Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampung Deret, Janji Kampanye Jokowi-Ahok yang Tak Terwujud

Kompas.com - 13/10/2017, 07:12 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

Program Kampung Deret diketahui tak pernah berlanjut lagi sejak tahun 2014. Saat estafet pemerintahan berlanjut ke Ahok seiring terpilihnya Jokowi sebagai Presiden, konsep penataan yang dilakukan adalah dengan menggusur kampung-kampung yang ada dan memindahkan penghuninya ke rumah susun.

Pada sebuah kesempatan, Ahok menjelaskan alasannya tidak bisa lagi melanjutkan program kampung deret. Penyebabnya karena banyak lokasi kampung yang ternyata berada di atas tanah negara.

"Kalau kamu berdiri di atas sertifikat negara, nah itu yang jadi masalah. Makanya kami udah dianggap pelanggaran kemarin," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Ahok mengaku saat kampanye Pilkada DKI 2017, baik dirinya maupun Jokowi belum tahu bahwa lokasi kampung-kampung yang dijanjikan akan ditata itu berada di atas tanah negara.

Baca: Pembangunan Kampung Deret Terbentur Masalah Lahan

Saat itu, Ahok pun mengakui sempat menandatangani kontrak politik yang salah satu janjinya adalah legalisasi lahan bagi warga kampung yang bermukim di atas lahan ilegal. 

Menurut Ahok, janji untuk melegalisasi kampung ilegal ditandatangani saat ia dan Jokowi datang ke Tembok Bolong, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. 

Ahok mengaku kontrak politik ditandatangani saat ia dan Jokowi belum tahu jika wilayah sekitar Waduk Pluit adalah area hijau. 

"Kami kan enggak tahu bahwa itu (lahan) hijau," ujar dia. 

Menurut Ahok, belakangan ia dan Jokowi baru tahu bahwa lokasi penandatanganan kontrak politik berada di area hijau. Setelah itu, ia dan Jokowi berjanji akan memindahkan warga ke rumah susun.

Ahok menganggap, pemindahan warga ke rusunawa sebenarnya masih sesuai dengan janji mereka untuk membenahi Jakarta. 

"Janji kami ini merapikan Jakarta jelas. Namun, bukan berarti kamu milih saya, kami janji. Saya kan enggak tahu kamu tinggal di mana. Boleh enggak saya sebagai pejabat melanggar undang-undang, melanggar konstitusi? Enggak boleh," ujar Ahok.

Ingin dilanjutkan Anies-Sandi

Saat kampanye, di kampung deret Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, gubernur DKI terpilih Anies Baswedan sempat melontarkan janji akan melanjutkan program tersebut.

"Jadi rencana yang sudah dijanjikan belum dilaksanakan kami akan laksanakan. Jika kami dapat tugas, kami berencana menciptakan kesejahteraan warga Jakarta," ujar Anies, Minggu (12/3/2017).

Baca: Jika Terpilih, Anies Janji Lanjutkan Pembangunan Kampung Deret di Tanah Tinggi 

Tak hanya Anies, wakil gubernur DKI terpilih Sandiaga Uno juga menyatakan akan melanjutkan program kampung deret.

"Pasti dilanjutkan. Ada beberapa daerah (di Jakarta) yang sangat cocok. Seperti ini (Kampung Petogogan) kan cocok. Kemudian ada di Tambora," kata Sandiaga di Kampung Deret Petogogan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/1/2017).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com