Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/02/2017, 20:05 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempersilahakan mantan Kepala Dinas Pelayanan Pajak ( kini berubah nomenkelatur menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta) Agus Bambang Setyowidodo untuk menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ahok menjelaskan, hal itu guna mengetahui alasan Pemprov DKI yang saat itu dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mencopot Agus sebagai Kadis Pelayanan Pajak.

"Aku sih suruh dia gugat. Iya dong supaya tahu kebenaran," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

Meski tak mengungkapkan kebenaran apa yang harus dibuktikan, Ahok menilai sebagai warga negara Agus sah-sah saja melakukan gugatan.

"Wajar orang mau gugat kan?" ujar Ahok. (Baca: Sebelum Gugat Pemprov DKI ke PTUN, Mantan Kadis Pajak Lapor ke Ahok)

Agus mengajukan gugatan ke PTUN pada Jumat (10/2/2017). Gugatan itu diajukan Agus karena merasa Sumarsono secara sewenang-wenang mencopot jabatannya tanpa alasan yang jelas.

Saat ini Agus dipindahkan menjadi staf di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika menjelaskan, penyebab pemberhentian Agus karena diduga telah menyalahgunakan wewenang keuangan.

"Memang ini persoalan integritas, penyalahgunaan wewenang dalam hal keuangan. Itu yang nanti akan kami buka di pengadilan," kata Suradika di kantor Dinas Teknis, Jakarta Pusat, Senin siang.

Kompas TV Serah terima jabatan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono kepada Basuki Tjahaja Purnama menjadi penanda berakhirnya masa kampanye Pilkada DKI Jakarta. Ahok dan Djarot kembali memimpin Ibu Kota setelah cuti selama sekitar tiga bulan. Sebagai calon incumbent, keduanya memang lebih diuntungkan, selain memiliki akses terhadap birokrasi dan fasilitas daerah, calon petahana juga telah dikenal warga di daerahnya. Meski demikian, langkah Basuki - Djarot mengatur Pemprov DKI Jakarta tentu akan disorot publik maupun lawan politik. Di hari tanpa kampanye, setiap pasangan calon dituntut memegang komitmen untuk menjaga pilkada yang bersih dan damai. Jangan sampai hari tenang justru membuat bimbang apalagi mebuat suasana semakin tegang. Berikan pemilik suara sejenak menimbang siapa yang pantas menjadi pemimpin Ibu Kota untuk lima tahun ke depan. Soal hari tanpa kampanye dimulai hari ini (11/2), KPU Provinsi DKI Jakarta siap memberi sanksi bagi pasangan calon maupun tim suksesnya yang melanggar aturan. Pilkada Jakarta menjadi salah satu barometer kesuksesan pilkada serentak 2017. Tak hanya berada di Ibu Kota, iklim politik pemilihan pemimpin DKI bisa jadi menjadi contoh di daerah lain. Kini patut dinanti, pesta demokrasi untuk memilih pemimpin DKI pada 15 Februari nanti.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkiraan Cuaca 5 Februari 2023, BMKG: Jakarta Berawan

Perkiraan Cuaca 5 Februari 2023, BMKG: Jakarta Berawan

Megapolitan
Babak Baru Kasus Polisi Peras Polisi, Antara Temuan Fakta dan Pengakuan Bripka Madih

Babak Baru Kasus Polisi Peras Polisi, Antara Temuan Fakta dan Pengakuan Bripka Madih

Megapolitan
Hindari Macet, Penonton Dewa 19 Rela Turun Kendaraan dan Jalan Kaki 2 Km ke JIS

Hindari Macet, Penonton Dewa 19 Rela Turun Kendaraan dan Jalan Kaki 2 Km ke JIS

Megapolitan
Polda Metro Jaya: Pencabutan Status Tersangka Hasya Harus Melalui Mekanisme Hukum

Polda Metro Jaya: Pencabutan Status Tersangka Hasya Harus Melalui Mekanisme Hukum

Megapolitan
Ada Konser Dewa 19, Jalan di Sekitar JIS Macet

Ada Konser Dewa 19, Jalan di Sekitar JIS Macet

Megapolitan
Anaknya Tewas Usai Terlindas Mobil Pensiunan Polri, Orangtua Hasya Minta Atensi Irjen Fadil Imran

Anaknya Tewas Usai Terlindas Mobil Pensiunan Polri, Orangtua Hasya Minta Atensi Irjen Fadil Imran

Megapolitan
Polda Metro Jaya: Rekonstruksi Ulang Kecelakaan Mahasiswa UI demi Transparansi

Polda Metro Jaya: Rekonstruksi Ulang Kecelakaan Mahasiswa UI demi Transparansi

Megapolitan
Wowon Tak Pernah Bunuh Sendiri Korbannya: Aku Nyuruh Doang, Semua di Tangan Solihin

Wowon Tak Pernah Bunuh Sendiri Korbannya: Aku Nyuruh Doang, Semua di Tangan Solihin

Megapolitan
BPBD DKI Sebut Potensi Tanah Longsor di Jakarta Meluas Menjadi 21 Lokasi

BPBD DKI Sebut Potensi Tanah Longsor di Jakarta Meluas Menjadi 21 Lokasi

Megapolitan
Propam Dilibatkan dalam Konfrontasi Bripka Madih dengan Oknum Polisi yang Memerasnya

Propam Dilibatkan dalam Konfrontasi Bripka Madih dengan Oknum Polisi yang Memerasnya

Megapolitan
Pertanyakan Warna Mobil Mobil Pajero Pensiunan Polisi Berubah, Ahli: Jangan-jangan Ada Kode Senyap

Pertanyakan Warna Mobil Mobil Pajero Pensiunan Polisi Berubah, Ahli: Jangan-jangan Ada Kode Senyap

Megapolitan
Deretan Pengakuan Duloh Sang Eksekutor Pembunuhan Berantai: Diiming-imingi Uang untuk Membunuh hingga Mengajak Beberapa Korban Bersetubuh

Deretan Pengakuan Duloh Sang Eksekutor Pembunuhan Berantai: Diiming-imingi Uang untuk Membunuh hingga Mengajak Beberapa Korban Bersetubuh

Megapolitan
Polisi Terjunkan 2.174 Personel untuk Amankan Konser Dewa 19 di JIS

Polisi Terjunkan 2.174 Personel untuk Amankan Konser Dewa 19 di JIS

Megapolitan
Polisi Gunakan Teknologi TAA Selidiki Penyebab Kematian Pengendara Motor di Cimanggis Depok

Polisi Gunakan Teknologi TAA Selidiki Penyebab Kematian Pengendara Motor di Cimanggis Depok

Megapolitan
Polda Metro: Keterangan Bripka Madih Dimintai Lahan 1.000 Meter Tak Masuk Akal

Polda Metro: Keterangan Bripka Madih Dimintai Lahan 1.000 Meter Tak Masuk Akal

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.