Ahok dan Rahmat Tanda Tangani Perubahan Kerja Sama TPST Bantargebang

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menandatangani adendum atau perubahan perjanjian kerja sama Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/4/2017). Perubahan itu terkait pembangunan sumur artesis di Bekasi.

DKI berkewajiban membangun sumur artesis di tiga kelurahan di Kecamatan Bantargebang, yakni Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Ciketing Udik, dan Kelurahan Cikiwul.

Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DKI Jakarta Premi Lasari menjelaskan sedianya Pemerintah Kota Bekasi mengajukan bantuan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan sumur artesis sebesar Rp 25 miliar dan dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

"Dalam perkembangannya, Wali Kota Bekasi melihat bahwa pembangunan sumur artesis lebih efisien dilaksanakan oleh BUMD Kota Bekasi," kata Premi dalam acara penandatangan adendum perjanjian kerja sama TPST Bantargebang itu.

Ahok menyetujui permintaan Rahmat dan mengalihkan anggaran dari APBD Perubahan 2016 ke penyertaan modal pemerintah (PMP) PDAM Kota Bekasi. Pengalihan anggaran itu tidak diperkenankan menurut Pergub Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber pada APBD.

Dengan demikian, perlu dilakukan adendum perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi.

"Merevisi Pergub Nomor 235 Tahun 2016 dan merubah proposal serta kelengkapannya sesuai ketentuan di DKI Jakarta," kata Premi.

Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi sebelumnya telah menandatangani perjanjian kerja sama tahun 2009, yakni perjanjian Nomor 4 Tahun 2009 dan Nomor 71 Tahun 2009 tentang Peningkatan Pemanfaatan Lahan TPA Sampah menjadi TPST Bantargebang.

Perjanjian kerja sama tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada  26 Oktober 2016.