DPRD DKI Khawatir TGUPP Jadi Kontraproduktif karena Terlalu Gemuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak khawatir kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta tidak efektif. Sebab jumlah personelnya begitu banyak, yaitu 73 orang.

"Tim ini nanti bisa menjadi kontraproduktif karena jumlah personelnya yang banyak. Malah nanti akan lebih merepotkan," kata Jhonny ketika dihubungi, Rabu (29/11/2017).

Selain TGUPP, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Jhonny mengatakan, hal itu akan menjadi catatannya dalam sidang paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jumat besok. Menurut dia, DPRD DKI berada pada posisi yang dilematis pada Selasa kemarin. Di satu sisi, Komisi C tidak setuju dengan jumlah personel TGUPP yang mencapai 73 orang. Di sisi lain, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meyakinkan bahwa ini diskresi gubernur.

Baca juga : Lolosnya Anggaran TGUPP Setelah Pembahasan yang Alot...

"Gubernur mau bagaimana visi dan misinya yang tertuang dalam program pembangunan itu dibantu tenaga-tenaga luar sehingga percepatan pembangunan bisa berjalan," ujar Jhonny.

Jhonny memberi saran kepada Anies untuk membuat tim seleksi independen dalam memilih personel TGUPP. Hal itu untuk menjaga kepercayaan publik bahwa Anies memilih orang-orang berdasarkan kemampuan mereka.

"Karena kalau langsung dipilih, pasti publik skeptis. Walau belum tentu juga pilihan Gubernur salah, tapi paling tidak publik memercayai pilihan Gubernur melalui pihak ketiga, tim seleksi itu," kata Jhonny.

Baca juga : Anies Disarankan Gunakan Tim Independen dan Berkelas Seleksi TGUPP

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, jumlah TGUPP mencapai 73 orang karena ada peleburan tim gubernur yang ada di tingkat wali kota ke tingkat provinsi.

Selain itu, jumlah personel besar karena ada pembagian ke dalam 5 bidang. Bidang-bidang itu adalah bidang pengelolaan pesisir, ekonomi pembangunan kota, harmonisasi dan regulasi, bidanh pencegahan korupsi, dan bidang percepatan pembangunan.