Penghuni Green Pramuka Tak Bisa Punya SHM Sebelum Pembangunan Rampung

Kompas.com - 09/08/2017, 23:03 WIB
Apartemen Green Pramuka City di Rawasari, Jakarta. Foto diambil pada Minggu (6/8/2017). Kompas.com/David Oliver PurbaApartemen Green Pramuka City di Rawasari, Jakarta. Foto diambil pada Minggu (6/8/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, mengatakan, penghuni Apartemen Green Pramuka City tidak bisa memiliki sertifikat hak milik (SHM) sebelum seluruh pembangunan di kawasan tersebut rampung.

Meli mengatakan saat ditemui di Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Tanah Abang, Rabu (9/8/2017, bahwa untuk mengajukan SHM setiap penghuni apartemen, pengembang harus mengajukan akta pertelaan dan pemisahan terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akta pertelaan dan pemisahan baru bisa diajukan setelah semua pembangunan selesai dan memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) yang diterbitkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta.

"Pada saat pengajuan akta pertelaan, memang harus seluruh area itu sudah terbangun, SLF sudah ada semua untuk 17 tower, barulah itu menjadi dasar atau lampiran pengajuan akta pertelaan dan pemisahan," ujar Meli.

Pengembang Green Pramuka berencana akan membangun 17 tower apartemen di kawasan itu.

Sebelum seluruh pembangunan kawasan Apartemen Green Pramuka City selesai dibangun, pengembang tidak akan mengajukan akta pertelaan dan pemisahan tersebut ke BPN.

"Dan BPN bagaimana bisa menerbitkan SHM sah rusun atas nama pemilik perorangan bila belum ada permohonan dari developer," kata Meli lagi.

Sementara Kasie Pengawasan Pelaksanaan Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta Yuli Astuti mengemukakan, saat ini belum ada aturan agar pengembang bisa mengurus SHM pemilik apartemen sebelum semua pembangunan rampung. Dia berharap kasus Apartemen Green Pramuka City bisa menjadi momentum agar pemerintah pusat mengkaji aturan soal pengajuan SHM di kawasan apartemen maupun rumah susun sederhana milik (rusunami) sebelum semua pembangunan selesai, khususnya di kawasan rusunami atau apartemen yang memiliki banyak blok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ternyata perencanaan ini bisa berblok-blok. Ini aturannya yang belum mengatur. Ini yang harus memang menjadi tugas pemerintah untuk membuat mekanisme seperti apa apabila ada seperti ini," kata Yuli.

Baca juga: YLKI Desak Pemerintah Keluarkan Diskresi soal SHM Apartemen

Saat ini apartemen yang sudah terbangun di Apartemen Green Pramuka City baru 9 dari total 17 tower. Empat tower sudah memiliki SLF, sementara SLF untuk lima tower lainnya masih diurus.

Kasus Apartemen Green Pramuka City menjadi sorotan setelah polisi menetapkan komika Muhadkly alias Acho sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik. Acho disangka mencemarkan nama baik pihak apartemen setelah mengkritik pengelola apartemen melalui blognya, muhadkly.com.

Dalam tulisan yang dia buat pada Maret 2015, Acho mengkritik beberapa hal terkait Apartemen Green Pramuka City, di antaranya soal sertifikat yang tak kunjung terbit, kemudian soal sistem perparkiran, tingginya biaya IPL (iuran pemeliharaan lingkungan), dan tentang adanya biaya supervisi yang dibebankan ketika ingin merenovasi unit apartemen.

Lihat juga: YLKI: Tak Ada Pelanggaran pada Kritik Acho kepada Green Pramuka

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Minta Investigasi Kecelakaan Maut Transjakarta, Tak Ingin Terulang Lagi

Anies Minta Investigasi Kecelakaan Maut Transjakarta, Tak Ingin Terulang Lagi

Megapolitan
DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Megapolitan
Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Megapolitan
Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Megapolitan
Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Megapolitan
Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Bus di Cawang Harap PT Transjakarta Tanggung Biaya Pengobatan

Keluarga Korban Kecelakaan Bus di Cawang Harap PT Transjakarta Tanggung Biaya Pengobatan

Megapolitan
Telah Disahkan, Ini Rincian APBD Perubahan DKI Jakarta 2021

Telah Disahkan, Ini Rincian APBD Perubahan DKI Jakarta 2021

Megapolitan
Hujan Lebat dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Kembangan

Hujan Lebat dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Kembangan

Megapolitan
Masyarakat Bisa Pakai Nopol RFS seperti Mobil Rachel Vennya, Ini Penjelasan Polisi

Masyarakat Bisa Pakai Nopol RFS seperti Mobil Rachel Vennya, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
APBD Perubahan DKI Jakarta 2021 Disahkan Rp 79,89 Triliun

APBD Perubahan DKI Jakarta 2021 Disahkan Rp 79,89 Triliun

Megapolitan
Polisi Tangkap WN Nigeria, Tipu Korban Rp 185 Juta Modus Jual Black Dollar

Polisi Tangkap WN Nigeria, Tipu Korban Rp 185 Juta Modus Jual Black Dollar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.