Warga Kayu Putih Diminta Kirim Surat Aduan Penutupan Jalan ke Djarot

Kompas.com - 28/08/2017, 12:48 WIB
Warga Kampung Baru RW 07 Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat. Warga meminta Pemprov DKI untuk mencabut SK Gubernur DKI  No. 1323 Tahun 2017 Tentang Pembebasan Lahan MTH di Kampung Baru RT 011 dan 016 RW 07 Keluraha Kayu Putih yang merupakan dasar hukum bagi anggota DPR RI Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon untuk menutup akses warga, Senin (28/8/12017) Kompas.com/David Oliver PurbaWarga Kampung Baru RW 07 Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat. Warga meminta Pemprov DKI untuk mencabut SK Gubernur DKI No. 1323 Tahun 2017 Tentang Pembebasan Lahan MTH di Kampung Baru RT 011 dan 016 RW 07 Keluraha Kayu Putih yang merupakan dasar hukum bagi anggota DPR RI Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon untuk menutup akses warga, Senin (28/8/12017)
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Warga Kampung Baru RW 07, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, menggelar unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota pada Senin (28/8/2017). Aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan dinding di lahan milik anggota Fraksi Partai Hanura DPR RI, Nurdin Tampubolon, hingga menutup jalan warga.

Jalan tersebut ditembok setelah dibeli Nurdin dari Pemprov DKI Jakarta dengan harga Rp 7 miliar.

Pantauan Kompas.com di lokasi unjuk rasa, warga yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Warga Kampung Baru membawa spanduk bertuliskan penolakan Perwakilan warga berorasi di depan Balai Kota.

Sejumlah petugas kepolisian tampak berjaga di lokasi unjuk rasa. Pemprov DKI mengajak lima perwakilan warga untuk berdialog.

Adapun dialog dilakukan di Kantor Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.

(baca: Warga Kayu Putih Sebut Surat Penutupan Jalan di Tandatangani RT/RW)

Seorang perwakilan warga, Martinus, menyampaikan keberatan warga terkait pembangunan tembok yang menutup jalan kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Kesbangpol DKI Jakarta Primus.

Martinus menyampaikan bahwa warga kecewa terhadap keluarnya SK Gubernur Nomor 1323 Tahun 2017 Tentang Pembebasan Lahan MTH di Kampung Baru RT 011 dan 016 RW 07 Kelurahan Kayu Putih.

Terbitnya SK tersebut menjadi dasar hukum bagi Nurdin untuk membangun tembok di lahannya meski menyebabkan tertutupnya akses warga.

Martinus mengatakan pembangunan tembok hingga menutup jalan itu tidak pernah disosialisasikan dan warga tidak pernah menyetujuinya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Megapolitan
Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Megapolitan
Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Megapolitan
Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Megapolitan
Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

Megapolitan
Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X