Sandi Sebut Penjual Lahan Sumber Waras Harus Kembalikan Rp 191 Miliar

Kompas.com - 04/11/2017, 09:43 WIB
Bangunan lama RS Sumber Waras sisi barat yang akan dibangun kembali menjadi RS Kanker DKI, Selasa (13/6/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaBangunan lama RS Sumber Waras sisi barat yang akan dibangun kembali menjadi RS Kanker DKI, Selasa (13/6/2017).
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA,  KOMPAS. com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, sebelum Rumah Sakit Kanker DKI yang didirikan di lahan bekas Yayasan Kesehatan Sumber Waras dilanjutkan, pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras harus mengembalikan dahulu dana Rp 191 miliar. 

"Ini nanti konsepnya kemitraan, tetapi sabar dulu karena hukumnya harus diluruskan dan temuan BPK itu adalah harus mengembalikan Rp 191 miliar oleh penjualnya. Nah, ini yang lagi kami upayakan," ujarnya di kawasan BSD, Tangerang, Sabtu (4/11/2017).

Terkait hal ini, Sandi mengatakan telah bertemu dengan sejumlah pihak untuk membicarakan kelanjutan RS kanker pertama di DKI ini.

"Soal Sumber Waras kemarin kami (Anies-Sandi) sudah bertemu dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan, inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," katanya. 

Sebelum dilantik menjadi wakil gubernur DKI, Sandi memastikan siap melanjutkan pembangunan RS Sumber Waras. Meski demikian, ia meminta kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras yang disebut BPK segera dibayar.

"Bayar sajalah. Kalau itu temuan BPK, ya, harus dibayarlah. Namun, yang bayar, kan, harus yang diuntungkan," kata Sandiaga ditemui di Karawaci, Tangerang, Sabtu (22/7/2017).

Saat itu, Sandi memastikan tak akan menganggarkan ganti rugi kerugian neg

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2017).
ara meski BPK menyebut Pemprov DKI yang bertanggung jawab atas pembelian.

Baca juga : Anies-Sandi Sudah Bertemu Dinkes, Inspektorat dan BPK soal Proyek Sumber Waras

Menurut dia, dana APBD hanya boleh dianggarkan untuk pembangunan fisik RS Sumber Waras.

"Lewat APBD bisa dianggarkan. Namun, sebenarnya bisa melibatkan public-private partnership. Pokoknya rumah sakitnya harus terbangun," katanya.

Pemprov DKI membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014.


BPK menyebut Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal daripada seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 191 miliar.

Baca juga : Pembangunan Sumber Waras, Dinkes Tunggu Hasil Pertemuan dengan Anies-Sandi

Namun, KPK menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemprov DKI.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dandim Jaksel Sebutkan Kebanyakan Baliho Rizieq Diturunkan Sendiri oleh Warga

Dandim Jaksel Sebutkan Kebanyakan Baliho Rizieq Diturunkan Sendiri oleh Warga

Megapolitan
Mapolda Metro Dikirimi Puluhan Karangan Bunga Ucapan Dukungan Pencopotan Baliho Rizieq Shihab

Mapolda Metro Dikirimi Puluhan Karangan Bunga Ucapan Dukungan Pencopotan Baliho Rizieq Shihab

Megapolitan
Dandim Jaksel: Sudah Tak Ada Baliho Rizieq Shibab di Jalan Protokol

Dandim Jaksel: Sudah Tak Ada Baliho Rizieq Shibab di Jalan Protokol

Megapolitan
Wagub DKI: Tolak Tes Swab Terancam Denda hingga Rp 7 Juta

Wagub DKI: Tolak Tes Swab Terancam Denda hingga Rp 7 Juta

Megapolitan
FPI Klaim Rizieq Shihab Sudah Tes Swab, Hasilnya Negatif Covid-19

FPI Klaim Rizieq Shihab Sudah Tes Swab, Hasilnya Negatif Covid-19

Megapolitan
KBM Tatap Muka di Bogor Dimulai Januari 2021, Sekolah Harus Dapat Izin Orangtua

KBM Tatap Muka di Bogor Dimulai Januari 2021, Sekolah Harus Dapat Izin Orangtua

Megapolitan
Wagub DKI: Acara Maulid Nabi di Tebet Berbeda, yang Hadir Banyak

Wagub DKI: Acara Maulid Nabi di Tebet Berbeda, yang Hadir Banyak

Megapolitan
Rencana Belajar Tatap Muka, Orangtua: Jelang Vaksin Malah Ada Info Ini...

Rencana Belajar Tatap Muka, Orangtua: Jelang Vaksin Malah Ada Info Ini...

Megapolitan
Pangdam Jaya Ancam Tangkap Orang yang Pasang Lagi Baliho Rizieq Shihab

Pangdam Jaya Ancam Tangkap Orang yang Pasang Lagi Baliho Rizieq Shihab

Megapolitan
Diperiksa Polisi 8 Jam Terkait Acara Rizieq, Wagub DKI Dicecar 46 Pertanyaan

Diperiksa Polisi 8 Jam Terkait Acara Rizieq, Wagub DKI Dicecar 46 Pertanyaan

Megapolitan
Pemohon Dana Hibah Pariwisata di Jakarta Capai 1.557 Perusahaan

Pemohon Dana Hibah Pariwisata di Jakarta Capai 1.557 Perusahaan

Megapolitan
Diperiksa 8 Jam soal Acara Rizieq, Wagub DKI: Saya Jawab Pertanyaan sesuai Fakta dan Data

Diperiksa 8 Jam soal Acara Rizieq, Wagub DKI: Saya Jawab Pertanyaan sesuai Fakta dan Data

Megapolitan
Bima Arya Minta Tenaga Pengajar Dites Swab Sebelum KBM Tatap Muka Digelar

Bima Arya Minta Tenaga Pengajar Dites Swab Sebelum KBM Tatap Muka Digelar

Megapolitan
Sterilisasi Tebet, Polda Metro Jaya Kerahkan 2 Water Cannon untuk Semprot Disinfektan

Sterilisasi Tebet, Polda Metro Jaya Kerahkan 2 Water Cannon untuk Semprot Disinfektan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Butuh Sebulan Bahas Regulasi KBM Tatap Muka di Sekolah

Pemkot Bekasi Butuh Sebulan Bahas Regulasi KBM Tatap Muka di Sekolah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X