PKS Kritik Rencana Anies-Sandi Tak Beri Penyertaan Modal BUMD Pangan

Kompas.com - 14/11/2017, 13:11 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2017). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARWakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin meniadakan penyertaan modal daerah (PMD) untuk BUMD sektor pangan seperti PD Dharmajaya dan PT Food Station. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sebelumnya mengatakan PMD untuk lima BUMD DKI akan dihapus demi kemandirian BUMD itu.

Alasan lain penghapusan itu adalah untuk memenuhi kekurangan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun.

Menurut Saefullah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno ingin BUMD itu mengoptimalkan kerjasama dengan perusahaan swasta alih-alih mengandalkan PMD.

"Apakah tidak terjadi nanti swasta yang kartel pangan malah bisa intervensi BUMD kita? Hingga harga pangan kita enggak bisa lagi dikontrol pemerintah tetapi oleh swasta karena ulah pemerintah sendiri yang minta BUMD kerja sama dengan swasta," ujar Sani (sapaan Triwisaksana) yang berasal dari Fraksi PKS di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (14/11/2017).


Baca juga : Anies-Sandiaga Tak Berikan Penyertaan Modal kepada 5 BUMD DKI

Sani mengingatkan, dua BUMD sektor pangan itu bergerak dalam hal pelayanan masyarakat. Seharusnya, Pemprov DKI melindungi BUMD itu dengan memberikan PMD untuk mereka. Menurut Sani, BUMD yang bisa dikerjasamakan dengan swasta adalah PT Jakpro dan PT MRT.

Karena itu, Sani meminta Pemprov DKI mencari sumber lain untuk memenuhi kekurangan dana Rp 2,5 triliun itu.

"Ini kami tidak setuju, ini diganti saja kekurangan Rp 2,5 triliun itu dari sektor lain misalnya dari anggaran belanja," ujar Sani.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Yusriah yang juga dari Fraksi PKS bersuara senada. PMD BUMD memang dibahas dalam Komisi B yang diketuai Yusriah. Menurut Yusriah, BUMD sektor pangan seharusnya didukung. Apalagi, Anies-Sandi akan memberi kompensasi kepada buruh untuk bisa mendapat sembako murah.

"Pak Sekda kok enak-enaknya saja main hapus? Kita enggak sepakat di sana," ujar Yusriah.

Beberapa anggota DPRD DKI yang juga mempertanyakan usulan itu adalah Bestari Barus dari Partai Nasdem dan Ferrial Sofyan dari Partai Demokrat.

Selain PD Dharma Jaya dan Food Station, BUMD lain yang diusulkan untuk dihapus PMD-nya adalah PT Jakarta Tourisindo, PD Pembanguann Sarana Jaya, dan Askrida.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

Megapolitan
Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Megapolitan
Bocah yang Hanyut di Kali Angke Ciputat Ditemukan 13 Meter dari Lokasi Awal

Bocah yang Hanyut di Kali Angke Ciputat Ditemukan 13 Meter dari Lokasi Awal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X