"Katanya KJP Plus, Kok Malah Minus?"

Kompas.com - 22/11/2017, 14:25 WIB

Nibras Nada Nailufar

Penulis

Lihat Foto

Pasar daging murah di Kelurahan Tambora, Jakarta Barat, Jumat (25/7/2014).(Kompas.com/Abba Gabrilin)

Ratusan warga mengantre pembelian daging murah di Kantor Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (15/12/2016).

Anggota PPSU manfaatkan operasi daging murah yang diadakan pemerintah di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (7/12/2016)

Hampir seribu warga pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) sejak pagi hingga siang menyerbu kantor Kecamatan Matraman, di Jakarta Timur, Senin (27/6/2016). Kedatangan warga yang berbondong-bondong itu untuk mendapatkan daging murah melalui dana KJP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mama Ilham, warga Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengaku kecewa adanya wacana pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) tak akan menerima subsidi pangan lagi.

"Iya awal November kemarin waktu ambil sembako di RPTRA sudah dengar-dengar, katanya ini tutup buku (terakhir)," kata Mama Ilham ditemui di rumahnya, Rabu (22/11/2017).

Mama Ilham mengatakan, saban bulan, ia mengambil jatah sekilo daging ayam, sekilo daging sapi, sekilo telur ayam, dan sekilo beras dengan harga Rp 80.000. Menurut dia, program subsidi pangan itu cukup membantu keluarganya.

Dia mengaku punya dua anak. Satu masih bersekolah di SD Negeri di Pasar Minggu, dan satu lagi duduk di bangku SMK.

"Beneran deh, dulu sebelum ada daging murah Rp 35.000, saya sekeluarga cuma setahun sekali makan daging. Sekarang Alhamdulillah bisa setiap bulan," ujar Mama Ilham.

Nurito / Beritajakarta.com Ratusan warga mengantre pembelian daging murah di Kantor Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (15/12/2016).

Ia menyayangkan jika program tersebut terancam batal hanya karena Pemprov DKI tak lagi memberikan PMD kepada PD Dharma Jaya. Pada era Gubernur Anies Baswedan, ia meminta agar janji menambah tunjangan KJP.

"Katanya KJP Plus, kok malah minus? Mana dong plusnya?" ujarnya.

Cepi, seorang warga yang anaknya penerima KJP juga menyatakan keberatan jika manfaat KJP berkurang. Apalagi, jika harus digantikan dengan mata anggaran yang menurutnya tidak penting.

"Lebih baik kan buat warga yang butuh KJP, jangan orang susah malah dikurangi," kata Cepi.

Cepi mengaku justru mendengar KJP sekarang bisa dicairkan tunai alih-alih lewat belanja dan penukaran seperti sebelumnya.

Menurut dia, kedua jenis kebijakan itu yang penting menguntungkan masyarakat. Cepi hanya mengingatkan jika KJP bersifat tunai, maka ada potensi penyalahgunaan.

"Ya kalau anak dapatnya tunai, nanti sama emaknya dipakai beli HP, itu ruginya," ujar Cepi.

Kompas.com/David Oliver Purba Anggota PPSU manfaatkan operasi daging murah yang diadakan pemerintah di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (7/12/2016)

PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan PMD tahun 2018. Alasannya, supaya BUMD bisa mandiri tanpa terus-menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Alih-alih mandiri, PD Dharma Jaya malah tidak bisa membeli stok daging subsidi untuk penerima KJP. Selama ini dengan subsidi itu, pemegang KJP bisa membeli daging sapi dan daging ayam dengan harga murah.

Direktur PD Dharma Jaya Marina Ratnamengatakan masih bisa menggunakan dana PSO untuk membeli daging. Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk membeli daging subsidi KJP.