Kritik soal Penggusuran dan Saran Lulung Turunkan Harga Sewa Rusun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana kembali menyinggung banyaknya penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Lulung menilai, langkah Pemprov DKI menggusur dan merelokasi warga ke rusun justru menimbulkan persoalan baru karena warga tidak mampu membayar sewa rusun.

"Kenapa lu gusur? Ini jelas kan sekarang rakyat dibebani persoalan baru, dulu enggak. Saya kan ngomong dulu, terlambat sih pada mikirnya," ujar Lulung, Rabu (2/8/2017).

Lulung menjelaskan, biaya hidup di rusun lebih banyak dibandingkan saat warga tinggal di rumah sendiri di lokasi yang digusur. Saat tinggal di rumah sendiri, warga hanya membayar listrik, air, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Setelah tinggal di rusun, beban warga bertambah karena harus membayar uang sewa.

Karena warga tidak mampu membayar sewa, tunggakan sewa 23 rusun di Jakarta membengkak menjadi Rp 32 miliar hingga Juni 2017. Jumlah tersebut naik Rp 6 miliar dari nilai tunggakan pada Januari 2017 sebanyak Rp 26 miliar.

(baca: Tunggakan Sewa Rusun Rp 32 Miliar, Lulung Bilang "Kenapa Lu Gusur?")

Solusi dari Lulung

Lulung menyarankan Pemprov DKI Jakarta menurunkan tarif sewa rusun dengan besaran yang tidak memberatkan penghuninya.

"Solusinya adalah ya coba diturunin saja biaya supaya dia terjangkau," kata Lulung.

Lulung juga mendukung langkah Pemprov DKI yang memberikan berbagai pelatihan keterampilan bagi para penghuni rusun.

"Saya sambut baik itu kalau memang ada pelatihan yang sifatnya kreativitas, home industry," ucap Lulung.

(baca: Hingga Juni 2017, Tunggakan Sewa Rusun di Jakarta Capai Rp 32 Miliar)

Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta terus memberikan berbagai pelatihan keterampilan untuk para penghuni rusun.

Pelatihan diberikan agar warga mendapat tambahan keahlian dan diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan penghasilan dan mampu membayar tunggakan serta uang sewa rusun.

"Ada pelatihan tata boga, tata busana, supaya ada daya belinya mereka untuk nutupin itu (tunggakan)," ujar Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, Senin (31/7/2017).

Selain pelatihan tata boga dan tata busana, ada juga pelatihan membatik, menjahit untuk penghuni rusun. Sementara itu, warga lanjut usia (lansia) yang tidak mampu membayar sewa rusun akan dipindahkan ke panti sosial di bawah naungan Dinas Sosial DKI Jakarta.

"Kami arahkan ke Dinas Sosial, ke panti-panti karena sudah lansia, sudah jompo, kami arahkan ke sana," kata Meli.

Dinas Perumahan juga berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Bazis) untuk membantu warga tidak mampu membayar tunggakan sewa rusun.