DPRD: DKI Alami Krisis PNS, Sudah Lampu Kuning...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mulai mengalami krisis pegawai negeri sipil (PNS).

Sebab, banyaknya PNS yang pensiun tidak dibarengi dengan penambahan jumlah PNS baru.

"Sudah krisis (PNS) menurut saya, sudah lampu kuning," ujar Syarif saat dihubungi, Rabu (27/9/2017).

Syarif mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk rajin memberikan kajian yang membuktikan DKI kekurangan PNS kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Baca: Atasi Kekurangan Guru PNS, DKI Akan Rekrut Pegawai Honorer

Kajian itu diharapkan dapat menjadi acuan agar Kemenpan RB mencabut moratorium penerimaan PNS di Jakarta yang sudah berjalan sekitar lima tahun.

"DKI mestinya proaktif setiap tahun. Saya menyarankan misalnya per tiga bulan, sampaikan kajian, sampaikan ke Menpan RB, duduk bareng. Jangan capek untuk menegaskan ke Menpan RB, tidak kemudian Menpan bilang enggak bisa, dia enggak ngurus lagi," kata Syarif.

Pada 2018, Syarif menyebut banyak PNS yang pensiun. Jumlah PNS yang paling banyak pensiun adalah guru yaitu lebih dari 2.000 guru PNS akan pensiun.

Ada pula beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang juga kekurangan PNS.

"Yang paling mencolok itu di damkar (pemadam kebakaran) dengan dinas pendidikan, menyumbang hampir seperempat lebih ada dinas itu. Yang lain menyebar, ada yang kurang, ada yang krisis 600, 700 (PNS)," ucapnya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta saat ini memang sedang kekurangan PNS.

Kekurangan ini disebabkan setiap tahun terdapat ribuan PNS yang pensiun dan belum ada gantinya.

"Dari saya sebagai penyelenggara pemerintahan, PNS DKI ini kurang karena setahun ini ledakan pensiun ada terus, ledakan menyentuh 4.000, 3.000, 2.000 (orang) setiap tahun," ujar Saefullah, Senin (25/9/2017).

Baca: DKI Kekurangan 14 Ribu Guru PNS, Kemenpan RB Belum Setujui Penambahan