui kok titik banjir di bawah 80 lokasi saja," kata Ahok.

(Baca juga: LBH Nilai Penggusuran di Jakarta Melanggar HAM (

Sebelum normalisasi, Ahok menyebut banjir dapat merendam warga hingga setinggi 2 meter dan berminggu-minggu lamanya.

Sementara itu, saat ini Jakarta masih tergenang dan terendam banjir setelah diguyur hujan. Hanya saja, dia menjamin, banjir itu surut dalam waktu beberapa jam.

"Kalau yang (banjir surut) dalam hitungan hari, itu tinggal di Cipinang Melayu. Itu juga karena ada 3-4 rumah yang belum kami bebaskan," kata Ahok.

Jika rumah itu telah ditertibkan, Ahok yakin, kawasan Cipinang Melayu akan terbebas dari banjir.

Ahok meyakini langkahnya ini lebih manusiawi ketimbang membiarkan warga tetap tinggal di bantaran sungai dan terus terendam banjir.

"Saya kira, kita mesti pilih mana manfaat dan mana mudarat lebih banyak. Orang kalau tinggal di dalam sungai, penyakit juga banyak, kesehatan enggak baik. Memindahkan belasan ribu orang, tapi jutaan orang Jakarta menikmati tidak banjir," kata Ahok.

Pengacara publik dari LBH Jakarta Alldo Fellix Januardy sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta pada masa pemerintahan Ahok melakukan penggusuran dengan korban paling banyak.

"Ini total Ahok mungkin memecahkan rekor penggusuran selama Pemprov DKI Jakarta dari awal sampe sekarang. Dua tahun menjabat, 25.533 korban," ujar Alldo di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat.

Penggusuran di DKI Jakarta sebanyak 193 kasus pada 2016 dengan jumlah korban 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha.

Sementara itu, pada 2015, ada 113 kasus penggusuran dengan korban sebanyak 8.145 keluarga dan 6.283 unit usaha.

(Baca juga: LBH: Tindak Kekerasan Aparat dalam Penggusuran Tak Pernah Diproses Hukum)

Selain banyak menyebabkan korban tergusur, penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta juga dinilai sebagai catatan hitam penegakan hukum.

"Tahun 2016 menjadi catatan hitam bagi penegakan hukum dalam kasus penggusuran paksa karena pemerintah kerap melangkahi proses sengketa tanah di pengadilan," ucap Alldo.