JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan transportasi terpadu OK Otrip (one karcis, one trip), dinilai cukup baik memadukan transportasi umum dalam satu harga. Namun pemerintah juga perlu memperhatikan kesejahteraan sopir, sebelum rencana ini dilaksanakan.
Darmaningtyas, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengatakan program ini jangan hanya melibatkan stakeholder pusat, seperti Organda dan pemilik angkutan kota (angkot). Tapi juga para sopir.
"Sopir harus diperhatikan dan diberikan sosialisasi, mereka ini kan ujung tombak. Jangan hanya pemlik angkotnya saja yang mendapat keuntungan, tapi sopirnya juga wajib disejahterahkan nanti," ucap Darmaningtyas kepada Kompas.com, Selasa (7/11/2017).
Baca : Uji Coba OK Otrip Ditergetkan Akhir 2017 atau Awal 2017
Menurut Darmaningtyas, harus ada aturan yang jelas mengenai sistem setoran untuk sopir. Terutama bila program OK Otrip nanti menggunakan uang elektronik.
Warga berjalan menuju armada angkutan kota yang menunggu penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Selasa (24/7/2012). Jajaran pemerintah provinsi perlu memperketat operasional angkutan umum sehingga benar-benar aman dan nyaman bagi penumpangnya.
"Mereka (sopir) itu tidak biasa dengan uang elektronik, harus dibuat dulu mekanismenya seperti apa agar mengerti. Lantas bagaimana dengan sistem setoran yang selama ini mereka biasa lakukan," kata Darmaningtyas.
Baca : Sopir Angkot Tanyakan Kejelasan OK Otrip
Sebelumnya PT Transjakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengkaji program OK Otrip. Wakil Guberur DKI Jakarta Sandiaga Uno, mengatakan masa uji coba akan berlangsung pada akhir 2017 atau awal 2018 dengan tarif Rp 3.500.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
