Hibah DKI untuk Honor Guru Swasta yang Timbulkan Kekhawatiran...

Kompas.com - 05/12/2017, 09:49 WIB
Sekjen FSGI Heru Purnomo di Kantor LBH Jakarta, Minggu (3/12/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSekjen FSGI Heru Purnomo di Kantor LBH Jakarta, Minggu (3/12/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dana hibah untuk tiga organisasi profesi guru dalam APBD DKI 2018.

Ketiga organisasi itu adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) DKI, serta Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) DKI Jakarta.

Masing-masing akan mendapatkan hibah Rp 367,2 miliar (PGRI), Rp 40,2 miliar (Himpaudi), Rp 23,5 miliar (IGTKI). Hibah itu akan disalurkan sebagai honorarium guru swasta di DKI, mulai dari tingkat PAUD (Himpaudi), TK (IGTKI), hingga SD, SMP, SMA, dan SMK (PGRI).

Menimbulkan kekhawatiran

Rencana pemberian hibah untuk tiga organisasi profesi itu menimbulkan kekhawatiran. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, mekanisme penyaluran dana hibah melalui organisasi profesi guru melanggar aturan dan perundangan.

"Kami selaku organisasi profesi guru merasa risau karena penyaluran hibah untuk guru menyalahi peraturan dan undang-undang," ujar Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo, Minggu (3/12/2017).

Baca juga: Penyaluran Dana Hibah Lewat Organisasi Guru Bisa Timbulkan Konflik

Heru mengatakan, penyaluran hibah melalui organisasi guru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU tersebut tidak mengatur adanya kewenangan organisasi profesi guru menyalurkan dana hibah.

Penyaluran dana hibah hanya melalui satu organisasi profesi guru juga melanggar Undang-Undang tentang Otonomi Daerah karena upaya peningkatan kesejahteraan dinilai tidak akan merata.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim di Kantor LBH Jakarta, Minggu (3/12/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim di Kantor LBH Jakarta, Minggu (3/12/2017).

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim menuturkan, guru-guru di luar organisasi profesi penerima hibah dikhawatirkan tidak mendapatkan honorarium apabila Pemprov DKI hanya menyalurkan hibah untuk organisasi profesi tertentu.

"Anggota organisasi profesi guru selain PGRI dan Himpaudi berpotensi tidak memperoleh tunjangan tersebut mengingat salah satu syarat mendapatkan tunjangan haruslah menjadi anggota PGRI," ujar Satriwan.

Baca juga: FSGI Minta Hibah untuk Guru Swasta di DKI Disalurkan Dinas Pendidikan

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Citilink Beri Layanan Rapid Test Gratis, Ini Persyaratannya

Citilink Beri Layanan Rapid Test Gratis, Ini Persyaratannya

Megapolitan
Sebagian Jakarta, Bogor, dan Depok Diprediksikan Hujan Nanti Malam

Sebagian Jakarta, Bogor, dan Depok Diprediksikan Hujan Nanti Malam

Megapolitan
Mengintip Isi Raperda Kota Religius yang Diusulkan Pemkot Depok

Mengintip Isi Raperda Kota Religius yang Diusulkan Pemkot Depok

Megapolitan
Saat Hobi Memasak Alihkan Stress Akibat Gagal PPDB Jakarta 2020

Saat Hobi Memasak Alihkan Stress Akibat Gagal PPDB Jakarta 2020

Megapolitan
Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Tersisa 9 RW

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Tersisa 9 RW

Megapolitan
Komunitas Seniman Pertanyakan Urgensi Pemkot Tangerang Minta Kosongkan Lahan Semanggi Center

Komunitas Seniman Pertanyakan Urgensi Pemkot Tangerang Minta Kosongkan Lahan Semanggi Center

Megapolitan
Ganjil Genap Dihapus, 90 Persen Pedagang Pasar Minggu Mulai Berjualan

Ganjil Genap Dihapus, 90 Persen Pedagang Pasar Minggu Mulai Berjualan

Megapolitan
Aparat Belum Bantu Pembatasan Pengunjung di Sejumlah Pasar di Jaksel

Aparat Belum Bantu Pembatasan Pengunjung di Sejumlah Pasar di Jaksel

Megapolitan
UPDATE 2 Juli: Bertambah 13, Total 414 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 2 Juli: Bertambah 13, Total 414 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Dishub DKI: Jumlah Kendaraan di Jalanan Jakarta Mendekati Sebelum Covid-19

Dishub DKI: Jumlah Kendaraan di Jalanan Jakarta Mendekati Sebelum Covid-19

Megapolitan
UPDATE 2 Juli, Sisa 19 Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi, 12 RW Masih di Zona Merah

UPDATE 2 Juli, Sisa 19 Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi, 12 RW Masih di Zona Merah

Megapolitan
Kasus Penusukan Anggota Babinsa Serda Saputra, Polisi Tangkap Seorang Tersangka

Kasus Penusukan Anggota Babinsa Serda Saputra, Polisi Tangkap Seorang Tersangka

Megapolitan
PT MRT Jakarta Bakal Tambah Durasi Jam Sibuk bila Jumlah Penumpang Melonjak

PT MRT Jakarta Bakal Tambah Durasi Jam Sibuk bila Jumlah Penumpang Melonjak

Megapolitan
Orderan Kurir Sepeda Jakarta Melonjak Selama Pandemi Covid-19

Orderan Kurir Sepeda Jakarta Melonjak Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Orangtua Keluhkan Titik Koordinat PPDB Jalur Zonasi yang Salah, Pemkot Bekasi: Human Error

Orangtua Keluhkan Titik Koordinat PPDB Jalur Zonasi yang Salah, Pemkot Bekasi: Human Error

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X