"Ada hal yang bertentangan, ada hal yang bertabrakan. Makanya kita harus sama-sama mengkaji dari segi manfaatnya, terus bisa tidak menyentuh akar masalahnya," ujar Sigit.
Sigit mengatakan Dinas Perhubungan sebenarnya mendukung upaya polisi untuk memberdayakan masyarakat.
Namun, upaya tersebut tetap harus dikaji dengan matang. Sigit tidak ingin keberadaan Pak Ogah justru membuat masalah baru dalam pengaturan lalu lintas.
"Artinya, mereka petugas yang melakukan pelayanan tersebut harus punya kemampuan teknis dong. Lalu apakah nanti ini juga tidak jadi, dalam tanda kutip, bisnis baru buat warga? Ini kita harus betul-betul secara cermat," ujar Sigit.
Baca: Polisi Sebut Pemberdayaan Pak Ogah Belum Final
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berkomentar bahwa sesungguhnya keberadaan Pak Ogah membantu masyarakat. Meski memungut uang, Pak Ogah tidak mematok tarif dan menerima pemberian sukarela.
Akan tetapi, Djarot meminta agar rencana ini dibicarakan secara matang terlebih dahulu antara polisi dan juga Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Djarot tidak ingin ada masalah-masalah baru yang muncul setelah kebijakan ini dikeluarkan.
"Jangan kemudian setelah itu orang ramai-ramai jadi Pak Ogah," ujar Djarot.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.