Sandi Sebut Penjual Lahan Sumber Waras Harus Kembalikan Rp 191 Miliar

Kompas.com - 04/11/2017, 09:43 WIB
Bangunan lama RS Sumber Waras sisi barat yang akan dibangun kembali menjadi RS Kanker DKI, Selasa (13/6/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaBangunan lama RS Sumber Waras sisi barat yang akan dibangun kembali menjadi RS Kanker DKI, Selasa (13/6/2017).
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA,  KOMPAS. com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, sebelum Rumah Sakit Kanker DKI yang didirikan di lahan bekas Yayasan Kesehatan Sumber Waras dilanjutkan, pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras harus mengembalikan dahulu dana Rp 191 miliar. 

"Ini nanti konsepnya kemitraan, tetapi sabar dulu karena hukumnya harus diluruskan dan temuan BPK itu adalah harus mengembalikan Rp 191 miliar oleh penjualnya. Nah, ini yang lagi kami upayakan," ujarnya di kawasan BSD, Tangerang, Sabtu (4/11/2017).

Terkait hal ini, Sandi mengatakan telah bertemu dengan sejumlah pihak untuk membicarakan kelanjutan RS kanker pertama di DKI ini.

"Soal Sumber Waras kemarin kami (Anies-Sandi) sudah bertemu dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan, inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," katanya. 


Sebelum dilantik menjadi wakil gubernur DKI, Sandi memastikan siap melanjutkan pembangunan RS Sumber Waras. Meski demikian, ia meminta kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras yang disebut BPK segera dibayar.

"Bayar sajalah. Kalau itu temuan BPK, ya, harus dibayarlah. Namun, yang bayar, kan, harus yang diuntungkan," kata Sandiaga ditemui di Karawaci, Tangerang, Sabtu (22/7/2017).

Saat itu, Sandi memastikan tak akan menganggarkan ganti rugi kerugian neg

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2017).
ara meski BPK menyebut Pemprov DKI yang bertanggung jawab atas pembelian.

Baca juga : Anies-Sandi Sudah Bertemu Dinkes, Inspektorat dan BPK soal Proyek Sumber Waras

Menurut dia, dana APBD hanya boleh dianggarkan untuk pembangunan fisik RS Sumber Waras.

"Lewat APBD bisa dianggarkan. Namun, sebenarnya bisa melibatkan public-private partnership. Pokoknya rumah sakitnya harus terbangun," katanya.

Pemprov DKI membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014.


BPK menyebut Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal daripada seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 191 miliar.

Baca juga : Pembangunan Sumber Waras, Dinkes Tunggu Hasil Pertemuan dengan Anies-Sandi

Namun, KPK menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemprov DKI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petugas Damkar Masih Berupaya Padamkan Api di Lantai 5 Mal Lokasari Square

Petugas Damkar Masih Berupaya Padamkan Api di Lantai 5 Mal Lokasari Square

Megapolitan
Soal Temuan Ganja Dalam Koper di Ruang UKM, Universitas Pancasila Akui Kecolongan

Soal Temuan Ganja Dalam Koper di Ruang UKM, Universitas Pancasila Akui Kecolongan

Megapolitan
Dituding Ada Upaya Penyelundupan karena Banjir Proyek, Dirut Jakpro Minta Pembuktian

Dituding Ada Upaya Penyelundupan karena Banjir Proyek, Dirut Jakpro Minta Pembuktian

Megapolitan
Tahun Depan MRT Ditargetkan Akan Terintegrasi dengan Transjakarta

Tahun Depan MRT Ditargetkan Akan Terintegrasi dengan Transjakarta

Megapolitan
Kebakaran Mal Lokasari Square Jadi Tontonan Warga Sekitar

Kebakaran Mal Lokasari Square Jadi Tontonan Warga Sekitar

Megapolitan
Polisi Sebut Saksi Alami Efek Samping Pascaoperasi Ilegal di Salon PIK

Polisi Sebut Saksi Alami Efek Samping Pascaoperasi Ilegal di Salon PIK

Megapolitan
Ganja Dalam Koper Ditemukan di Ruang UKM Kesehatan Universitas Pancasila

Ganja Dalam Koper Ditemukan di Ruang UKM Kesehatan Universitas Pancasila

Megapolitan
BERITA FOTO: Ngeri, Perlintasan Tanpa Palang di Stasiun Ancol

BERITA FOTO: Ngeri, Perlintasan Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Berita Foto
Mulai Besok Tol Kunciran-Serpong Bisa Dilintasi Gratis Selama 2 Minggu

Mulai Besok Tol Kunciran-Serpong Bisa Dilintasi Gratis Selama 2 Minggu

Megapolitan
Bukan Pemprov, Mengapa Komisi C DPRD DKI Bela Anggaran Komputer yang Dipertanyakan PSI?

Bukan Pemprov, Mengapa Komisi C DPRD DKI Bela Anggaran Komputer yang Dipertanyakan PSI?

Megapolitan
Selain Ivan Gunawan, Polisi Telah Periksa Empat Pelanggan Salon Ilegal di PIK

Selain Ivan Gunawan, Polisi Telah Periksa Empat Pelanggan Salon Ilegal di PIK

Megapolitan
PT MRT Jakarta Luncurkan 300.000 Multi Trip Ticket

PT MRT Jakarta Luncurkan 300.000 Multi Trip Ticket

Megapolitan
40 Persen Kontraktor yang Tangani Proyek Saluran Air di Jaktim Dapat Rapor Merah

40 Persen Kontraktor yang Tangani Proyek Saluran Air di Jaktim Dapat Rapor Merah

Megapolitan
Polisi Sebut Tidak Ada Tanda Pencurian Kabel PLN pada Kasus Bocah Tewas Tersetrum

Polisi Sebut Tidak Ada Tanda Pencurian Kabel PLN pada Kasus Bocah Tewas Tersetrum

Megapolitan
Tol Kunciran-Serpong Diresmikan, Warga: Senang, Mau ke Mana-mana Jadi Cepat

Tol Kunciran-Serpong Diresmikan, Warga: Senang, Mau ke Mana-mana Jadi Cepat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X