Jika Ahok Ditangguhkan Penahanannya, GNPF Minta Al Khaththath Juga Ditangguhkan

Kompas.com - 13/05/2017, 07:40 WIB
Kapitra Ampera, kuasa hukum pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, saat ditemui usai shalat Jumat di Masjid Al Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (12/5/2017). KOMPAS.COM/Anggita MuslimahKapitra Ampera, kuasa hukum pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, saat ditemui usai shalat Jumat di Masjid Al Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (12/5/2017).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kuasa Hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Kapitra Ampera meminta agar Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Gatot Saptono alias Muhammad Al-Khaththath ditangguhkan penahanannya.

Hal itu untuk menanggapi jika ada penangguhan penahanan pada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang divonis dua tahun penjara karena kasus penodaan agama.

"Kalau itu dilakukan (penangguhan Ahok) maka Al-Khaththath, Abu Bakar, dan mahasiswa yang ditangkap itu juga harus bisa ditangguhkan penahannya karena mereka punya hak," ujar Kapitra ditemui usai shalat Jum'at di Masjid Al Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (12/5/2017).

Dia melanjutkan, seharusnya proses hukum tetap dilakukan secara adil, jangan sampai melakukan penahanan dengan tuduhan yang tidak jelas.

"Mereka ditahan enggak jelas, dituduh makar sementara prosesnya tidak ada. Jangan pihak dia aja dong," kata Kapitra.

Baca: Alasan Pengadilan Tinggi DKI Belum Proses Permohonan Penangguhan Penahanan Ahok

Menurut dia, pengajuan penangguhan penahanan ini pun harus melalu berbagai proses dengan adanya pernyataan banding dari kedua belah pihak.

"Pengajuan penangguhan penahanan harus ada pernyataan banding dari kedua belah pihak. Waktunya seminggu setelah putusan. Lalu terdakwa dan kuasa hukum membuat memori banding selama 14 hari setelah itu jaksa penuntut umum (JPU) membuat kontra memori dan bekerja sama," jelas Kapitra.

Baca: Polisi Segera Kirim Berkas Dugaan Makar Al-Khaththath ke Kejaksaan

Setelah itu, lanjut dia, baru dilimpahkan ke pengadilan tinggi (PT). Kemudian, PT yang membuat berkas surat penetapan majelis. Maka, Kapitra menekankan yang memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima penangguhan adalah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Kompas TV Polisi Tahan 5 Tersangka Dugaan Makar
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekolah di Depok Gelar PTM 100 Persen Besok, Kantin Ditutup dan Istirahat Diperpendek

Sekolah di Depok Gelar PTM 100 Persen Besok, Kantin Ditutup dan Istirahat Diperpendek

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 1.739, Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Kini Ada 879.307

UPDATE: Bertambah 1.739, Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Kini Ada 879.307

Megapolitan
12 Pompa Apung dan 5 Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Banjir di Tegal Alur

12 Pompa Apung dan 5 Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
Sopir Minibus Selamat Usai Terjepit karena Tabrak Truk di Klender

Sopir Minibus Selamat Usai Terjepit karena Tabrak Truk di Klender

Megapolitan
Dua Tersangka Kasus Penyekapan Wanita di Tangerang Diamankan Polisi

Dua Tersangka Kasus Penyekapan Wanita di Tangerang Diamankan Polisi

Megapolitan
Sajam yang Dipakai untuk Menusuk Anggota TNI AD di Jakarta Utara Sudah Ditemukan

Sajam yang Dipakai untuk Menusuk Anggota TNI AD di Jakarta Utara Sudah Ditemukan

Megapolitan
Giring-Anies Saling Sindir, Pengamat: Hanya untuk Menyenangkan Masing-masing Pendukungnya

Giring-Anies Saling Sindir, Pengamat: Hanya untuk Menyenangkan Masing-masing Pendukungnya

Megapolitan
Apresiasi Kinerja KPK Tetapkan Rahmat Effendi Tersangka, Warga Bekasi Utara Cukur Gundul

Apresiasi Kinerja KPK Tetapkan Rahmat Effendi Tersangka, Warga Bekasi Utara Cukur Gundul

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Disarankan Terus Gencarkan Vaksinasi Booster Covid-19

Pemprov DKI Jakarta Disarankan Terus Gencarkan Vaksinasi Booster Covid-19

Megapolitan
Antusiasnya Warga Kunjungi Alun-alun Depok dan Nasib Skatepark yang Dijadikan Perosotan

Antusiasnya Warga Kunjungi Alun-alun Depok dan Nasib Skatepark yang Dijadikan Perosotan

Megapolitan
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk di Saluran Air Kampung Tambun Bekasi

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk di Saluran Air Kampung Tambun Bekasi

Megapolitan
Pengendara Mobil Diteriaki Maling dan Dipukuli hingga Tewas di Cakung, padahal Bukan Pencuri

Pengendara Mobil Diteriaki Maling dan Dipukuli hingga Tewas di Cakung, padahal Bukan Pencuri

Megapolitan
Konvoi Mobil Mewah yang Berhenti di Tol untuk Berfoto Tidak Ditilang, Hanya Ditegur Polisi

Konvoi Mobil Mewah yang Berhenti di Tol untuk Berfoto Tidak Ditilang, Hanya Ditegur Polisi

Megapolitan
2 Pasien Omicron Meninggal Dunia, Dinkes DKI: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng

2 Pasien Omicron Meninggal Dunia, Dinkes DKI: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Penularan Covid-19 di Sekolah Sedikit, Ahli: Pelacakannya Harus Cermat

Wagub DKI Sebut Penularan Covid-19 di Sekolah Sedikit, Ahli: Pelacakannya Harus Cermat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.