Alur Uang Korupsi Proyek Refungsionalisasi Kali di Jakbar Versi Saksi - Kompas.com

Alur Uang Korupsi Proyek Refungsionalisasi Kali di Jakbar Versi Saksi

Kompas.com - 09/08/2017, 20:44 WIB
Mantan Walikota Jakbar, Fatahillah dan Sekretaris Kota Jakbar, Asrim Marzuki menghadiri sidang kedua kasus dugaan korupsi refungsionalisasi kali di Jakbar, Rabu (9/8/2017).Kompas.com/Sherly Puspita Mantan Walikota Jakbar, Fatahillah dan Sekretaris Kota Jakbar, Asrim Marzuki menghadiri sidang kedua kasus dugaan korupsi refungsionalisasi kali di Jakbar, Rabu (9/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi refungsionalisasi kali/sungai dan saluran penghubung (PHB) di Jakarta Barat pada Rabu (9/8/2017).

Dalam sidang hari ini jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar), Salman dan Febby Salahuddin, menghadirkan dua terdakwa yang merupakan mantan Walikota Jakarta Barat, Fatahillah, dan Sekretaris Kota (Seko) Jakarta Barat, Asril Marzuki.

Sidang itu beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan terdakwa Fatahillah dan mendengarkan keterangan lima orang saksi yang dihadirkan JPU untuk terdakwa Asril Marzuki.

Kelima orang saksi, yaitu mantan Kepala Kanpeko (kantor perencanaan kota) Jakarta Barat Windriasanti, mantan Kasubid Prasarana Sarana dan Lingkungan Hidup Kanppeko Jakarta Barat Agusman Simarmata, Kabag Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat sejak 29 Februaru 2012 hingga sekarang Suci Handayani, Kasi Pemeliharaan Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakara Barat tahun 2013 Santo, Asisten Deputi Bidang Pemukiman Provinsi DKI Jakarta yang merupakan mantan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2013 Syamsudin Lologau.

Kelima saksi yang hadir dalam sidang kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 4,8 miliar itu diperiksa secara bersamaan.

Alur korupsi

Kasi Pemeliharaan Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakara Barat tahun 2013, Santo, mengatakan proyek refungsionalisasi kali itu merupakan program yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI periode September hingga Desember 2013, sesuai instruksi gubernur (Ingub) yang kala itu dijabat Joko Widodo.

"Jadi proyek refungsionalisasi kali ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap perencanaan dan pemeliharaan dengan total anggaran yang diusulkan sebesar Rp 12 miliar," kata Santo.

Masih menurut Santo, usulan anggaran tersebut kemudian diserahkan kepada  Mantan Ka Kanpeko Jakarta Barat, Windriasanti.

"Usulan tersebut tidak dilengkapi dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan foto-foto lokasi yang akan dikenakan proyek refungsionalisasi," ujar Windriasanti.

Windriasanti mengaku sempat menolak usulan anggaran tersebut karena tak memenuhi kelengkapan dokumen usulan anggaran yang ada.

"Saya kemudian melengkapi dokumen dengan terjun ke lapangan dengan bantuan para camat untuk mendata lokasi-lokasi yang memerlukan proyek normalisasi. Ini juga berdasarkan perintah Kasudin Tata Air, Pamudji," lanjut Santo.

Selanjutnya Santo kembali mengajukan usulan anggaran proyek refungsionalisasi kali lengkap dengan foto-foto yang telah dikumpulkan dan rinncian anggaran secara garis besar.

"(Sebesar) Rp 7,2 miliar untuk pemeliharaan kali dan saluran air, dan Rp 4,8 miliar untuk perencanaan disertai Ingub tentang refungsionalisasi kali," kata Santo.

Ternyata, tahap perencanaan refungsionalisasi tersebut berisi kegiatan penertiban sejumlah bangunan yang sebenarnya menjadi tugas dan masuk dalam anggaran Satpol PP Jakarta Barat, bukan Sudin Tata Air.

"RAB-nya memang tidak detail. Waktu itu saya juga tidak tahu kalau di perencanaan ada kegiatan penertiban yang seharusnya jadi anggaran milik Satpol PP. Saya loloskan saja karena ada lampiran Ingub dan tembusan Walikota Jakbar. Kalau tahu ada kegiatan penertiban saya enggak akan loloskan," kata Windriasanti.

Bagi-bagi uang muka

Tak lama berselang, uang muka anggaran perencanaan refungsionalisasi senilai Rp 2,4 miliar pun dicairkan. Pada 22 November 2013, Santo mengaku diminta oleh Kasudin Tata Air untuk menuju ruangan Assiten Pembangunan Pemkot Administrasi Jakarta Barat yang merupakan ruang kerja Asril Marzuki.

"Waktu itu katanya dalam waktu dekat refungsionalisasi kali akan dilaksanakan. Waktu itu ada uang DP (down payment/uang muka) Rp 2,4 miliar. Kasudin menelpon bendahara agar uangnya dibawa ke ruang asisten," kata dia. 

Santo mengatakan, saat itu dirinya diminta untuk membagikan uang DP tersebut kepada nama-nama yang telah tertulis di dalam sebuah daftar lengkap dengan nominal uang yang harus dibagikan.

"Saat itu saya diminta membagikan uang sebesar Rp 80 juta kepada delapan orang camat di kawasan Jakarta Barat, lalu Kasatpol PP Jakbar Rp 500 juta," kata dia.

Tak hanya itu, uang tersebut juga diberikan kepada Wakil Walikota Jakarta Barat saat itu sebesar Rp 50 juta, Seko Jakarta Barat Rp 50 juta, Kabag Keuangan Rp 50 juta, Kepala Kantor Perencanaan Kota Rp 50 juta, staf kantor perencanaan Rp 10 juta dan Irbanko sebesar Rp 50 juta dan kepada Asril Marzuki sebesar Rp 150 juta.

"Nah ada uang sisa sekitar Rp 560 juta dan rencananya pada waktu itu akan kami serahkan kepada Pak Fatahillah. Tapi hari itu enggak ada di tempat, jadi uang dibawa Pak Kasudin Tata Air. Katanya dia yang serahkan langsung kepada Pak Fatahillah," ungkap Santo.


EditorEgidius Patnistik
Komentar

Close Ads X