Ada Tarif Batas Atas dan Bawah, Bolehkah Taksi "Online" Beroperasi di Bandara?

Kompas.com - 06/07/2017, 19:33 WIB
Ilustrasi taksi online Ilustrasi taksi online
|
EditorIcha Rastika

TANGERANG, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan tarif batas atas dan bawah bagi taksi berbasis aplikasi atau online yang berlaku mulai 1 Juli 2017.

Melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkitan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek itu, status taksi online setara dengan taksi konvensional yang tarifnya diatur sesuai ketentuan berlaku.

(Baca juga: Ini Tanggapan Grab soal Tarif Batas Atas dan Bawah Taksi Online)

Keberadaan taksi online ini, khususnya di bandara, sempat dilarang. Taksi online dilarang beroperasi di area bandara karena dikhawatirkan terjadi persaingan tak sehat.

Lantas, setelah ada kebijakan baru ini, apakah taksi online akan diperbolehkan beroperasi di area bandara?

Branch Communication Manager Bandara Soekarno-Hatta, Dewandono Prasetyo Nugroho, menyampaikan bahwa taksi online harus mendapatkan izin kuota dari Ditjen Perhubungan Darat jika ingin beroperasi di bandara.

"Jika taksi online mau beroperasi, seperti di Bandara Soekarno-Hatta, tetap harus mengikuti aturan yang berlaku, misalnya, dapat izin kuota dari Ditjen Perhubungan Darat maupun legalitas angkutan," kata Prasetyo Nugroho saat ditemui Kompas.com pada Kamis (6/7/2017).

Pras menyampaikan, selama belum ada izin atau arahan dari Kementerian Perhubungan, aturan yang lama tetap berlaku, yakni melarang taksi online beroperasi dengan mengangkut penumpang di area bandara.

Namun, jika nantinya Kementerian Perhubungan mengizinkan taksi online beroperasi di bandara, operator penerbangan akan mengikuti aturan itu.

"Pada dasarnya, memang bukan kebijakan kami. Artinya, tidak ada kaitan dengan PT Angkasa Pura II dan tetap dilarang selama belum mendapat izin Kemenhub," ujar Pras.

(Baca juga: Tarif Batas Bawah Taksi "Online" di Jatim Rp 3.450 Per Kilometer)

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto sebelumnya menyampaikan, pihaknya membagi dua wilayah untuk penetapan tarif batas atas dan batas bawah taksi online.

Wilayah satu mencakup Sumatera, Jawa dan Bali, sedangkan Wilayah dua berlaku di daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Untuk wilayah satu, tarif batas bawahnya sebesar Rp 3.500 dan tarif batas atas sebesar Rp 6.000. Sedangkan untuk wilayah dua, tarif batas bawahnya Rp 3.700 dan tarif batas atas sebesar Rp 6.500.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Megapolitan
Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Megapolitan
Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Megapolitan
Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Megapolitan
Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

Megapolitan
Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X