PTUN Kabulkan Gugatan Mantan Kadis Pelayanan Pajak terhadap DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan mantan Kepala Dinas Pelayanan Pajak (kini berubah nomenklatur menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta) Agus Bambang Setiowidodo terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Agus mengajukan gugatan ke PTUN pada 10 Februari 2017 untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) tentang pemberhentian dirinya dari jabatan Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

Lihat: Ahok Persilakan Mantan Kadis Pelayanan Pajak DKI Gugat Pemprov DKI

"Mengabulkan gugatan penggugat (Agus) untuk seluruhnya," demikian penggalan bunyi putusan yang tercantum di laman resmi PTUN Jakarta, http://ptun-jakarta.go.id.

Putusan dengan nomor perkara 35/G/2017/PTUN.JKT itu dibacakan dalam sidang pada Selasa (20/6/2017). Majelis hakim PTUN Jakarta yang mengadili perkara membatalkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

SK tersebut merupakan keputusan yang menyatakan Agus diberhentikan dari jabatannya.

Majelis hakim juga membatalkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. SK itu menyatakan Agus menjadi staf di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Majelis hakim mewajibkan tergugat (Gubernur DKI Jakarta) untuk mencabut kedua SK tersebut.

"Mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan penggugat dalam keadaan semula dalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau yang setingkat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," demikian penggalan bunyi putusan selanjutnya.

Majelis hakim juga menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 237.500.

Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut yakni hakim ketua Tri Cahya Indra Permana serta hakim anggota Roni Erry Saputro dan Oenoen Pratiwi.

Dua SK yang digugat Agus diterbitkan pada 3 Januari 2017 saat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Agus mengajukan gugatan karena merasa dicopot dari jabatannya secara sewenang-wenang. Dia mengaku tak pernah sekalipun ditegur oleh Sumarsono atau Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama.

Pemprov DKI Jakarta memberhentikan Agus dari jabatannya karena diduga telah menyalahgunakan wewenang keuangan.

Baca juga: Mantan Kadis Pelayanan Pajak DKI Diduga Salahgunakan Wewenang Keuangan