Dia mengatakan hal-hal positif yang ada pada pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama harus tetap dilanjutkan.
"Lanjutin dong yang bagus-bagus, tapi saya bilang jangan diedit, jangan pencitraan," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta , Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (20/10/2017).
Dibatasi
Meski tak lagi mengunggah video ke akun YouTube, Sandiaga bersikukuh menyebut Pemprov DKI terbuka. Masyarakat tetap dapat menonton rapat-rapat yang diikuti Anies-Sandiaga. Namun, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan video rapim, mereka harus mengirim surat terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI Jakarta.
"Saya sudah bilang sama Bu Dian (Kepala Dinas Kominfotik), kami enggak ada yang nutup-nutupin, siapa yang mau datang silakan tulis surat, kami kasih, we're open kimono, open kebaya, enggak ada yang ditutup-tutupin," kata Sandiaga.
Baca juga : Sandiaga: Mau Akses Video Rapat Pemprov, Ajukan Surat
Dia mencontohkan pemerintah kota di Belanda yang juga tak mengunggah dan menyebar video rapatnya.
"Waktu Wali Kota Belanda ke sini, Bu Dian cerita bahwa di Belanda yang paling terbuka sendiri konsepnya kalau minta keterbukaan itu harus ada surat resmi, harus ada organisasinya, dan itu akan diberikan," katanya.
Kebiasaan Ahok
Kebiasaan mengunggah video rapat ke akun Youtube dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok pernah cerita alasannya meminta Dinas Kominfotik untuk merekam semua kegiatan resmi gubernur, wagub, hingga sekda, bahkan agenda rapat.
"Awalnya, pas 10 hari baru dilantik itu ada demo buruh 3.000 orang dan yang bertemu dengan saya hanya 30 orang. Saya berpikir begini, jangan-jangan nanti kalau 30 buruh ini sudah sepakat dengan saya, buruh yang di luar menyangka saya menyuap. Ya sudah lebih baik saya videokan," kata Ahok, di Balai Kota, Senin (3/8/2015).
Hanya saja, saat itu, Dinas Kominfotik DKI hanya mengunggah video rapatnya bersama buruh saat Ahok marah-marah saja. Akhirnya, aksi marah-marahnya itu mencuat di media massa serta banyak stasiun televisi yang menyalin video dari Dinas Kominfotik DKI.
Baca juga : Tak Ingin Jadi Meme yang Memecah Belah, Anies-Sandi Tak Lagi Unggah Video Rapat di YouTube
"Ternyata responsnya bagus, terus saya tadinya sudah enggak mau keluarin video lagi di YouTube. Eh masyarakat Jakarta yang di Timur Tengah, kayak TKI dan TKW, kirim SMS saya dan bilang, 'Pak, kalau bisa semua rapat Bapak diunggah saja, biar kami bisa ikut bantu Bapak awasi'," kata Ahok.
Kebiasaan ini diteruskan bahkan ketika Pemprov DKI dipimpin seorang Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur. Sebelum cuti kampanye, Ahok berpesan kepada Sumarsono, Dirjen Otda Kemendagri yang menjadi Plt Gubernur, untuk tetap mengunggah video rapat.
"Semua rapat harus di-upload ke Youtube. Kecuali Plt Gubernur mengatakan, saya enggak mau rapat kami diunggah ke Youtube, semua putusan untuk izin-izin properti tidak boleh di-upload, berarti saya langsung curiga, ada apa ini, ya kan," kata Ahok.
Kini, keterbukaan itu dibatasi. Masyarakat yang ingin melihat proses pembuatan keputusan melalui rapat pimpinan, silakan bersurat ke Pemprov DKI Jakarta.