Syarif: Kalau Ahok Masih Menjabat, Dimarahi Semua Wali Kota Ini

Kompas.com - 24/08/2017, 18:14 WIB
Rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/8/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mempermasalahkan anggaran untuk pengadaan lahan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) yang dihapus dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017.

Pengadaan lahan RPTRA itu mulanya tercantum dalam anggaran di lima kota administratif di DKI Jakarta.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), yang pertama kali memerintahkan para wali kota untuk melakukan pengadaan lahan tersebut.

(Baca juga: Djarot Target Resmikan Banyak RPTRA pada Oktober 2017)

Menurut Syarif, apabila Ahok masih menjadi gubernur, Ahok akan marah saat mengetahui para wali kota gagal merealisasikan pengadaan lahan itu.

"Ini karena sudah tidak ada Pak Gubernur yang lama. Kalau Pak Ahok masih (menjabat), saya yakin dimarahi semua wali kota ini," ujar Syarif dalam rapat KUPA-PPAS APBD 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Anggaran Rp 50 miliar untuk setiap kota administratif itu dimatikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Alasannya, jajaran wali kota salah memasukkan nomenklatur hingga salah kode rekening. Apabila Ahok masih menjadi gubernur, lanjut Syarif, Ahok akan meminta kesalahan tersebut diperbaiki.

"Saya bisa katakan kalau Gubernur Ahok, Pak Wali disetrap semua hari ini, susun lagi, buat nomenklatur yang baru," kata dia.

Sementar itu, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi mengatakan, Pemkot Jakarta Barat sebetulnya sudah menyiapkan enam lokasi untuk dibebaskan menjadi lahan RPTRA. Namun, pembebasan lahan belum dieksekusi karena menunggu regulasi.

"Untuk RPTRA, kami udah siap ada enam lokasi, anggarannya pun. Legislasinya ada kewenangan dari wali kota, kalau enggak ada, ya kami enggak bisa melaksanakan," ujar Anas dalam kesempatan yang sama.

Syarif kemudian menyampaikan, Pemkot Jakarta Barat memang yang paling siap dan meminta payung hukum serta bantuan teknis.

Namun, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta belum juga menyiapkan payung hukum yang dibutuhkan.

"BPAD dan TAPD mestinya merespons, sampai hari ini saya telepon perkembangannya enggak ada. Yang rugi kan rakyat," kata Syarif.

(Baca juga: Mengapa Harus Ada Perda untuk Pengelolaan RPTRA di Jakarta?)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kriss Hatta: Saya Hanya Bela Harga Diri Wanita

Kriss Hatta: Saya Hanya Bela Harga Diri Wanita

Megapolitan
Sampah Rumah Tangga di Jakarta Diperkirakan Terus Naik hingga 2025

Sampah Rumah Tangga di Jakarta Diperkirakan Terus Naik hingga 2025

Megapolitan
Pengamat Nilai Kawasan Monas Akan Kelebihan Kapasitas jika Jadi Sirkuit Formula E

Pengamat Nilai Kawasan Monas Akan Kelebihan Kapasitas jika Jadi Sirkuit Formula E

Megapolitan
Enggar: Wiranto Kini Sudah Bisa Tidur Miring

Enggar: Wiranto Kini Sudah Bisa Tidur Miring

Megapolitan
Sampah Rumah Tangga di Jakarta Diperkirakan Capai 3,2 Juta Ton pada 2025

Sampah Rumah Tangga di Jakarta Diperkirakan Capai 3,2 Juta Ton pada 2025

Megapolitan
Polisi Lalu Lintas Polda Metro Kini Dilengkapi Kamera di Seragam

Polisi Lalu Lintas Polda Metro Kini Dilengkapi Kamera di Seragam

Megapolitan
Bogor Darurat Narkoba, Polisi Ungkap 17 Kasus dan Amankan 20 Pengedar Selama September 2019

Bogor Darurat Narkoba, Polisi Ungkap 17 Kasus dan Amankan 20 Pengedar Selama September 2019

Megapolitan
Hasto Sebut Kasus Penusukan Wiranto sebagai National Warning

Hasto Sebut Kasus Penusukan Wiranto sebagai National Warning

Megapolitan
6 Kendaraan Tabrakan Beruntun di Tol Joglo

6 Kendaraan Tabrakan Beruntun di Tol Joglo

Megapolitan
Antisipasi Demo, Ruas Jalan di Sekitar Istana Merdeka Juga Dialihkan

Antisipasi Demo, Ruas Jalan di Sekitar Istana Merdeka Juga Dialihkan

Megapolitan
Tanggapi Kasus Penusukan Wiranto, Hasto: Hanya Hanum Rais yang Tidak Percaya

Tanggapi Kasus Penusukan Wiranto, Hasto: Hanya Hanum Rais yang Tidak Percaya

Megapolitan
Ditugaskan Megawati, Sekjen PDI-P Hasto Jenguk Wiranto di RSPAD

Ditugaskan Megawati, Sekjen PDI-P Hasto Jenguk Wiranto di RSPAD

Megapolitan
Wanita Penyebar Video Viral Penggal Jokowi Divonis Hari Ini

Wanita Penyebar Video Viral Penggal Jokowi Divonis Hari Ini

Megapolitan
Pelat Nomor Palsu, Polisi Sulit Lacak Pengemudi Mobil Terbakar di Pom Bensin Cipayung

Pelat Nomor Palsu, Polisi Sulit Lacak Pengemudi Mobil Terbakar di Pom Bensin Cipayung

Megapolitan
Sebulan Perluasan Ganjil Genap, Kualitas Udara Jakarta Diklaim Membaik

Sebulan Perluasan Ganjil Genap, Kualitas Udara Jakarta Diklaim Membaik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X