Tunjangan Transportasi DPRD DKI Rp 21,5 Juta per Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai ganti dari mobil dinas anggota DPRD DKI yang ditarik, Pemprov DKI Jakarta memberikan tunjangan transportasi untuk mereka. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, tunjangan transportasi untuk anggota Dewan harus di bawah pimpinan DPRD DKI. Artinya kapasitas mobil yang digunakan tidak boleh di atas 2.500 cc seperti mobil pimpinan Dewan.

"Patokannya adalah cc mobil. Anggota itu di bawah 2,500 cc. Kalau di bawah 2500 cc, boleh dong mobil 2.400 cc," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (5/10/2017).

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, awalnya ada tiga merk mobil yang ditaksir harga sewa per bulannya. Tiga mobil itu adalah Toyota Land Cruiser Prado, Honda Accord, dan Toyota Camry. Djarot mengatakan mobil yang kapasitas mesinnya 2.400 cc adalah Honda Accord. Dalam penilaian, angka yang keluar untuk mobil jenis itu adalah Rp 21,5 juta.

Baca juga: Anggota DPRD DKI: Saya Minta Mobil Dinas Segera Ditarik, Pemda-nya Lambat...

"Saya tawarkan ambil yang 2.400 cc, dalam hal ini Accord. Artinya Rp 21,5 juta (per bulan), ini yang kami masukkan," ujar Djarot.

Tunjangan transportasi anggota Dewan akan diberikan setelah semua mobil dinas ditarik. Ada 101 mobil dinas anggota DPRD DKI dengan merk Toyota Corolla Altis. Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) menyiapkan tempat penampungan mobil-mobil itu di kawasan Pulomas. Nantinya, mobil itu akan langsung dilelang.

Sebenarnya mobil itu belum bisa dilelang karena usianya belum mencapai 7 tahun. Namun, Djarot meminta ada pengecualian dalam kasus itu.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pihaknya berkirim surat ke Kementerian Keuangan untuk minta izin melelang mobil itu.

Lihat juga: Djarot Minta Mobil Dinas Anggota DPRD DKI Segera Ditarik dan Dilelang

"Pak Gubernur ini minta pengecualian karena mobil 101 ditumpuk dimana? Lalu yang jaga siapa? Perawatannya bagaimana? Kalau dikasih pejabat, pejabat mana yang dikasih kan semua sudah pakai," ujar Saefullah.

"Kami khawatir kalau disimpan nanti (harganya) menyusut terus. Kami sedang bersurat ke Kemenkeu minta diizinkan untuk dilakukan lelang umum agar nilainya tetap baik," kata dia.