Pemprov DKI Mesti Lakukan Pemetaan Terkait Pengadaan Lahan Perumahan

Kompas.com - 20/11/2017, 17:59 WIB
Aktivitas warga di rumah semi-permanen di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Selasa (7/11/2017). Kawasan yang dihuni sekitar 160 KK ini kembali jadi perbincangan setelah Gubernur Anies Baswedan merencanakan Kampung Akuarium sebagai proyek percontohan pertama pembangunan rumah berlapis di Jakarta. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGAktivitas warga di rumah semi-permanen di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Selasa (7/11/2017). Kawasan yang dihuni sekitar 160 KK ini kembali jadi perbincangan setelah Gubernur Anies Baswedan merencanakan Kampung Akuarium sebagai proyek percontohan pertama pembangunan rumah berlapis di Jakarta.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Alokasi anggaran pengadaan tanah untuk perumahan rakyat dan pemukiman dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018 dinilai bukan hal utama.

Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar mengatakan, ada beberapa hal penting lainnya yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam hal pengadaan tanah di samping alokasi anggaran.

"Anggaran boleh saja dialokasikan tapi pertama harusnya pemetaan dulu. Jadi lahan-lahan yang potensial untuk perumahan rakyat itu di mana saja dan ini juga terkait lokasi permukiman kumuh yang mau ditata," kata Jehansyah saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/11/2017).

Jehansyah menambahkan, masih banyak lahan di DKI Jakarta yang bisa digunakan untuk perumahan rakyat. Mantan Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bidang Perumahan dan Permukiman itu menyebutkan, banyak lahan milik negara dan BUMN yang kondisinya saat ini ditempati masyarakat.

Baca juga : Anggaran Gelondongan Pengadaan Lahan Rp 798 Miliar di RAPBD DKI 2018

"Nah ini gubernur bisa membuat usulan-usalan, proposal untuk menata kawasan tersebut. Di satu sisi tanah BUMN itu tidak dipakai semua tapi ditata kembali dan warganya yang di sana tidak digusur sehingga kawasan tersebut meningkat kualitasnya," imbuh dia.

Hal itu, lanjut Jehansyah, yang dinamakan konsolidasi lahan sehingga apabila dijalankan, kecil kemungkinannya bakal ada pembebasan lahan menggunakan anggaran.

Soal konsolidasi lahan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pernah menyinggungnya. Dia mengatakan, konsolidasi lahan bakal digunakan untuk program rumah berlapis di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Contohnya nanti di Akuarium. Coba lihat nanti begitu sudah di-launching, itu bagian dari land consolidation," ujar Sandi pada 6 November 2017.

 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menganggarkan dana sebesar Rp 798,1 miliar di dalam RAPBD DKI 2018 untuk pengadaan lahan. Rencana alokasi anggaran itu tercantum situs apbd.jakarta.go.id, sebagaimana dilihat Kompas.com Senin.

Namun dalam situs tersebut, anggaran ditulis secara gelondongan. Artinya tidak ada rincian lahan mana saja yang akan dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018.

Anggaran tersebut masih ditambah biaya pemeriksaan tanah sebesar Rp 12,1 juta dan biaya pendaftaran pengukuran tanah sebesar Rp 28,6 juta. Jika ditotal, anggaran untuk pelaksanaan pengadaan tanah menjadi Rp 798.140.700.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Megapolitan
Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Megapolitan
Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Megapolitan
Akan Tawuran Saat Warga Lain Diam di Rumah, 4 Pemuda Ditangkap

Akan Tawuran Saat Warga Lain Diam di Rumah, 4 Pemuda Ditangkap

Megapolitan
Jalan Sepi Banyak Digunakan Kebut-kebutan, Polisi: Fatalitas Kecelakaan Meningkat

Jalan Sepi Banyak Digunakan Kebut-kebutan, Polisi: Fatalitas Kecelakaan Meningkat

Megapolitan
Truk Sembako Terguling di Jalan Raya Pondok Gede

Truk Sembako Terguling di Jalan Raya Pondok Gede

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Beroperasi Lagi Mulai Besok, Buka Pukul 08.00-14.00

Pasar Tanah Abang Beroperasi Lagi Mulai Besok, Buka Pukul 08.00-14.00

Megapolitan
Pedagang Pasar Kemiri Kembangan Utara Diminta Patuhi Imbauan Kurangi Aktivitas

Pedagang Pasar Kemiri Kembangan Utara Diminta Patuhi Imbauan Kurangi Aktivitas

Megapolitan
Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Megapolitan
18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

Megapolitan
Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X