Mengundurkan Diri, Ahok Dapat Dana Pensiun Kurang dari Rp 10 Juta

Kompas.com - 26/05/2017, 14:41 WIB
Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOTerdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding.
Penulis Jessi Carina
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan Basuki Tjahaja Purnama memperoleh uang pensiun setelah tidak lagi menjadi gubernut DKI Jakarta. Hanya saja, kata Sumarsono, nominalnya tidak besar.

"Kalau mengundurkan diri, SK keluar dan diberhentikan dengan hormat ya dapat (dana pensiun). Tapi pensiun kan sebagai kepala daerah, kecil itu, enggak besar, enggak sampai Rp 10 juta (per bulan)," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/7/2017).

Baca: Saat Menjabat Gubernur DKI, Ahok Terima Rp 2,1 Miliar Setiap Bulan

Sumarsono mengatakan Ahok berhak memperoleh uang pensiun karena mengundurkan diri. Itu artinya, kata Sumarsono, Ahok berhenti dengan hormat. Hal ini berbeda bila Ahok terlibat dalam kasus korupsi.

"Kalau kasus OTT korupsi itu pemberhentian tidak hormat," ujar Sumarsono.

Ahok telah menandatangani surat pengunduran diri pada Selasa (23/5/2017). Sebelum ada surat pengunduran diri, Ahok sudah lebih dulu diberhentikan sementara karena terjerat kasus dugaan penodaan agama.

Baca: Jokowi Hormati Keputusan Ahok Cabut Banding

Saat ini, pemerintah pusat tinggal menunggu surat resmi dari Pengadilan Tinggi terkait.  Bila tidak ada upaya hukum lain yang ditempuh Ahok, maka SK (Surat Keputusan) pemberhentian segera diproses.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Sediakan 3 Tempat Isolasi Mandiri Baru untuk Pasien Covid-19

Pemprov DKI Sediakan 3 Tempat Isolasi Mandiri Baru untuk Pasien Covid-19

Megapolitan
Pencuri Kabel Bus Transjakarta Ditangkap

Pencuri Kabel Bus Transjakarta Ditangkap

Megapolitan
Dua Pekan PSBB, Landainya Kasus Aktif Covid-19 Tak Berbanding Lurus dengan Angka Penyebarannya

Dua Pekan PSBB, Landainya Kasus Aktif Covid-19 Tak Berbanding Lurus dengan Angka Penyebarannya

Megapolitan
Warga Jakarta Cari Hiburan ke Bekasi Selama PSBB, Wali Kota: Asal Protokol Kesehatan Dijaga

Warga Jakarta Cari Hiburan ke Bekasi Selama PSBB, Wali Kota: Asal Protokol Kesehatan Dijaga

Megapolitan
Polisi Buru Pebalap Liar yang Aksinya Tersebar di Media Sosial

Polisi Buru Pebalap Liar yang Aksinya Tersebar di Media Sosial

Megapolitan
Distribusi Bansos Tahap VII di Jakarta Timur Molor

Distribusi Bansos Tahap VII di Jakarta Timur Molor

Megapolitan
Mengenang 28 September 2016

Mengenang 28 September 2016

Megapolitan
Berulang Kali Langgar Protokol Kesehatan, Warnet dan 4 Kafe di Bekasi Disegel Tiga Hari

Berulang Kali Langgar Protokol Kesehatan, Warnet dan 4 Kafe di Bekasi Disegel Tiga Hari

Megapolitan
Terima Pengunjung Makan di Tempat, Pusat Kuliner di Jagakarsa Digerebek

Terima Pengunjung Makan di Tempat, Pusat Kuliner di Jagakarsa Digerebek

Megapolitan
Antisipasi Klaster Baru Covid-19, Gedung Sudin Dukcapil Jakarta Timur Disemprot Disinfektan

Antisipasi Klaster Baru Covid-19, Gedung Sudin Dukcapil Jakarta Timur Disemprot Disinfektan

Megapolitan
Polisi Tilang 11 Mobil yang Lakukan Balap Liar di Senayan

Polisi Tilang 11 Mobil yang Lakukan Balap Liar di Senayan

Megapolitan
Ingatkan Anies soal Banjir di Musim Hujan, Ketua DPRD: Jangan Pas Banjir Baru Kerja

Ingatkan Anies soal Banjir di Musim Hujan, Ketua DPRD: Jangan Pas Banjir Baru Kerja

Megapolitan
Pelayanan Dikecam seperti Perpeloncoan, KKP Bandara Klaim Sesuai Prosedur

Pelayanan Dikecam seperti Perpeloncoan, KKP Bandara Klaim Sesuai Prosedur

Megapolitan
Lahan Pemakaman Jenazah Terkait Covid-19 di TPU Pondok Ranggon Diperluas

Lahan Pemakaman Jenazah Terkait Covid-19 di TPU Pondok Ranggon Diperluas

Megapolitan
Ada TNI-Polri hingga Kemenkes, Begini Alur Pelayanan Kedatangan Penumpang Internasional Bandara Soetta Selama Pandemi

Ada TNI-Polri hingga Kemenkes, Begini Alur Pelayanan Kedatangan Penumpang Internasional Bandara Soetta Selama Pandemi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X