Pro Kontra Perekrutan Pak Ogah Jadi Pengatur Lalu Lintas

Kompas.com - 26/07/2017, 08:05 WIB
Warga atau kerap disebut dengan polisi cepek mengatur lalu lintas kendaraan di dekat pusat perbelajaan Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (2/11/2010). Meski tidak meminta namun kebanyakan pengguna kendaraan roda empat kerap memberinya uang receh. KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Warga atau kerap disebut dengan polisi cepek mengatur lalu lintas kendaraan di dekat pusat perbelajaan Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (2/11/2010). Meski tidak meminta namun kebanyakan pengguna kendaraan roda empat kerap memberinya uang receh.
Penulis Jessi Carina
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana untuk merekrut warga yang sukarela mengatur lalu lintas seperti ' Pak Ogah' digulirkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dirlantas Polda Metro Jaya Pragarra yang baru menjabat beberapa bulan yang memunculkan wacana itu.

"Karena sedang pembangunan infrastruktur kami perbanyak personel, terutama di Kuningan, nanti menggunakan sukarelawan pengatur lalu lintas, itu program yang akan dibicarakan, nanti dia akan pakai seragam yang ngatur," kata Halim di Mapolda Metro Jaya, Jumat (21/7/2017).

Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai mitra dari Pemprov DKI Jakarta pun berkomentar mengenai wacana ini.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah merasa khawatir jika urusan lalu lintas dipercayakan kepada Pak Ogah yang tidak pernah mendapatkan pelatihan.

"Terus terang saja, kalau menurut saya pribadi ya ada kekhawatiran kalau yang namanya Pak Ogah diresmikan, karena kan terkait masalah mental, pendidikan. Dia merasa dirinya tuh dijinkan akhirnya jadi penguasa," ujar Andri, Selasa (25/7/2017).

Baca: Bisakah Pak Ogah Diberdayakan Menjadi PHL Pemprov DKI?

Harus diingat, keberadaan Pak Ogah bukan hanya sekadar membantu pengendara. Andri mengatakan pada dasarnya Pak Ogah melakukan itu untuk mencari uang.

Jika direkrut resmi oleh polisi, Andri khawatir kebiasaan itu masih berlanjut. Bisa saja Pak Ogah justru 'ngelunjak'.

"Yang tadinya mereka ngasih uang seikhlasnya akhirnya karena merasa sudah diizinkan dan diresmikan, mereka takutnya gede kepala, jadi wajib. Itu yang meresahkan masyarakat," ujar Andri.

Bertentangan dengan perda

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X