PKS Kritik Rencana Anies-Sandi Tak Beri Penyertaan Modal BUMD Pangan

Kompas.com - 14/11/2017, 13:11 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2017). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARWakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin meniadakan penyertaan modal daerah (PMD) untuk BUMD sektor pangan seperti PD Dharmajaya dan PT Food Station. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sebelumnya mengatakan PMD untuk lima BUMD DKI akan dihapus demi kemandirian BUMD itu.

Alasan lain penghapusan itu adalah untuk memenuhi kekurangan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun.

Menurut Saefullah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno ingin BUMD itu mengoptimalkan kerjasama dengan perusahaan swasta alih-alih mengandalkan PMD.

"Apakah tidak terjadi nanti swasta yang kartel pangan malah bisa intervensi BUMD kita? Hingga harga pangan kita enggak bisa lagi dikontrol pemerintah tetapi oleh swasta karena ulah pemerintah sendiri yang minta BUMD kerja sama dengan swasta," ujar Sani (sapaan Triwisaksana) yang berasal dari Fraksi PKS di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (14/11/2017).

Baca juga : Anies-Sandiaga Tak Berikan Penyertaan Modal kepada 5 BUMD DKI

Sani mengingatkan, dua BUMD sektor pangan itu bergerak dalam hal pelayanan masyarakat. Seharusnya, Pemprov DKI melindungi BUMD itu dengan memberikan PMD untuk mereka. Menurut Sani, BUMD yang bisa dikerjasamakan dengan swasta adalah PT Jakpro dan PT MRT.

Karena itu, Sani meminta Pemprov DKI mencari sumber lain untuk memenuhi kekurangan dana Rp 2,5 triliun itu.

"Ini kami tidak setuju, ini diganti saja kekurangan Rp 2,5 triliun itu dari sektor lain misalnya dari anggaran belanja," ujar Sani.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Yusriah yang juga dari Fraksi PKS bersuara senada. PMD BUMD memang dibahas dalam Komisi B yang diketuai Yusriah. Menurut Yusriah, BUMD sektor pangan seharusnya didukung. Apalagi, Anies-Sandi akan memberi kompensasi kepada buruh untuk bisa mendapat sembako murah.

"Pak Sekda kok enak-enaknya saja main hapus? Kita enggak sepakat di sana," ujar Yusriah.

Beberapa anggota DPRD DKI yang juga mempertanyakan usulan itu adalah Bestari Barus dari Partai Nasdem dan Ferrial Sofyan dari Partai Demokrat.

Selain PD Dharma Jaya dan Food Station, BUMD lain yang diusulkan untuk dihapus PMD-nya adalah PT Jakarta Tourisindo, PD Pembanguann Sarana Jaya, dan Askrida.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Megapolitan
Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

Megapolitan
Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

Megapolitan
Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

Megapolitan
Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

Megapolitan
Benyamin Davnie Targetkan Dapat Dukungan 4 Partai dalam Pilkada Tangsel

Benyamin Davnie Targetkan Dapat Dukungan 4 Partai dalam Pilkada Tangsel

Megapolitan
Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

Megapolitan
Tak Ada Juknis dari Pemerintah, Penyelenggaraan MPLS Disebut Tanpa Standar yang Jelas

Tak Ada Juknis dari Pemerintah, Penyelenggaraan MPLS Disebut Tanpa Standar yang Jelas

Megapolitan
Pegawai Dishub Depok yang Cegat Ambulans Akan Dilaporkan ke Badan Kepegawaian

Pegawai Dishub Depok yang Cegat Ambulans Akan Dilaporkan ke Badan Kepegawaian

Megapolitan
Pilotnya Terjerat Narkoba, Citilink Lakukan Tes Urine ke Karyawan

Pilotnya Terjerat Narkoba, Citilink Lakukan Tes Urine ke Karyawan

Megapolitan
Benyamin Davnie Klaim Dapat Dukungan dari PPP untuk Jadi Calon Wali Kota Tangsel

Benyamin Davnie Klaim Dapat Dukungan dari PPP untuk Jadi Calon Wali Kota Tangsel

Megapolitan
Hari Pertama Pengenalan Sekolah, Apa Saja Kegiatan dan Materi yang Diberikan?

Hari Pertama Pengenalan Sekolah, Apa Saja Kegiatan dan Materi yang Diberikan?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X