Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Tangsel Belum Siap Terapkan Larangan Sepeda Motor

Kompas.com - 07/09/2017, 16:58 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis


TANGERANG, KOMPAS.com -
Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan meragukan usulan larangan sepeda motor dapat efektif jika diterapkan di wilayah mereka. Usulan tersebut datang dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang memuat usulan kebijakan lebih luas, berupa larangan sepeda motor di kawasan Bogor, Depok, Jakarta, dan Bekasi.

"Kami hargai usulan tersebut, tapi sepertinya kalau untuk saat ini, belum pas (diterapkan) karena itu jalan yang ramai pengendara dan angkutan umumnya belum siap," kata Kepala Seksi Pengembangan dan Pelayanan Angkutan Dishub Tangsel, Martha Lena, saat ditemui Kompas.com di kantornya, Kamis (7/9/2017).

Dari usulan BPTJ, terdapat dua ruas jalan di Kota Tangerang Selatan yang mereka rekomendasikan untuk pelarangan sepeda motor, yaitu Jalan Ir H Juanda di Ciputat dan Jalan Raya Serpong di Serpong.

Jalan Ir H Juanda merupakan ruas jalan yang menghubungkan perbatasan Jakarta Selatan (Lebak Bulus) dengan Kota Tangerang Selatan di Ciputat.

(baca: Pembatasan Sepeda Motor Diwacanakan Diterapkan di Bodetabek)

Adapun ruas Jalan Raya Serpong menghubungkan Kota Tangerang Selatan dengan Kota Tangerang.

"Coba bayangkan, di Ciputat ada kampus UIN. Banyak mahasiswa dan pekerja juga lewat sana, kecuali kalau sudah ada angkutan umum massal mungkin baru pas kebijakan larangan sepeda motor," ujar Martha.

Selain kondisi Jalan Ir H Juanda yang cukup sibuk, Jalan Raya Serpong juga merupakan ruas jalan utama yang panjang, dengan akses perumahan dan perkantoran di sekitarnya. Pada hari biasa serta akhir pekan, ruas jalan ini dipastikan ramai dilewati pengendara, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

"Kalau mau memberlakukan kebijakan itu, harus dikaji apa tujuannya, mendorong masyarakat naik angkutan umum atau apa. Kalau ke angkutan umum, kami akui transportasi umum di sini belum memadai dan jumlahnya sedikit, hanya 1.300-an armada," ucap Martha.

(baca: Kritik Franz Magnis untuk Larangan Sepeda Motor di Jakarta)

Usulan larangan sepeda motor belakangan ikut ditentang di Jakarta, dan berujung pada penundaan uji coba kebijakan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sudah mengatakan bahwa uji coba larangan sepeda motor yang dijadwalkan 12 September 2017 ditunda atas dasar kajian terbaru dari Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Pelaku Tawuran yang Diduga Bawa Senjata Api di Kampung Bahari

Polisi Selidiki Pelaku Tawuran yang Diduga Bawa Senjata Api di Kampung Bahari

Megapolitan
'Update' Kasus DBD di Tamansari, 60 Persen Korbannya Anak Usia SD hingga SMP

"Update" Kasus DBD di Tamansari, 60 Persen Korbannya Anak Usia SD hingga SMP

Megapolitan
Bunuh dan Buang Mayat Dalam Koper, Ahmad Arif Tersinggung Ucapan Korban yang Minta Dinikahi

Bunuh dan Buang Mayat Dalam Koper, Ahmad Arif Tersinggung Ucapan Korban yang Minta Dinikahi

Megapolitan
Pria yang Meninggal di Gubuk Wilayah Lenteng Agung adalah Pemulung

Pria yang Meninggal di Gubuk Wilayah Lenteng Agung adalah Pemulung

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Gubuk Wilayah Lenteng Agung, Diduga Meninggal karena Sakit

Mayat Pria Ditemukan di Gubuk Wilayah Lenteng Agung, Diduga Meninggal karena Sakit

Megapolitan
Tawuran Warga Pecah di Kampung Bahari, Polisi Periksa Penggunaan Pistol dan Sajam

Tawuran Warga Pecah di Kampung Bahari, Polisi Periksa Penggunaan Pistol dan Sajam

Megapolitan
Solusi Heru Budi Hilangkan Prostitusi di RTH Tubagus Angke: Bikin 'Jogging Track'

Solusi Heru Budi Hilangkan Prostitusi di RTH Tubagus Angke: Bikin "Jogging Track"

Megapolitan
Buka Pendaftaran, KPU DKI Jakarta Butuh 801 Petugas PPS untuk Pilkada 2024

Buka Pendaftaran, KPU DKI Jakarta Butuh 801 Petugas PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Anggota PPS untuk Pilkada 2024

KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Anggota PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Bantu Buang Mayat Wanita Dalam Koper, Aditya Tak Bisa Tolak Permintaan Sang Kakak

Bantu Buang Mayat Wanita Dalam Koper, Aditya Tak Bisa Tolak Permintaan Sang Kakak

Megapolitan
Pemkot Depok Bakal Bangun Turap untuk Atasi Banjir Berbulan-bulan di Permukiman

Pemkot Depok Bakal Bangun Turap untuk Atasi Banjir Berbulan-bulan di Permukiman

Megapolitan
Duduk Perkara Pria Gigit Jari Satpam Gereja sampai Putus, Berawal Pelaku Kesal dengan Teman Korban

Duduk Perkara Pria Gigit Jari Satpam Gereja sampai Putus, Berawal Pelaku Kesal dengan Teman Korban

Megapolitan
15 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

15 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

Megapolitan
Bantu Buang Mayat, Adik Pembunuh Wanita Dalam Koper Juga Jadi Tersangka

Bantu Buang Mayat, Adik Pembunuh Wanita Dalam Koper Juga Jadi Tersangka

Megapolitan
Banjir Berbulan-bulan di Permukiman Depok, Pemkot Bakal Keruk Sampah yang Tersumbat

Banjir Berbulan-bulan di Permukiman Depok, Pemkot Bakal Keruk Sampah yang Tersumbat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com