Privatisasi Lahan di Pulau Pari, Sandi Akan Koordinasi dengan BPN

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno siap berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyikapi permasalahan yang ada di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

Lahan di Pulau Pari saat ini tengah menjadi sengketa antara masyarakat lokal di sana dengan PT Bumi Pari Asri. Perusahaan swasta itu mengklaim 90 persen lahan di Pulau Pari adalah milik mereka.

"Kita akan koordinasi dengan BPN di sana. Kita pastikan masyarakat di sana tidak terzalimi," ujar Sandi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Selain itu, Sandi juga mengaku akan memeriksa semua aspek hukum yang berhubungan dengan lahan di Pulau Pari.

Baca juga : Belum Ada Action dari Anies, Warga Pulau Pari ke Balai Kota Lagi

Sandi ingin masyarakat di sana mendapatkan kehidupan yang layak dan memiliki penghasilan cukup untuk membiayai kehidupan mereka.

"Kita juga akan lihat aspek-aspek apa yang bisa meningkatkan penghasilan dan menyelesaikan ketimpangan luar biasa di Pulau Pari," ujar Sandi.

Baca juga : Warga Pulau Pari Bantah Polisi yang Sebut Kericuhan karena Salah Paham

KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu warga Pulau Pari di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Sambil menyerahkan berbagai berkas kepada Gubernur Anies Baswedan, Sulaiman mengatakan banyak warga yang sudah dipidana karena masalah itu.

"Saat ini sudah ada beberapa warga masuk tahanan. Saya sebagai ketua RW saat ini sudah juga jadi tersangka karena pasal penyerobotan pekarangan orang lain," kata Sulaiman.

Baca juga : Polisi Dihadang Warga Saat Pasang Plang Pengumuman Rumah Bersengketa di Pulau Pari

Anies belum bisa memberi banyak jawaban kepada Sulaiman. Dia hanya menerima berkasnya dan berjanji akan mempelajari.

"Sip, saya bawa deh, kita lihat, biar bisa dipelajari lebih lanjut," kata Anies.

Sebelum mengadu ke Anies, warga Pulau Pari sudah mengadu ke sejumlah tempat. Salah satunya ke DPRD DKI Jakarta.

Warga mengatakan, mereka sudah menghuni pulau itu turun-temurun sehingga berhak memiliki lahan tempat tinggal mereka. Namun, mereka mengaku tidak memiliki dokumen legal seperti sertifikat yang bisa membuktikan kepemilikan lahannya.

Baca juga : Warga Pulau Pari Mengadu ke Gubernur Anies

KOMPAS.com/JESSI CARINA Anggota Komisi A DPRD DKI, warga Pulau Pari, dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Kasten Situmorang meihat peta Pulau Pari di Gedung DPRD DKI, Selasa (3/10/2017).

Masalah kepemilikan lahan itu kemudian berkembang ke persoalan lain. Warga Pulau Pari merasa terintimidasi dan dikriminalisasi di tanah kelahiran mereka sendiri. Mereka menduga intimidasi itu berkaitan dengan kasus perebutan lahan.