Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bergabung dengan Massa Buruh, Sandi Naik Mobil Komando

Kompas.com - 31/10/2017, 16:40 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui massa dari berbagai organisasi buruh yang berunjuk rasa mengawal penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2018 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/10/2017) sore.

Seusai melaksanakan shalat ashar, Sandi langsung bergabung dengan massa. Dia naik ke atas mobil komando ditemani Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Jajaran aparat polisi dan Satpol PP mengawal mereka menembus kerumunan massa hingga ke atas mobil komando.

Dari atas mobil komando, Sandi pertama kali menyampaikan permohonan maafnya karena baru bisa menemui massa buruh pada sore hari. Hingga sore ini, Sandi menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih merumuskan besaran UMP 2018.

Baca juga : Temui Buruh yang Demo, Sandiaga Diminta Bergabung dengan Massa

"Kita gunakan kesempatan beberapa jam ke depan, mudah-mudahan dengan diskusi dengan Pak Anies, dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan pemimpin-pemimpin yang ada di sini, kita bisa Insya Allah menghadirkan suatu yang berbeda," ujar Sandi.

Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI Muhammad Toha  di Balai Kota, Kamis (26/10/2017).Kompas.com/Alsadad Rudi Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI Muhammad Toha di Balai Kota, Kamis (26/10/2017).

Sandi berharap, UMP DKI Jakarta 2018 yang ditetapkan nantinya bisa diterima semua pihak. UMP DKI Jakarta 2018 juga diharapkan dapat membuat buruh sejahtera.

"Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan kebijakan yang menyejahterakan buruh sehingga Jakartanya lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi, mudah-mudahan kita semua bisa bersatu," kata Sandi.

Baca juga : Kawal Penetapan UMP 2018, Kelompok Buruh Demo di Balai Kota

Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Tarmizi mengatakan, mereka ingin penetapan UMP sesuai dengan harapan mereka.

"Hari ini ditetapkannya, mudah-mudahan sesuai harapan buruh di angka Rp 3,9 juta," kata Tarmizi.

Tarmizi mengatakan, angka Rp 3,9 juta itu berpedoman pada angka kebutuhan hidup layak (KHL).

Kompas TV Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji kenaikan upah minimum provinsi tahun 2018 sebesar 650 ribu rupiah sesuai dengan tuntuntan dari buruh.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

3 Korban Tewas Kebakaran Kapal di Muara Baru Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

3 Korban Tewas Kebakaran Kapal di Muara Baru Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

Megapolitan
Remaja di Bogor Ditangkap Polisi Usai Tusuk Seorang Ibu dalam Keadaan Mabuk

Remaja di Bogor Ditangkap Polisi Usai Tusuk Seorang Ibu dalam Keadaan Mabuk

Megapolitan
Temui Heru Budi di Balai Kota, Ahmed Zaki Pastikan Bukan Bahas Isu Pilkada DKI 2024

Temui Heru Budi di Balai Kota, Ahmed Zaki Pastikan Bukan Bahas Isu Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Warga Tangkap Pria yang Diduga Tusuk Perempuan di Bogor

Warga Tangkap Pria yang Diduga Tusuk Perempuan di Bogor

Megapolitan
Pemprov DKI Tertibkan 15 Rumah Kumuh di Tanah Tinggi, Direnovasi Jadi Tipe 36

Pemprov DKI Tertibkan 15 Rumah Kumuh di Tanah Tinggi, Direnovasi Jadi Tipe 36

Megapolitan
Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Polisi Selidiki Kemungkinan Asal Narkoba dari Kampung Bahari

Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Polisi Selidiki Kemungkinan Asal Narkoba dari Kampung Bahari

Megapolitan
Heru Budi Pastikan Pasien TBC yang Bukan KTP DKI Bisa Berobat di Jakarta

Heru Budi Pastikan Pasien TBC yang Bukan KTP DKI Bisa Berobat di Jakarta

Megapolitan
Warga Bekasi Tertabrak Kereta di Pelintasan Bungur Kemayoran

Warga Bekasi Tertabrak Kereta di Pelintasan Bungur Kemayoran

Megapolitan
Faktor Ekonomi Jadi Alasan Pria 50 Tahun di Jaksel Nekat Edarkan Narkoba

Faktor Ekonomi Jadi Alasan Pria 50 Tahun di Jaksel Nekat Edarkan Narkoba

Megapolitan
Keluarga Taruna yang Tewas Dianiaya Senior Minta STIP Ditutup

Keluarga Taruna yang Tewas Dianiaya Senior Minta STIP Ditutup

Megapolitan
UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

Megapolitan
Pria 50 Tahun Diiming-imingi Rp 1,8 Juta untuk Edarkan Narkoba di Jaksel

Pria 50 Tahun Diiming-imingi Rp 1,8 Juta untuk Edarkan Narkoba di Jaksel

Megapolitan
Polisi Temukan 488 Gram Sabu Saat Gerebek Rumah Kos di Jaksel

Polisi Temukan 488 Gram Sabu Saat Gerebek Rumah Kos di Jaksel

Megapolitan
KPU: Mantan Gubernur Tak Bisa Maju Jadi Cawagub di Daerah yang Sama pada Pilkada 2024

KPU: Mantan Gubernur Tak Bisa Maju Jadi Cawagub di Daerah yang Sama pada Pilkada 2024

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Bakal Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Bakal Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com