Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Depok Masih Cari Cara Mengurai Kemacetan Tanpa Merugikan Usaha Warga

Kompas.com - 28/09/2017, 07:26 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


DEPOK, KOMPAS.com -
Unjuk rasa menolak penerapan sistem satu arah (SSA) kembali dilakukan sejumlah warga Depok pada Rabu (27/9/2017) kemarin. Seperti sebelumnya, unjuk rasa kembali dilakukan di depan Balai Kota Depok.

Pada unjuk rasa kali ini, warga yang mengatasnamakan diri Forum Warga Tolak SSA kembali menyatakan bahwa mereka adalah pedagang dan warga di lokasi penerapan SSA yang menyatakan dirugikan selama hampir dua bulan penerapan SSA.

"Kami ke sini untuk menyuarakan nasib ratusan pedagang dan pengendara lainnya terhadap masalah SSA ini yang memiliki dampak ekonomi dan lainnya," kata seorang pedagang di Pasar Depok Jaya, Yani.

Penerapan SSA di Depok dilakukan di Jalan Arif Rahman Hakim, Nusantara, dan Dewi Sartika.

Sampai saat ini, status penerapannya masih dalam tahap uji coba. Hasil kajian dari Dinas Perhubungan Kota Depok sebenarnya menyatakan uji coba penerapan SSA berhasil menekan tingkat kemacetan di Depok.

Ada tiga paramater yang digunakan dalam evaluasi terhadap penerapan SSA di Depok, yakni kecepatan kendaraan, waktu tempuh, dan panjang antrean.

(baca: Sistem Satu Arah di Depok Belum Kurangi Kemacetan Saat Akhir Pekan)

Dari tiga paramater tersebut, semuanya disebut menunjukkan adanya peningkatan terhadap kinerja jaringan jalan di Depok. Namun, di sisi lain, penerapan SSA dikeluhkan para pedagang di Jalan Dewi Sartika karena omzet menurun.

Kondisi inilah yang membuat Pemerintah Kota Depok belum memutuskan lanjut atau tidaknya SSA ke penerapan secara permanen sampai adanya solusi bagi pelaku usaha yang selama ini menolak.

Ditemui usai menerima perwakilan pengunjuk rasa dari warga yang menolak penerapan SSA, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Gandara Budiana menyatakan sebelum dilanjutkan ke tahap permanen, pihaknya akan terus menyerap masukan dari berbagai pihak, termasuk dari kelompok masyarakat yang menolak.

"Kalau sementara ini akan kami lanjut. Tapi berbagai masukan kami akan bahas secara komperehensif. Apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, itu semua yang jadi pertimbangan," kata Gandara, di Balai Kota Depok.

Gandara menyatakan untuk mengakomodasi aspirasi pedagang, Pemerintah Kota Depok kemungkinan akan segera membongkar separator di Jalan Dewi Sartika.

Cara ini diyakini akan mempermudah pengguna kendaraan yang melintas untuk singgah di toko-toko yang ada di lokasi tersebut.

"Pembongkaran separator bertujuan untuk memperlancar sirkulasi kendaraan dan mempermudah kendaraan singgah untuk meningkatkan perekonomian di situ," kata Gandara.

(baca: Sistem Satu Arah di Depok Dinilai Bisa Berhasil Jika Konsisten Diawasi)

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com