Hibah DKI untuk Honor Guru Swasta yang Timbulkan Kekhawatiran...

Kompas.com - 05/12/2017, 09:49 WIB
Sekjen FSGI Heru Purnomo di Kantor LBH Jakarta, Minggu (3/12/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Sekjen FSGI Heru Purnomo di Kantor LBH Jakarta, Minggu (3/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dana hibah untuk tiga organisasi profesi guru dalam APBD DKI 2018.

Ketiga organisasi itu adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) DKI, serta Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) DKI Jakarta.

Masing-masing akan mendapatkan hibah Rp 367,2 miliar (PGRI), Rp 40,2 miliar (Himpaudi), Rp 23,5 miliar (IGTKI). Hibah itu akan disalurkan sebagai honorarium guru swasta di DKI, mulai dari tingkat PAUD (Himpaudi), TK (IGTKI), hingga SD, SMP, SMA, dan SMK (PGRI).

Menimbulkan kekhawatiran

Rencana pemberian hibah untuk tiga organisasi profesi itu menimbulkan kekhawatiran. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, mekanisme penyaluran dana hibah melalui organisasi profesi guru melanggar aturan dan perundangan.

"Kami selaku organisasi profesi guru merasa risau karena penyaluran hibah untuk guru menyalahi peraturan dan undang-undang," ujar Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo, Minggu (3/12/2017).

Baca juga: Penyaluran Dana Hibah Lewat Organisasi Guru Bisa Timbulkan Konflik

Heru mengatakan, penyaluran hibah melalui organisasi guru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU tersebut tidak mengatur adanya kewenangan organisasi profesi guru menyalurkan dana hibah.

Penyaluran dana hibah hanya melalui satu organisasi profesi guru juga melanggar Undang-Undang tentang Otonomi Daerah karena upaya peningkatan kesejahteraan dinilai tidak akan merata.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim di Kantor LBH Jakarta, Minggu (3/12/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim di Kantor LBH Jakarta, Minggu (3/12/2017).

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim menuturkan, guru-guru di luar organisasi profesi penerima hibah dikhawatirkan tidak mendapatkan honorarium apabila Pemprov DKI hanya menyalurkan hibah untuk organisasi profesi tertentu.

"Anggota organisasi profesi guru selain PGRI dan Himpaudi berpotensi tidak memperoleh tunjangan tersebut mengingat salah satu syarat mendapatkan tunjangan haruslah menjadi anggota PGRI," ujar Satriwan.

Baca juga: FSGI Minta Hibah untuk Guru Swasta di DKI Disalurkan Dinas Pendidikan

FSGI meminta Pemprov DKI langsung menyalurkan dana hibah untuk guru-guru swasta itu melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Hal itu perlu dilakukan agar tidak ada konflik yang terjadi antar-organisasi profesi guru.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/7/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/7/2017).

Jawaban Dinas Pendidikan

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa langsung memberikan honorarium kepada guru-guru swasta di Jakarta. Sebab, instansi pemerintah tidak bisa memberikan hibah langsung kepada pihak swasta per orangan.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta menggunakan organisasi profesi guru untuk menyalurkan hibah kepada guru-guru swasta.

"Enggak boleh kepada swasta menyalurkan langsung, harus hibah. Ketika hibah, harus ada lembaga yang menaungi," kata Bowo.

Bowo memastikan, semua guru swasta yang terverifikasi akan mendapatkan honor per bulan meskipun bukan anggota organisasi profesi guru penerima hibah.

Baca juga: PGRI DKI Dapat Hibah Rp 367 M, 61.000 Guru Swasta Akan Dapat Honor

Alasannya, data yang digunakan untuk memberi honor itu mengacu pada data pokok pendidikan (dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Mereka tetap guru, kan, ketika daftarnya masuk ke sistem dapodik Kemendikbud. Jadi, data yang diambil dari dapodik tidak mengenal guru silat, ngaji. Kami basisnya dari situ (dapodik)," ujar Bowo.

Organisasi penerima hibah hanyalah "alat" yang membantu Pemprov DKI Jakarta untuk menyalurkan hibah tersebut.

Bowo menjelaskan, Pemprov DKI menggunakan tiga organisasi profesi guru tersebut karena organisasi itulah yang mengajukan hibah kepada Pemprov DKI Jakarta.


EditorDian Maharani

Terkini Lainnya

Pengunjung Berburu Makanan Murah Hingga Pakaian di Bekasi Night Carnival

Pengunjung Berburu Makanan Murah Hingga Pakaian di Bekasi Night Carnival

Megapolitan
Buka Lapangan Kerja, Sandiaga Akan Beri Insentif Industri Perfilman

Buka Lapangan Kerja, Sandiaga Akan Beri Insentif Industri Perfilman

Regional
BPN Optimistis Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Meningkat Pasca-Kampanye Rapat Umum

BPN Optimistis Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Meningkat Pasca-Kampanye Rapat Umum

Nasional
Jonan Sebut Rasio Elektifikasi NTT Paling Rendah di Indonesia

Jonan Sebut Rasio Elektifikasi NTT Paling Rendah di Indonesia

Regional
Prabowo dan Sandiaga Dijadwalkan Kampanye Rapat Umum Bersama di 4 Kota

Prabowo dan Sandiaga Dijadwalkan Kampanye Rapat Umum Bersama di 4 Kota

Nasional
Terjatuh dari Kapal, ABK Ditemukan Tewas di Pelabuhan Samudera Kendari

Terjatuh dari Kapal, ABK Ditemukan Tewas di Pelabuhan Samudera Kendari

Regional
Prabowo dan Sandiaga Awali Rapat Kampanye Rapat Umum di Kota yang Berbeda

Prabowo dan Sandiaga Awali Rapat Kampanye Rapat Umum di Kota yang Berbeda

Nasional
Prabowo Akan Awali Kampanye Rapat Umum di Manado dan Makassar

Prabowo Akan Awali Kampanye Rapat Umum di Manado dan Makassar

Nasional
Pasca-banjir Bandang Jayapura, Warga Diminta Lapor Jika Cium Aroma Tak Sedap

Pasca-banjir Bandang Jayapura, Warga Diminta Lapor Jika Cium Aroma Tak Sedap

Regional
Mengamuk, Pria Ini Bacok Tiga Anggota Keluarga Mantan Istrinya

Mengamuk, Pria Ini Bacok Tiga Anggota Keluarga Mantan Istrinya

Regional
La Nyalla Ancam 'Amputasi' Kader Pemuda Pancasila Jatim yang Tak Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

La Nyalla Ancam "Amputasi" Kader Pemuda Pancasila Jatim yang Tak Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

Regional
Puting Beliung Rusak 117 Unit Bangunan di Bolaang Mongondow

Puting Beliung Rusak 117 Unit Bangunan di Bolaang Mongondow

Regional
Tahun 2020, Jokowi Akan Bangun 3.000 BLK Komunitas di Pondok Pesantren

Tahun 2020, Jokowi Akan Bangun 3.000 BLK Komunitas di Pondok Pesantren

Regional
TNBTS Minta Semua Wisatawan Patuhi Larangan Mendekat ke Kawah Bromo

TNBTS Minta Semua Wisatawan Patuhi Larangan Mendekat ke Kawah Bromo

Regional
Patung Putri Duyung Kini Pakai Kemben, Manajemen Ancol Sebut Penyesuaian Budaya

Patung Putri Duyung Kini Pakai Kemben, Manajemen Ancol Sebut Penyesuaian Budaya

Megapolitan

Close Ads X